Pansus Kebut Implementasi Sekolah Swasta Gratis di Jakarta

JAKARTA, KOMPAS — Nasib program sekolah swasta gratis di Jakarta menemui titik terang dengan terbentuknya Panitia Khusus Penyelenggaraan Pendidikan DPRD DKI Jakarta. Dengan waktu kurang dari empat bulan sebelum tahun ajaran baru 2025/2026, pembahasan dan pengesahan program dikebut agar uji coba tahap awal di 40 sekolah dapat terwujud.

Panitia Khusus (Pansus) Penyelenggaraan Pendidikan disahkan dalam rapat paripurna di DPRD DKI Jakarta, Rabu (12/3/2025) siang. Pansus akan membahas revisi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan sebagai landasan sekolah gratis.

Selepas rapat paripurna, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah memastikan jika program sekolah gratis diterapkan secara bertahap mulai tahun 2025. Penerapannya menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah dan distribusi program bantuan pendidikan.

”Gubernur sudah sepakat untuk uji coba tahun ini di 40 sekolah swasta. Sekolahnya di wilayah yang memang kondisinya banyak siswa dari keluarga kurang mampu dan kekurangan sekolah negeri," ucap Ima.

Program sekolah swasta gratis masuk dalam 40 program hasil terbaik cepat (quick wins) 100 hari pertama Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung-Rano Karno.

Ima menyebut, program sekolah swasta gratis sudah dibahas dalam sejumlah rapat dengan Pemprov DKI Jakarta maupun Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Untuk tahap selanjutnya, dinas akan menentukan titik-titik sekolah gratis tersebut.

”Sekolah-sekolahnya yang mana saja akan diumumkan nanti,” ujar Ima.

Komisi E DPRD DKI Jakarta dan Dinas Pendidikan DKI Jakarta menyepakati program sekolah swasta gratis sejak Jumat (23/8/2024). Saat itu, rencananya secara bertahap akan bergulir kerja sama dengan 2.090 sekolah swasta penerima dana bantuan operasional sekolah (BOS) dari jenjang SD hingga SMA atau sederajat pada tahun 2025.

Kesepakatan ini untuk mengakomodasi lebih dari 238.000 siswa tidak mampu, banyak siswa yang gagal masuk sekolah negeri, dampak sistem zonasi, hingga batasan usia. Secara keseluruhan total anggarannya ditaksir Rp 2,3 triliun dengan alokasi Rp 1,6 triliun untuk sekolah swasta gratis dan Rp 700 miliar untuk bantuan perlengkapan sekolah.

Selain sekolah swasta gratis, Pramono-Rano menjanjikan penyempurnaan pelayanan pendidikan Kartu Jakarta Pintar (KJP Plus) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). Salah satunya menambah kuota penerima tahun 2025.

Seusai rapat paripurna di DPRD DKI Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan bahwa eksekusi janji tersebut mulai akhir Maret 2025. Selain memperbarui data penerima KJP Plus dan KJMU, kuotanya ditambah.

”Sekarang penerimanya 525.000 siswa, nanti jadi 705.000 siswa. Kalau KJMU jadi 15.000 penerima. Akhir Maret ini sudah kami bagikan, termasuk pemutihan ijazah yang tertahan,” kata Pramono.

KJP Plus merupakan program strategis untuk memberikan akses kepada warga usia sekolah, 6-21 tahun, dari keluarga tidak mampu agar dapat menuntaskan pendidikan wajib belajar 12 tahun atau program peningkatan keahlian yang relevan.

Penerima manfaat dapat memakai dana bantuan untuk keperluan uang saku, transportasi, alat tulis dan perlengkapan sekolah, buku dan penunjang pelajaran, alat atau bahan praktik, seragam sekolah dan kelengkapannya, pangan bersubsidi, kacamata, alat bantu pendengaran, kalkulator ilmiah, alat simpan data elektronik, obat-obatan yang tidak tergolong dalam zat adiktif, sepeda, komputer/laptop, dan alat bantu untuk siswa berkebutuhan khusus.

Gubernur sudah sepakat untuk uji coba tahun ini di 40 sekolah swasta. Sekolahnya di wilayah yang memang kondisinya banyak siswa dari keluarga kurang mampu dan kekurangan sekolah negeri.

Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan Dinas Pendidikan DKI Jakarta mencatat, jumlah penerima manfaat pada tahun 2024 naik dari 445.303 orang menjadi 533.649 orang dengan anggaran Rp 2,46 triliun.

Sementara itu, KJMU ialah bantuan dana pendidikan sebesar Rp 1,5 juta per bulan atau Rp 9 juta per semester. Penerimanya bertambah dari 7.957 jadi 15.649 dengan total anggaran sebesar Rp 281,6 miliar.

”Sudah kami putuskan penerima manfaat bertambah,” ujar Pramono.