Paket Kebijakan Ekonomi dan Berkaca pada Capaian Pertumbuhan Ekonomi Enam Persen

Kondisi perekonomian nasional tampaknya kurang memberikan prospek harapan yang cukup cerah bagi kemajuan dunia usaha. Meskipun ekonomi cenderung terus tumbuh, laju kenaikannya relatif stagnan. Salah satu penyebabnya, jumlah uang yang dimiliki masyarakat semakin banyak yang di simpan di lembaga keuangan daripada diputarkan untuk memajukan usaha. Jumlah likuiditas uang yang beredar di masyarakat menyusut drastis.

Berdasarkan data yang dikompilasi dari sejumlah lembaga seperti dari BPS, Bank Indonesia, OJK, dan juga Bank Dunia tampak ada sejumlah hal menarik dari perkembangan kondisi perekonomian nasional. Pada tahun 2010 hingga 2025, setidaknya terjadi dua kali pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai lebih dari 6 persen. Dua tahun berturut-turut, yakni pada 2011 dan 2012, pertumbuhannya masing-masing mencapai 6,16 persen.

Setelah tahun tersebut, laju perekonomian selama lebih dari satu dekade kemudian cenderung terus menyusut dan stagnan di kisaran 5 persen per tahun. Lantas, apa yang menjadi perbedaan yang cukup signifikan dari kondisi tahun 2011 dan 2012 itu dengan tahun-tahun berikutnya?

Salah satu varibel yang tampak mencolok adalah jumlah likuiditas uang beredar di masyarakat yang mengalami penyusutan cukup signifikan. Pada tahun 2011 silam, jumlah uang M1 atau uang likuid dalam bentuk uang kartal (uang kertas dan logam) serta uang giral (simpanan di bank yang mudah dicairkan) mengalami lonjakan hingga di atas 19 persen dari tahun sebelumnya. Hal demikian juga terjadi di tahun 2012, di mana terjadi lonjakan likuiditas M1 hingga lebih dari 16 persen dari tahun 2011.

Lonjakan M1 di kedua tahun tersebut disertai pula dengan lonjakan uang kuasi, seperti tabungan, deposito, dan giro, yang dimiliki oleh masyarakat. Hal ini tampak dari jumlah pengurangan uang dari arti luas (M2) dikurangi peredaran uang dalam arti sempit (M1) yang juga menunjukkan tren meningkat. 

M2 adalah uang beredar dalam arti luas, yang mencakup semua komponen M1 ditambah dengan uang kuasi, seperti tabungan, simpanan berjangka, giro, serta surat-surat berharga tertentu. Jadi, selisih antara data M2 dikurangi M1 merupakan jumlah riil uang kuasi yang tersimpan di lembaga-lembaga keuangan.

Pada tahun 2011 dan 2012, rata-rata kenaikan uang kuasi itu masing-masing berkisar 14-15 persen setahun. Hal ini mengindikasikan bahwa perputaran uang yang tinggi untuk konsumsi sehari-hari juga disertai dengan kenaikan jumlah uang yang disimpan di perbankan untuk berbagai motif tujuan. Artinya, secara keuangan relatif sehat, yakni ada hasrat berbelanja yang tinggi, tetapi juga ada upaya untuk menyimpan. Pendapatan secara umum masyarakat cenderung lebih tinggi dari kebutuhannya sehingga masih menyisakan dana untuk ditabung.

Dengan meningkatnya dana yang disimpan di perbankan, mendorong lembaga keuangan untuk memutarkannya dalam bentuk kredit. Salah satu fungsi kredit ini adalah mendorong kemajuan perekonomian dalam bentuk pinjaman dana investasi atau modal usaha. Kala itu, di tahun 2011 dan 2012, pertumbuhan ekonomi nasional dari sisi pengeluaran, berkisar 31-32 persennya disokong oleh sektor Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau disebut pula sebagai kelompok investasi.

Gambaran perekonomian nasional pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut relatif cukup ideal dalam konteks pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi di atas 6 persen. Konsumsi masyarakat tetap tinggi hingga sekitar 55 persen dari pertumbuhan ekonomi nasional dan investasi tetap tumbuh dengan banyaknya uang kuasi di perbankan yang jumlahnya di tahun itu lebih dari Rp 2.000 triliun. Meskipun bunga di perbankan umum saat itu, baik untuk modal kerja atau investasi, berada di atas 11 persen per tahun, daya beli masyarakat yang relatif tinggi membuat investasi tetap berkembang secara nasional.

