Intervensi BI Kurang Ampuh, Rupiah Tersungkur di Hadapan Dollar AS Setelah Libur Panjang

JAKARTA, KOMPAS – Langkah intervensi secara agresif yang sedang ditempuh oleh Bank Indonesia ternyata belum cukup mampu meredam gejolak saat pasar valuta asing kembali dibuka, Selasa (8/4/2025). Nilai tukar rupiah pun ditutup ”tersungkur” di hadapan dollar AS.

Dalam perdagangan Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), kurs rupiah pada Selasa ditutup sebesar Rp 16.849 per dollar AS. Posisi itu melemah 1,7 persen dibandingkan perdagangan sebelum libur Idul Fitri atau pada 27 Maret 2025.

Direktur Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas Bank Indonesia (BI) Fitra Jusdiman mengatakan, kurs rupiah spot memang mengalami pelemahan dibandingkan penutupan sebelum libur panjang. Saat itu, rupiah ditutup di level Rp 16.566 per dollar AS.

”Kondisi ini merupakan fenomena yang dialami oleh banyak negara, khususnya sebagai dampak dari tekanan global pascapengumuman kebijakan tarif resiprokal AS pada 2 April dan pengumuman retaliasi tarif oleh China pada 4 April,” katanya saat dihubungi dari Jakarta.

Bukan hanya rupiah, sebagian besar mata uang regional lainnya turut melemah. Dengan perbandingan periode yang sama, kurs baht Thailand melemah 2,51 persen, dong Vietnam melemah 1,63 persen, ringgit Malaysia melemah 1,33 persen, dan won Korea melemah 1,06 persen.

Padahal, indeks dollar AS terhadap beberapa kurs utama dunia (DXY) sejak awal tahun sebenarnya cenderung terus melemah. Pada perdagangan 8 April 2025, DXY berada di kisaran 103 atau turun 4,67 persen secara tahun kalender.

Kendati demikian, pergerakan rupiah di pasar kontrak berjangka valas atau non-deliverable forward (NDF) justru cenderung menguat. Rupiah NDF 1 bulan sempat mencapai level Rp 17.348 per dollar AS pada 7 April lalu. Kini, berbalik menguat hingga di bawah Rp 17.000 per dollar AS.

Fitra menjelaskan, penguatan nilai tukar rupiah di pasar NDF tersebut salah satunya merupakan dampak dari upaya intervensi yang tengah dilakukan BI. Melalui Rapat Dewan Gubernur pada 7 April 2025, BI memutuskan untuk menempuh intervensi pasar secara lebih agresif.

”BI sudah dan terus melakukan upaya intervensi di pasar domestik, baik spot, DNDF, dan SBN (Surat Berharga Negara) dan pasar off shore (NDF) dalam rangka stabilisasi nilai tukar rupiah. BI juga melakukan optimalisasi instrumen likuiditas rupiah untuk memastikan kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan domestik,” ujarnya.

BI akan terus memantau kondisi pasar, baik global maupun domestik, serta menjalankan berbagai langkah stabilisasi nilai tukar rupiah.

Beberapa operasi moneter yang telah ditempuh BI itu antara lain melalui transaksi DNDF. Berdasarkan data lelang pada sesi pagi, BI mengintervensi sebesar 150 juta dollar AS untuk kurs Rp 16.887 per dollar AS tenor 1 bulan, dan tidak ada penawaran yang masuk pada kurs level Rp 16.911 per dollar AS tenor 3 bulan.

Pada lelang sesi sore, BI menggelontorkan dana sebesar 5 juta dollar AS untuk kurs Rp 16.612 per dollar AS untuk tenor 1 bulan, dan tidak ada penawaran yang masuk pada kurs level Rp 16.646 per dollar AS tenor 3 bulan.

Ke depan, kata Fitra, BI akan terus memantau kondisi pasar, baik global maupun domestik, serta menjalankan berbagai langkah stabilisasi nilai tukar rupiah. Ini dilakukan untuk menjaga kepercayaan pasar, investor, serta keseimbangan permintaan dan penawaran valas domestik.

Namun, Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Ajib Hamdani, menyangsikan posisi nilai tukar rupiah di pasar NDF yang tertekan dalam dua hari terakhir. Adapun nilai kurs di pasar NDF merupakan salah satu indikator keyakinan global terhadap rupiah.

