Pascaputusan MA, Trump Bersikukuh Lanjutkan Perang Dagang Global

WASHINGTON, SABTU — Presiden Amerika Serikat Donald Trump kesal terhadap keputusan Mahkamah Agung yang membatalkan tarif impornya. Ia telah memberlakukan tarif alternatif dan menyerukan akan melanjutkan perang dagang global yang telah dimulainya.

Situasi ini kemungkinan besar akan memperpanjang kekacauan perdagangan internasional hingga pemilihan paruh waktu. Sementara di dalam negeri, Trump juga menghadapi tantangan besar karena ia kemungkinan wajib mengembalikan pajak impor.

MA membatalkan tarif impor global yang diberlakukan Trump pada April 2025. Trump langsung menandatangani perintah eksekutif untuk memberlakukan tarif impor 10 persen baru kepada semua negara di dunia dengan dasar undang-undang lain.

Gedung Putih menyatakan, mitra AS yang telah mencapai kesepakatan tarif dengan Trump kini menghadapi bea masuk impor sebesar 10 persen, kecuali Kanada dan Meksiko karena terlindungi pakta perdagangan Amerika Utara. Tarif ini akan berlaku selama 150 hari. Setelah 150 hari, Kongres perlu menyetujui perpanjangannya.

”Lihat, kepastian besar telah dikembalikan kepada perekonomian Amerika Serikat dan, sebenarnya, perekonomian dunia karena kita menghasilkan begitu banyak di dunia. Kita adalah yang terbesar di dunia. Dan sekarang kita yang terkuat,” kata Trump ketika mengakhiri konferensi pers, Jumat (20/2/2026) malam waktu setempat atau Sabtu (21/2/2026) waktu Indonesia.

Namun, pertanyaan baru muncul terkait putusan MA, yaitu apakah presiden Republikan itu wajib mengembalikan pajak impor yang sudah dibatalkan.

Sejak berlaku pada April 2025, tarif Trump telah menghasilkan lebih dari 130 miliar dolar AS dari importir. Penetapan kenaikan harga tarif justru berdampak pada kenaikan harga beli konsumen AS.

Para pemimpin daerah dari Partai Demokrat sekarang menuntut pengembalian dana, termasuk dari para calon potensial Demokrat untuk pemilihan presiden tahun 2028. Gubernur Illinois JB Pritzker mengirim tagihan kepada Trump untuk menuntut pengembalian hampir 9 miliar dolar AS untuk keluarga-keluarga atau sekitar 1.700 dolar AS untuk setiap rumah tangga di Illinois.

”Pajak tarif Anda telah menghancurkan para petani, membuat marah sekutu kita, dan melambungkan harga bahan makanan,” tulis Pritzker yang memperingatkan ada tindakan hukum lebih lanjut jika kompensasi tidak diberikan.

Gubernur California Gavin Newsom juga menuntut pengembalian uang karena tarif Trump. ”Saatnya membayar konsekuensinya, Donald. Tarif ini tidak lebih dari upaya pengambilan uang ilegal yang menaikkan harga dan merugikan keluarga pekerja sehingga Anda dapat menghancurkan aliansi yang telah lama terjalin dan memeras mereka,” katanya.

Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyatakan skeptisisme bahwa warga AS akan menerima kompensasi langsung. Skala pengembalian potensial sangat besar. Sebelumnya, Trump sudah mengakui, proses pengembalian dana apa pun dapat memakan waktu bertahun-tahun.

Model analisis kebijakan fiskal, Model Anggaran Penn-Wharton, memperkirakan, pengembalian dana dapat mencapai total 175 miliar dolar AS. Tidak jelas siapa yang pada akhirnya akan menerima uang tersebut.

”Putusan hari Jumat tidak mengatakan apa pun tentang apakah, dan jika demikian bagaimana, pemerintah harus mengembalikan miliaran dolar yang telah dikumpulkannya dari importir.” kata Hakim Brett Kavanaugh yang dipilih Trump.

The New York Times mencatat, MA menyerahkan kepada pengadilan yang lebih rendah dan Pengadilan Perdagangan Internasional AS untuk memulai proses pengembalian dana. Pengembalian dana akan dilakukan oleh Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan serta Departemen Keuangan.

Importir yang membayar tarif adalah satu-satunya pihak yang berhak langsung atas pengembalian dana. Bisnis lain yang menanggung kenaikan biaya tarif dapat mencari penggantian melalui gugatan hukum.

Namun, menurut para pengacara perdagangan, butuh waktu berbulan-bulan atau bertahun-tahun melalui pertarungan di pengadilan dan proses administratif agar perusahaan bisa mendapatkan kembali dana dari tarif yang dibatalkan MA. Belum jelas juga apakah atau bagaimana konsumen mendapat kompensasi atas harga yang lebih tinggi yang mereka bayar.

Sejauh ini, tarif Trump telah berdampak kepada harga barang yang diproduksi negara lain, termasuk furnitur, pakaian, dan elektronik. Menurut para ekonom, putusan MA tidak akan menurunkan harga produk secara langsung atau bahkan sama sekali. Sebab, Trump sudah menerapkan tarif baru sehingga importir akan berhati-hati karena situasi yang tidak pasti.

Menyusul putusan terbaru MA, sebagian anggota Partai Republik menyambut baik. Wakil Presiden Trump periode 2017-2021, Mike Pence, adalah salah satunya.

”Keluarga Amerika dan bisnis Amerika membayar tarif Amerika, bukan negara asing. Dengan keputusan ini, keluarga dan bisnis Amerika dapat bernapas lega,” tulis Pence di media sosial.

Senator Kentucky Mitch McConnell turut memuji putusan MA. Dia lalu mengkritik pernyataan Trump bahwa ia dapat melewati Kongres untuk menerapkan tarif ”ilegal”.

”Peran Kongres dalam kebijakan perdagangan, seperti yang telah saya peringatkan berulang kali, bukanlah ketidaknyamanan yang harus dihindari. Jika eksekutif ingin memberlakukan kebijakan perdagangan yang berdampak pada produsen dan konsumen Amerika, jalannya sangat jelas: yakinkan perwakilan mereka berdasarkan Pasal 1 Konstitusi,” ujar McConnell.

Langkah agresif Trump lewat tarif sudah membuat banyak anggota parlemen Republikan tidak nyaman karena mereka harus mendukung kenaikan pajak bagi rakyat dan pebisnis AS. Jajak pendapat AP-NORC pada Januari 2026 mendapati, sekitar 6 dari 10 warga AS mengatakan, Trump telah bertindak terlalu jauh dalam memberlakukan tarif baru pada negara lain.

Selama masa jabatan kedua Trump, setidaknya tujuh senator Republikan telah menyuarakan kekhawatiran mereka. Awal Februari ini, enam anggota DPR dari Partai Republik bergabung dengan Demokrat untuk memberikan suara pada resolusi menentang tarif Trump terhadap Kanada.

Sebaliknya, Trump kerap mencemooh patriotisme orang yang tidak setuju dengannya. Setelah putusan MA, ia menyebut enam hakim MA yang menentang tarif ”tidak memiliki keberanian untuk melakukan apa yang benar untuk negara”.

(AP/AFP)