Palugada Tarif Trump, Apa yang Bisa Dilakukan RI-ASEAN?

Kurang dari empat pekan, dunia memasuki tahun 2025. Pada 20 Januari, dunia akan menyaksikan kembalinya Donald Trump di pucuk kekuasaan Amerikat. Kembalinya Trump, sebut laporan akhir tahun majalah The Economist dalam edisi ”The World Ahead 2025”, adalah salah satu dari tiga faktor yang akan menentukan wajah tahun 2025. Dua faktor lainnya adalah teknologi dan ketidakpastian yang radikal.

Salah satu agenda utama Trump yang dicermati para pemimpin dunia adalah penerapan tarif sebagai salah satu kebijakannya di bidang ekonomi. Jauh-jauh hari sebelum dilantik, pada 25 November 2024, melalui unggahan di media sosial miliknya, Truth Social, Trump sudah menabuh genderang tarif pada dua negara tetangganya, Kanada dan Meksiko. Ia juga menyasar China.

Kepada Kanada dan Meksiko, kelak pada hari pertama menjabat, Trump akan memberlakukan tarif 25 persen atas barang-barang impor dari dua negara itu. Terhadap China, dikenakan tarif tambahan 10 persen.

Hanya berselang kurang dari sepekan kemudian, juga melalui Truth Social, Trump kembali menghunus ”pedang tarif”-nya. Kali ini sembilan negara anggota BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Mesir, Etiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab) sasarannya. Jika melemahkan dollar AS melalui langkah-langkah yang kerap disebut dedolarisasi, negara-negara itu akan digebuk Trump dengan tarif 100 persen.

”Jika tarif mencapai level tersebut (100 persen), ini yang secara tipikal disebut dengan prohibitive. Artinya, Anda tidak bisa berdagang. Jika Anda harus mengeluarkan biaya dua kali lipat untuk memperdagangkan barang-barang Anda, secara ekonomis hal itu tidak bisa dilakukan,” ujar Wendy Cutler, Wakil Presiden Asia Society Policy Institute (ASPI), dalam Program Tur Reporter AS-ASEAN, yang diikuti Kompas, di Washington DC, AS, awal November 2024.

Indonesia telah menyatakan minat bergabung BRICS. Negeri jiran, Malaysia, bahkan sudah mengajukan permohonan masuk perkumpulan itu bersama Turki dan Azerbaijan. Peringatan Trump tersebut, terlepas apakah sekadar gertakan atau kelak benar-benar akan dijalankan, tentu perlu diwaspadai Indonesia.

Selain dengan gertakan melalui media sosial, Trump selama kampanye presiden telah menekankan bakal menetapkan tarif hingga 20 persen atas semua barang impor dari seluruh dunia dan hingga 60 persen atau lebih barang impor dari China yang masuk AS. Ada kekhawatiran, tarif itu juga akan dikenakan pada produk-produk yang mengandung komponen dari China, meski diproduksi dan diekspor dari luar China.

Dalam laporan terkini, Desember 2024, lembaga Perdagangan dan Pembangunan PBB (UNCTAD) memperingatkan kemungkinan terjadi disrupsi dalam rantai pasok global akibat perang tarif yang ditabuh Trump. ”Langkah-langkah (pemberlakuan tarif) itu bisa memicu aksi pembalasan dan efek riak, memengaruhi industri dan ekonomi bersama seluruh rantai pasok. Bahkan, gertakan ancaman tarif saja sudah menimbulkan ketidakpastian, melemahkan perdagangan, investasi, dan pertumbuhan ekonomi,” sebut UNCTAD dalam laporannya.

Banyak pengamat menilai, rencana pemberlakuan tarif pada negara-negara lain yang sering digembar-gemborkan Trump adalah bagian dari watak dan logika transaksional yang mendasari banyak kebijakannya kelak. Tarif juga menjadi cara pintas Trump untuk memangkas defisit perdagangan AS dengan negara-negara luar.

”(Rencana kebijakan tarif) ini salah satu taktik bagi Trump untuk menyetir semua perjanjian perdagangan harus dilakukan secara bilateral,” kata Ted Gover, pakar kebijakan politik dan ekonomi dari Claremont Graduate University, ketika berkunjung ke Jakarta, 5 November 2024.

Gover menjelaskan, Trump sejak tahun 1980-an telah meyakini bahwa neraca perdagangan internasional AS tidak imbang. Ia terobsesi untuk melakukan proteksi.

Menurut Trump, proteksi akan membangun kembali industri AS yang terpuruk akibat, antara lain, berbagai pabrik baja dan otomotif yang kini produksinya sudah pindah ke negara-negara lain. Jika industri terlindungi, Trump berpendapat investasi otomatis mengalir ke AS.

”Kenyataannya, ekonomi berbasis manufaktur padat karya secara alami ditinggalkan oleh negara-negara maju sejak tahun 1990-an. Meskipun akar persoalan krisis ekonomi sekarang jauh lebih kompleks dari sekadar manufaktur, Trump memiliki impian untuk kembali ke era 1980-an yang menurutnya adalah masa keemasan ekonomi AS,” papar Gover.

