Sarapan Gratis Ala Pramono-Rano Masih Koordinasi dengan Badan Gizi Nasional

JAKARTA, KOMPAS — Program sarapan gratis di Jakarta masih akan dibahas lebih lanjut bersama Badan Gizi Nasional. Jika program ini urung terlaksana, alokasi anggarannya akan dialihkan untuk pemberdayaan kantin sekolah.

Pramono Anung dan Rano Karno menjanjikan program sarapan gratis bagi siswa sekolah saat kampanye Pilkada Jakarta 2024 lalu. Ini bukan untuk menggantikan program Makan Bergizi Gratis oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Setelah terpilih dan dilantik, Pramono-Rano belum mengimplementasikan sarapan gratis. Menurut Pramono, ia sudah menyampaikan perihal program tersebut saat retret atau orientasi kepala daerah di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, pada 21-28 Februari. Akan tetapi, program ini tidak diperbolehkan karena sudah ada Makan Bergizi Gratis.

”Jadi, saya akan minta waktu secara khusus kepada Prof Dadan. Karena memang ketika retret, waktu itu disampaikan tidak diperbolehkan,” kata Pramono di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin (10/3/2025).

Pramono akan meminta waktu bertemu Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana karena belakangan program sarapan gratis diperbolehkan. Dadan tidak mempermasalahkan implementasinya dengan tetap bersinergi dengan Pemprov DKI Jakarta.

Ia pun menyarankan sarapan gratis akan lebih bermanfaat untuk siswa SMP dan SMA. Diketahui program ini untuk semua siswa, terutama dari keluarga tidak mampu agar dapat memulai hari dengan nutrisi yang cukup tanpa terkendala biaya.

”Dalam waktu dekat saya akan meminta waktu bertemu supaya enggak salah (implementasinya). Karena, apa pun sebagai Gubernur, saya ingin segala sesuatunya itu siap, segala sesuatunya itu transparan, dan terbuka,” ucap Pramono.

Skenario lain juga disiapkan jika program sarapan gratis tak terlaksana. Pramono akan mengalihkan alokasi anggarannya untuk memberdayakan kantin sekolah.

Sejak bergulir 6 Januari 2025 lalu, program Makan Bergizi Gratis di Jakarta telah menjangkau 126 sekolah. Makanan didistribusikan dari 14 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kepada 42.270 siswa.

Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Badan Gizi Nasional untuk mengevaluasi secara menyeluruh pelaksanaan Makan Bergizi Gratis. Sebab, program tersebut cacat dari sisi anggaran, kebijakan teknis, pelaksanaan, hingga pengawasan dan tertutupnya informasi untuk publik.

Peneliti ICW, Dewi Anggraeni, menyebut empat hal yang harus dibuka kepada publik. Pertama, membuka rincian anggaran, termasuk perhitungan anggaran yang jelas untuk setiap pos dan sumber alokasi anggaran, serta memastikan bahwa penggunaan anggaran tepat sasaran.

Kedua, menjamin keterbukaan informasi publik mengenai progres dan hasil pelaksanaan. Hal ini mencakup informasi mengenai jumlah penerima manfaat, lokasi distribusi, serta ketersediaan bahan pangan yang sesuai dengan standar gizi yang ditetapkan.

Skenario lain juga disiapkan jika program sarapan gratis tak terlaksana. Pramono akan mengalihkan alokasi anggarannya untuk memberdayakan kantin sekolah.

Ketiga, adanya pengawasan internal, eksternal, dan evaluasi reguler terhadap pelaksanaan program. Hasilnya pun harus disampaikan kepada publik.

Keempat, menginformasikan mekanisme pengadaan yang jelas dan terbuka. Sebagai contoh, pengadaan bahan pangan, kemasan makanan, dan pihak terkait lainnya dilaksanakan dengan mekanisme yang jelas dan sesuai aturan pengadaan pemerintah.

”Hal ini untuk mencegah praktik monopoli, penyalahgunaan kekuasaan, atau persaingan usaha tidak sehat, serta memastikan bahwa makanan yang didistribusikan sesuai dengan standar gizi yang dibutuhkan,” kata Dewi.