Dari sisi indikator makroekonomi saja, kondisi domestik Indonesia sebenarnya relatif stabil, dengan tingkat suku bunga acuan 5,75 persen dan inflasi terjaga rendah di bawah 2,5 persen. Faktor politik berupa pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto, yang juga menjadi indikator stabilitas nilai tukar, masih relatif stabil.

Pelemahan nilai tukar rupiah, menurut dia, cenderung dipengaruhi oleh faktor global pascakebijakan tarif Presiden AS Donald Trump. Kedua, persepsi investor atas kondisi ekonomi dalam negeri RI.

”Tingkat keyakinan pasar global atas ekonomi dalam negeri itu salah satu indikatornya tecermin dari tertekannya nilai IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan), yang anjlok lebih dari 9 persen begitu perdagangan bursa dibuka pada 8 April 2025,” kata Ajib.

Depresiasi rupiah juga dipengaruhi oleh faktor lain, yakni faktor kebijakan ekonomi Indonesia yang menganut defisit fiskal. ”Sehingga setiap isu pengelolaan keuangan negara akan memengaruhi sekaligus terpengaruh oleh fluktuasi nilai tukar,” ucapnya.

Pemerintah dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2025 memproyeksikan, nilai tukar rupiah dalam kisaran Rp 16.000 per dollar AS. Rupiah yang saat ini menuju Rp 17.000 per dollar AS, menurut Ajib, akan berdampak pada kebijakan moneter dan fiskal sekaligus.

”Dengan kompleksitas ekonomi yang ada, rupiah mengalami fluktuasi dan tekanan nilai yang luar biasa. Pemerintah harus bisa membuat langkah-langkah untuk stabilisasi nilai tukar dengan program kebijakan yang terukur dan pro dengan dunia usaha,” ujarnya.

Pelemahan rupiah akan berdampak pada lesunya perekonomian negara. Apalagi, gejolak global dan kebijakan domestik yang keliru berisiko membuat rupiah terus terdepresiasi ke depan.

Oleh sebab itu, harus ada penyesuaian kembali atas kebijakan-kebijakan fiskal dan moneter untuk memitigasi fluktuasi yang terjadi. Ada empat langkah mitigasi yang dapat dilakukan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, di luar kebijakan fiskal dan moneter.

Pertama, optimalisasi devisa hasil ekspor (DHE) dapat terus dilanjutkan sembari tetap memberikan insentif, agar dunia usaha tetap berjalan dan tidak kekurangan likuiditas. Kemudian, pemerintah dapat berfokus pada pengembangan program orientasi ekspor dan substitusi impor.

Lalu, peningkatan nilai tambah komoditas unggulan, terutama sektor pertanian, perkebunan, dan maritim. Keempat, revitalisasi sektor padat karya dan deregulasi, agar dapat menekan ekonomi berbiaya tinggi yang membebani dunia usaha, sekaligus meningkatkan daya saing.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Khairun Ternate, Muammil Sunan, berpendapat, pelemahan rupiah akan berdampak pada lesunya perekonomian negara. Apalagi, gejolak global dan kebijakan domestik yang keliru berisiko membuat rupiah terus terdepresiasi ke depan.

”Pemerintah seharusnya bisa menjalankan kebijakan taktis, seperti substitusi impor yang dapat mendorong kegiatan perekonomian domestik. Selanjutnya, kebijakan perpajakan diperlukan untuk menjaga keseimbangan dalam neraca perdagangan,” katanya saat dihubungi dari Jakarta.

Dalam menangani depresiasi rupiah yang terus terjadi, ia melanjutkan, dibutuhkan identifikasi secara tepat terkait faktor penyebabnya. Bukan hanya efek dari kebijakan AS, depresiasi juga terjadi akibat utang negara yang telah mencapai separuh dari produk domestik bruto (PDB). Hal itu berisiko membuat defisit perdagangan melebar dan menurunkan cadangan valas secara nominal.

Menurut Muammil, dampak dari kebijakan AS tidak hanya membutuhkan kebijakan dari sisi moneter, tetapi juga penguatan sektor riil, terutama sektor yang terkena imbas pengenaan tarif resiprokal 32 persen.

Sebab, di tengah situasi saat ini, konsumsi masyarakat terhadap produk impor terus meningkat. Hal itu memperburuk transaksi perdagangan karena cadangan valas akan semakin terkuras.