Sejatinya, situasi ini juga memusingkan kelompok kapitalis AS karena pabrik-pabrik mereka kini tersebar di berbagai belahan dunia. Jika tarif barang impor naik, perusahaan AS kewalahan. Memindahkan kembali industri padat karya ke AS juga tidak semudah itu.

Gover menjelaskan, bahan-bahan baku mayoritas kini diproduksi di luar AS dan harus diimpor oleh Washington. Ujung-ujungnya, harga komoditas tetap naik.

(Rencana kebijakan tarif) ini salah satu taktik bagi Trump untuk menyetir semua perjanjian perdagangan harus dilakukan secara bilateral. (Ted Gover)

Kenaikan harga itu akan dibebankan kepada konsumen di AS. Akibatnya, seperti dipaparkan Adam S Posen, Presiden Peterson Institute for International Economics, dalam artikelnya di jurnal Foreign Affairs (18/10/2024), bakal terjadi inflasi yang dipikul terutama oleh keluarga-keluarga berpenghasilan rendah di AS. Pengeluaran belanja kelompok ini utamanya untuk barang-barang impor berupa pangan, energi, pakaian, elektronik, dan alat mainan.

”Studi baru-baru ini oleh Peterson Institute memperlihatkan, kebijakan tarif bakal membebani keluarga (di AS) rata-rata sedikitnya 2.600 dollar AS (Rp 41,2 juta) per tahun. Studi-studi lain bahkan memperkirakan beban untuk rata-rata keluarga dua kali lipat dari angka itu,” tulis Posen.

Terlepas dari situasi di AS, bagi negara-negara yang memiliki surplus perdagangan, rencana kebijakan tarif Trump menjadi alarm serius. Seperti dipaparkan UNCTAD dalam laporan per Desember 2024, mengacu pada data perdagangan barang tahun 2023, beberapa negara menempati empat teratas daftar negara yang mencatat surplus perdagangan dengan AS: China (surplus 280 miliar dollar AS), Uni Eropa (205 miliar dollar AS), Meksiko (150 miliar dollar AS), Vietnam (105 miliar dollar AS), Kanada dan Jepang (70 miliar dollar AS), dan lain-lain.

Untuk ASEAN, selain Vietnam, Malaysia dan Thailand juga membukukan surplus perdagangan dengan AS. ”Ekonomi ASEAN bisa mengalami disrupsi jangka pendek yang, menurut proyeksi para ahli ekonomi, bisa memangkas pertumbuhan kawasan hingga 0,5 poin persen pada 2025 akibat kebijakan tarif Trump,” tulis Shay Wester, Direktur Urusan Ekonomi Asia pada ASPI, dalam analisisnya di Channel News Asia (21/11/2024).

Bagi masing-masing negara, rencana kebijakan tarif Trump menjadi tantangan, tetapi juga sekaligus kesempatan. Menurut Wendy Cutler dari ASPI, mantan diplomat AS dengan puluhan tahun pengalaman negosiasi dagang di Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR), karakter transaksional Trump bisa menjadi peluang positif.

”Bagi negara-negara yang berminat pada kesepakatan-kesepakatan dagang, ada prospek lebih bagus di masa pemerintahan Trump untuk menjalin kesepakatan dagang itu. Tinggal menyiapkan taktik negosiasi, yang Anda tahu, memang menimbulkan pertanyaan, apakah sesuai dengan kepentingan Asia,” ujar Cutler.

Memang ada sejumlah hal yang perlu jadi perhatian pada pemerintahan Trump kedua. Seperti periode pertamanya pada 2017-2021, langkah-langkah Trump juga sulit diprediksi.

Trump lebih menyukai perundingan dan kesepakatan bilateral dengan fokus mengurangi defisit AS dalam hubungan bilateral dengan negara-negara lain. Trump bakal kurang tertarik untuk terlibat dan berunding dengan blok-blok multilateral, termasuk ASEAN.

”Saya pikir, (negara-negara) mitra dagang (negara kami) harus sangat siap dalam merespons langkah-langkah Gedung Putih, apakah dalam hal bakal meningkatnya tarif (yang ditetapkan AS) atau dalam bentuk permintaan untuk negosiasi dagang,” kata Cutler.

Negara-negara mitra dagang AS harus sangat siap merespons langkah-langkah Gedung Putih, apakah dalam hal bakal meningkatnya tarif yang ditetapkan AS atau dalam bentuk permintaan untuk negosiasi dagang.

Bagaimana dengan peluang Indonesia? Cutler menyebut Indonesia punya modal penting. ”Indonesia adalah tempat banyak mineral penting dan bahan metal penting lainnya. Ini area yang kami (di AS) ingin kurangi ketergantungan pada China,” katanya.

”Saya pikir, bagi negara seperti Indonesia, mengingat kekuatan negara Anda dan apa yang sedang Anda jalankan, serta melihat langkah-langkah yang bisa (negara) Anda lakukan bakal cocok dengan prioritas-prioritas Trump, itu bisa jadi modal bagus ke depan,” tutur Cutler.