Pada tahun 2025 ini, situasinya cukup berbeda jauh dengan kondisi tahun 2011 atupun 2012. Meskipun perekonomian relatif cukup baik pertumbuhannya, yakni sebesar 5,10 persen pada triwulan II-2025, dari sisi peredaran uang persentasenya jauh sangat timpang.

Pada Maret 2025, jumlah uang M1 jumlahnya susut menjadi Rp 1.088,92 triliun atau anjlok sekitar 62 persen dari situasi Desember 2024 yang mencapai Rp 2.839,48 triliun. Untuk uang kuasinya yang merupakan pengurangan M2-M1 justru naik 31 persen dari Rp 6.371 triliun pada Desember 2024 menjadi Rp 8.347 triliun pada Maret 2025.

Sayangnya, lonjakan uang kuasi yang sangat tinggi dan tersimpan di lembaga keuangan itu relatif kurang mengakselerasi kemajuan perekonomian secara luas. Meskipun tingkat suku bunga perbankan umum rata-rata telah menurun, yakni sekitar 8 persen per tahun untuk kredit modal kerja ataupun investasi serta sekitar 10 persen untuk kredit konsumtif, nyatanya daya serap kredit ke masyarakat tidak terlalu tinggi.

Indikasinya terlihat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II-2025, konstribusi dari sektor PMTB hanya 27,8 persen dan untuk konsumsi masyarakat cenderung ajeg di kisaran 54 persen.

Hal tersebut menunjukkan bahwa dunia usaha relatif sedang menyusut kinerjanya sehingga kontribusi investasi bagi ekonomi nasional semakin turun menjadi di bawah 30 persen. Investasi pengembangan usaha untuk sementara waktu tidak dilakukan secara masif, tetapi terbatas untuk sektor-sektor tertentu saja. Fenomena penyusutan konstribusi PMTB di bawah 30 persen ini terjadi sejak pandemi 2020. Proporsinya kian mengecil dan untuk tahun ini menjadi kontributor PMTB terkecil sejak tahun 2010 silam.

Di sisi lainnya, konsumsi masyarakat dalam perekonomian nasional cenderung stagnan kontribusinya sekitar 54 persen pada triwulan II-2025 ini. Padahal, dari sisi ketenagakerjaan jumlah pengangguran terbuka saat ini merupakan yang terkecil setidaknya dalam beberapa dekade terakhir sebesar 4,76 persen.

Idealnya, dengan semakin sedikit pengangguran, tingkat produktivitas ekonomi kian tinggi. Semakin banyak masyarakat bekerja menghasilkan uang sehingga konsumsinya meningkat. Daya beli yang tinggi ini memicu investasi dunia usaha semakin berkembang untuk memenuhi permintaan masyarakat yang sedang naik. Hanya saja, hal ini tidak terjadi di Indonesia saat ini.

Sebaliknya, banyaknya masyarakat yang bekerja, tetapi daya beli tetap ajeg seperti sebelum-sebelumnya dan investasi dunia usaha justru menyusut. Hal ini mengindikasikan bahwa ekonomi nasional sedang tidak baik-baik saja. Para pengusaha cenderung menahan diri untuk mengembangkan usaha meskipun bunga perbankan relatif murah. Permintaan pasar dipenuhi dengan keberadaan faktor produksi yang tersedia sekarang tanpa harus mengembangkan usaha lebih variatif lagi. Selain itu, serapan tenaga kerjanya pun juga kian minim.

Laporan BPS pada awal tahun menunjukkan serapan tenaga kerja pada tahun ini relatif masih kecil, yakni pertumbuhannya masih kurang dari 1 persen dari kondisi tahun lalu. Pada tahun 2012 saat pertumbuhan ekonomi tinggi, kenaikan serapan tenaga kerja berkisar 4-5 persen dari tahun sebelumnya. Perbedaan data ini mengindikasikan bahwa situasi dunia usaha sekarang sedang penuh tantangan bagi kemajuan bisnisnya.

