Pasar Beras Nasional Bergejolak Hadapi Ketidakpastian

JAKARTA, KOMPAS — Pasar beras tengah bergejolak menghadapi ketidakpastian. Gabah petani yang terbatas diperebutkan dan dibeli dengan harga tinggi. Produsen beras mulai ada yang menarik beras yang tak sesuai aturan dan menghentikan sementara produksinya. Bahkan, ada potensi produsen menahan stok beras sembari menunggu kebijakan baru perberasan.

Perilaku pasar perberasan itu mencuat di tengah berlangsungnya musim tanam (MT) II padi. Berbarengan dengan itu, penegak hukum juga tengah gencar menindak tegas pelaku beras oplosan yang tak sesuai aturan.

Pemerintah juga sedang menggodok kebijakan baru tentang penghapusan beras medium dan premium menjadi hanya beras reguler dan beras khusus. Saat ini, standar mutu dan harga batas atas beras (ceiling price) reguler berdasarkan zonasi tersebut tengah dimatangkan.

Pengurus Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) Jawa Barat, Masroni, Selasa (5/8/2025), mengatakan, saat ini, sebagian besar wilayah Jawa Barat berada pada fase MT II padi. Usia tanaman padi berkisar 35-40 hari.

Panen padi hasil MT II diperkirakan baru terjadi pada akhir September 2025. Ini membuat ketersediaan gabah kering panen (GKP) di tingkat petani terbatas sehingga harganya tinggi, yakni Rp 7.400-Rp 7.600 per kilogram (kg).

”Panen padi ada, tetapi sedikit. Gabah petani diperebutkan dan dibeli dengan harga tinggi oleh penggilingan-penggilingan padi yang masih memiliki modal cukup besar,” ujarnya ketika dihubungi dari Jakarta.

Pabrik beras kami juga berhenti memproduksi beras sampai panen nanti. Stok gabah kami kosong. Mau beli gabah, harganya tinggi. Bisa-bisa kami malah merugi nanti.

Masroni menjelaskan, semasa panen padi hasil MT I, gabah petani banyak diserap Perum Bulog. Akibatnya, produsen beras dan penggilingan-penggilingan padi swasta tidak banyak memperoleh gabah dari petani.

Oleh karena itu, pada MT ini, mereka yang memiliki modal cukup kuat berburu dan membeli gabah dengan harga tinggi. Tujuannya adalah memperkuat stok dan menjaga keberlanjutan bisnis. Sebaliknya, beberapa penggilingan padi bermodal kecil berhenti beroperasi sementara waktu.

”Pabrik beras kami juga berhenti memproduksi beras sampai panen nanti. Stok gabah kami kosong. Mau beli gabah, harganya tinggi. Bisa-bisa kami malah merugi nanti,” kata Masroni yang juga Direktur Utama PT AB2TI Petani Sejahtera Nusantara.

Ia memperkirakan, harga GKP petani di Jawa Barat sebelum panen pada akhir September 2025 bisa tembus di atas 8.000 per kg. Jika gabah itu diolah menjadi beras medium, harga beras itu bisa dua kali lipatnya, yakni Rp 16.000 per kg. Padahal, harga eceran tertinggi (HET) beras medium Rp 12.500-Rp 13.500 per kg bergantung zonasi.

Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) juga berpendapat serupa. Perpadi bahkan mengingatkan potensi terbatasnya peredaran beras di pasar akibat dampak kasus beras oplosan yang tidak sesuai aturan dan rencana kebijakan baru perberasan.

Ketua Umum Perpadi Sutarto Alimoeso mengakui, saat ini, harga gabah petani sangat tinggi. Penggilingan-penggilingan padi kecil sudah tidak mampu menjangkaunya. Hanya penggilingan bermodal kuat yang mampu membeli gabah petani.

”Padahal, mayoritas penggilingan padi di Indonesia adalah penggilingan padi kecil. Jumlah penggilingan padi kecil itu ada sekitar 161.000 penggilingan dari total 169.000 penggilingan di Indonesia,” kata Sutarto.

Ia juga mengungkapkan, di saat yang sama, sejumlah produsen beras besar yang terlibat kasus dugaan beras oplosan yang tidak sesuai aturan mulai menarik produk-produk beras mereka. Mereka tidak mau mengambil risiko meskipun pemerintah mengimbau agar beras tersebut tetap dapat dijual dengan diturunkan harganya.

Bahkan, ada potensi para produsen beras menahan stok beras. Mereka tengah menanti kejelasan kebijakan baru tentang standar mutu dan harga batas atas (ceiling price) beras reguler. Mereka khawatir beras yang didistribusikan ke pasar justru tidak sesuai standar mutu dan harga patokan beras yang baru.