Hal itu diamini Zack Cooper, Senior Fellow American Enterprise Institute. ”Dalam hal mineral, AS sangat khawatir bakal kekurangan mineral-mineral penting. Jelas dalam hal ini, Indonesia adalah pemimpinnya,” ujarnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, saat menjadi pemateri Konferensi Kebijakan Luar Negeri Indonesia (CIFP) yang digelar Foreign Policy Community Indonesia (FPCI) di Jakarta, 30 November 2024, mengaku optimistis dengan perkembangan ekonomi Indonesia. Pada triwulan ketiga 2024, pertumbuhannya saja 4,95 persen atau lebih baik dari negara-negara lain di Indo-Pasifik.

Ia menuturkan, inflasi di Indonesia relatif rendah, yakni 2 persen. Selain itu, perbandingan jumlah utang negara dengan produk domestik bruto (PDB) juga hanya 40 persen. Jumlah itu tergolong sangat rendah karena negara-negara maju jumlah utangnya bisa dua hingga tiga kali lipat PDB masing-masing.

”Indonesia bergabung dengan berbagai organisasi multilateral yang melibatkan AS, China, Jepang, dan lain-lain. Kita punya banyak teman yang mau berinvestasi. Justru, penentunya ialah kemampuan Indonesia menegakkan supremasi hukum dan memastikan peraturan penanaman modal yang jelas sehingga pihak luar mau berinvestasi di sini,” ujar Airlangga.

Dalam panel berbeda pada konferensi FPCI, Duta Besar AS untuk Indonesia 2014-2019 Robert Orris Blake yang kini menjadi direktur di perusahaan konsultan bisnis McLarty Associates menerangkan, pada masa perang dagang AS-China di termin pertama Trump, perdagangan global tidak berkurang. Setiap negara selalu menemukan cara untuk beradaptasi dengan keadaan global. Apalagi, kini dunia memiliki berbagai pilihan multilateral.

Blake menjelaskan bahwa Trump takut terhadap China karena berbagai subsidi dari Beijing dan ketatnya persaingan di dalam negeri membuat produk-produk China sangat murah. Mereka juga melakukan dumping dengan mengekspor banyak sekali produk sisa dengan harga jauh lebih murah dibandingkan dengan produk lokal negara tujuan.

Shay Wester mengingatkan, dalam konteks perang dagang AS-China, tidak seperti pada periode pertama 2017-2021, pemerintahan Trump kali ini bakal mengawasi ketat konten produk China dalam barang-barang yang diproduksi di negara ketiga, termasuk di ASEAN.

”Negara-negara ASEAN harus punya pendekatan selama empat tahun ke depan dengan strategi pelibatan yang jelas dengan AS dan China, sambil terus mempertahankan daya saing mereka dalam perdagangan global, sembari mengelola tekanan yang muncul dari ketegangan dagang dan over-kapasitas (produk-produk China),” tulis Wester dalam analisisnya di Channel News Asia.

Amitav Acharya, Guru Besar Hubungan Internasional American University, menerangkan, 56 persen PDB dunia ada di selatan dunia (global south). Globalisasi bukan hal yang digerakkan oleh negara-negara maju saja. Bahkan, sepertiga perdagangan global adalah antarnegara di selatan.

Apalagi, sifat alami negara-negara selatan ialah tidak berkubu. Mereka cenderung memilih membangun jejaring dengan semua pihak. Ini yang membuat Acharya optimistis, Indonesia ataupun Asia Tenggara luwes bergerak, terlepas berbagai persoalan geopolitik dan geoekonomi.

Adapun pakar hubungan internasional Universitas Nasional Singapura dan mantan diplomat senior negara tersebut, Kishore Mahbubani, menekankan bahwa persaingan merupakan persoalan eksistensi dan pasti ada kompromi. Bagi Trump, takaran sukses adalah meningkatnya bursa saham. Artinya, masih banyak cara di luar kenaikan tarif yang bisa membuat Trump mencapai cita-cita ekonomi AS.

Kishore mengimbau agar masyarakat Asia Tenggara tidak rendah diri. Negara-negara Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) selalu stabil di tengah segala tantangan. Artinya, ASEAN kompeten di dalam mengelola persaingan geopolitik.

Pertumbuhan ekonomi ASEAN juga stabil. Buktinya, pada tahun 2000 perekonomian Jepang adalah delapan kali ASEAN. Per 2024, perekonomian Jepang adalah 1,3 kali ASEAN.

”Jika mau mengambil kesempatan dan maju di tengah persaingan geopolitik dan geoekonomi, ASEAN harus memperkuat diri dari segi kelembagaan, aturan kemitraan, dan perdagangan antaranggota maupun dengan negara-negara lain. ASEAN harus membuktikan diri sebagai mitra tepercaya dan itu kembali ke kemampuan tiap-tiap anggotanya,” kata Kishore.