Akibatnya, usaha ataupun bisnis cenderung stagnan, permintaan tidak mengalami pertumbuhan pesat, dan penghasilan para pekerajaanya juga relatif tidak bertambah. Dampak lebih luasanya, daya beli masyarakat tak banyak mengalami perubahan. Apabila ini tidak segera diantisipasi, akan terjadi perlambatan ekonomi dan kian sulit untuk mendokrak pertumbuhan ekonomi tinggi.

Sebagai antisipasi kondisi ekonomi terkini, pemerintah pada pertengahan September ini resmi meluncurkan Program Paket Ekonomi 2025 sebagai langkah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional serta penyerapan tenaga kerja.

Paket kebijakan tersebut diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa seusai pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan pada Senin, 15 September 2025.

Menko Airlangga menyampaikan, paket kebijakan ini terdiri dari delapan program akselerasi di 2025, empat program yang dilanjutkan di tahun 2026, serta lima program yang fokus untuk mendukung penyerapan tenaga kerja.

Untuk program akselerasi pembangunan terdiri dari program magang lulusan perguruan tinggi dengan target 20.000 peserta.  Pemerintah juga memperluas fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk sektor pariwisata, hotel, restoran, dan kafe, dengan target penerima manfaat sebanyak 552.000 pekerja. Selain itu, juga terdapat program bantuan pangan 10 kilogram beras yang akan disalurkan pada Oktober dan November 2025. Program ini juga memberikan subsidi iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pekerja bukan penerima upah atau informal seperti pengemudi ojek online, sopir, kurir dengan target penerima manfaat 731.361 orang.

Untuk meningkatkan likuiditas di masyarakat, pemerintah juga menurunkan bunga program perumahan BPJS Ketenagakerjaan dari BI Rate plus 5 persen menjadi BI Rate plus 3 persen dan pemerintah juga memberikan kepastian perpajakan bagi UMKM dengan memperpanjang tarif PPh final 0,5 persen hingga 2029. Untuk menunjang pengembangan usaha, pemerintah juga berupaya mempercepat integrasi sistem Kementerian/Lembaga dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dengan OSS (online single submission) untuk memudahkan izin usaha serta menyiapkan pilot project ekonomi digital (gig economy) di sejumlah kota besar, salah satunya adalah Jakarta.

Program yang akan dilanjutkan pada tahun depan ada beberapa. Terdiri dari perpanjangan insentif PPh Final 0,5 persen bagi UMKM; perpanjangan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk pekerja pariwisata dan pekerja berpenghasilan di bawah Rp 10 juta per bulan; serta insentif PPh 21 DTP di sejumlah sektor usaha; dan memperluas program diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pekerja bukan penerima upah (informal).

Untuk optimalisasi penyerapan tenaga kerja, pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah program. Di antaranya program Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Pemerintah berencana melakukan revitalisasi tambak dan modernisasi kapal perikanan serta pengadaan kapal berkapasitas 30 gross tonnage (GT) hingga 2.000 GT. Selain itu, pemerintah juga akan mengembangkan program perkebunan rakyat yang akan menyasar pada sejumlah komoditas prioritas, seperti tebu, kakao, kelapa, kopi, mete, dan pala di lahan seluas sekitar 870.000 ketar.

Paket ekonomi tersebut salah satu tujuannya untuk mengakselarasi pertumbuhan ekonomi nasional. Mendorong peningkatan likuiditas keuangan dalam arti sempit (M1) sehingga semakin banyak masyarakat yang memiliki uang tunai dan menstimulasi konsumsi belanja.

Berkaca pada data tahun 2012, ekonomi tumbuh tinggi karena terjadi peningkatan jumlah uang beredar dalam arti sempit (M1) dan uang beredar dalam arti luas (M2) serta ditopang kontribusi sektor investasi usaha yang tinggi (PMTB).

Idealnya, dengan tingkat suku bunga saat ini yang cenderung rendah dan terdapat dana yang berlimpah di perbankan, sektor investasi harusnya cenderung kian meningkat. Pemerintah harus menciptakan sejumlah program ataupun insentif agar dunia usaha mau untuk mengaksek kredit bagi pengembangan investasi atau usaha. Dengan demikian, kian banyak tenaga kerja terserap dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat luas. Selain itu, pemerintah juga harus memproteksi usaha di dalam negeri agar kompetitif dengan produk impor dan memiliki daya beli yang kuat di dalam negeri. (LITBANG KOMPAS)