”Pasar beras tengah menghadapi ketidakpastian. Ketersediaan gabah selama MT II terbatas. Kasus beras oplosan yang tak sesuai aturan muncul dan pelaku pasar perberasan tengah menanti kejelasan kebijakan perberasan baru,” kata Sutarto.

Berdasarkan data Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), per 5 Agustus 2025, harga rerata nasional GKP di tingkat petani Rp 6.850 per kg atau 5,38 persen di atas harga pembelian pemerintah (HPP) Rp 6.500 per kg. Harga GKP tertinggi berada di Aceh dan Jawa Timur, masing-masing Rp 7.500 per kg dan 7.153 per kg.

Sementara itu, harga rerata nasional beras medium Rp 14.426 per kg atau 15,41 persen di atas rerata nasional harga eceran tertinggi (HET) beras medium yang ditetapkan pemerintah Rp 12.500 per kg. Harga beras medium di sejumlah daerah sentra beras, seperti Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, masing-masing sudah mencapai 6,83 persen, 8,19 persen, dan 8,23 persen di atas HET.

Pasar beras tengah menghadapi ketidakpastian. Ketersediaan gabah selama MT II terbatas. Kasus beras oplosan yang tak sesuai aturan muncul dan pelaku pasar perberasan tengah menanti kejelasan kebijakan perberasan baru.

Kompas mendapati stok beras premium di pasar ritel modern di sejumlah daerah di Indonesia mulai menipis. Di Tangerang Selatan, Banten, misalnya, stok sejumlah beras medium dan premium yang harganya telah diturunkan kian menipis di dua minimarket dan swalayan grosir.

Hal serupa juga terjadi di Bandar Lampung, stok beras medium dan beras premium kemasan 5 kg dan 10 kg yang dijual di sejumlah ritel modern hanya tersisa kurang dari 10 kemasan. Selain itu, tidak semua merek beras yang dijual juga tersedia (Kompas, 5/8/2025).

Di Makassar, Sulawesi Selatan, beras premium yang biasanya banyak dijual di sejumlah swalayan kini langka. Umumnya yang dipajang hanya beras medium. Di salah satu swalayan, beras premium yang dijual hanya yang berukuran kemasan 5 kg. Pembeliannya dibatasi hanya satu kemasan isi 5 kg per orang (Kompas, 4/8/2025).

Sutarto dan Masroni mengaku khawatir, jika tidak segera ditangani, stok beras di pasar kian menipis sehingga berujung pada kelangkaan beras. Oleh karena itu, untuk menjaga stok dan harga beras, mereka meminta pemerintah harus segera mengintervensi pasar beras.

”Stok beras pemerintah di Perum Bulog sangat banyak, yakni sekitar 3.9 juta ton. Gelar operasi pasar secara masif di seluruh Indonesia. Momennya pas karena panen raya padi hasil MT II belum berlangsung,” kata Sutarto.

Selain itu, Sutarto begitu juga Masroni juga mengusulkan agar pemerintah segera mengumumkan kebijakan baru tentang standar mutu dan harga batas atas beras reguler berdasarkan zonasi. Tujuannya adalah untuk memberikan kepastian kepada para pelaku pasar perberasan.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa menggemukakan, Bapanas telah meminta para produsen dan peritel tetap menjalankan transaksi penjualan beras di gudang dan toko seperti biasa. Beras yang terindikasi menyalahi aturan, harganya harus disesuaikan dengan isi kemasan.

”Beras tersebut bisa tetap dijual, tetapi harganya dikurangi Rp 1.000 per kg. Ini sudah berjalan di seluruh toko-toko ritel. Kebijakan itu dalam rangka memastikan ketersediaan beras di pasar,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

Selain itu, lanjut Ketut, Bapanas juga telah bersurat kepada gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh Indonesia pada 4 Agustus 2025. Bapanas meminta mereka memperkuat pengawasan ketersedian stok dan harga beras di pasaran untuk mengantisipasi kelangkaan dan kenaikan harga beras.

Adapun terkait kebijakan baru perberasan, Bapanas telah menyerahkan hasil pembahasannya ke Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Selanjutnya, kebijakan itu akan dibahas bersama Presiden Prabowo Subianto.

Menanggapi hal itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan masih mematangkan pembahasan itu, terutama perihal penghitungan HET-nya. Namun, saat ditanya kapan kebijakan baru itu akan diumumkan, Zulkifli belum bisa memastikan waktunya.