Paus Leo XIV Desak Wartawan ”Berbicara” dari Perspektif Korban

Paus Leo XIV kembali mendesak para jurnalis agar lebih menyoroti korban dan penderitaan manusia akibat perang. Ia juga memperingatkan agar laporan berita tidak berubah menjadi propaganda dengan mengagungkan konflik atau berfungsi sebagai ”megafon” untuk memperkuat suara mereka yang berkuasa.

Desakan Paus Leo tersebut disampaikan Senin (16/3/2026) dalam pertemuan dengan penyiar dari program berita televisi TG2 Italia. Dalam pertemuan itu, merujuk pemberitaan Reuters, Paus Leo meminta para reporter ”untuk menunjukkan wajah perang dan menceritakannya melalui mata para korban”.

Dengan kata lain, Paus Leo meminta jurnalis menyajikan realitas perang dan tidak memperkuat suara mereka yang berkuasa. Ia juga meminta agar para reporter tidak mengubah pemberitaan tentang perang menjadi permainan video.

”Dalam keadaan perang yang dramatis, seperti yang kita alami saat ini, (penyampaian) informasi harus mewaspadai risiko berubah menjadi propaganda,” kata Leo, paus asal AS itu.

Sebelum memublikasikan pemberitaan, imbuh Paus Leo, merupakan tugas para jurnalis untuk memverifikasi berita dengan cermat. ”Agar tidak menjadi megafon kekuasaan,” kata Leo.

Dalam pertemuan pada hari Senin tersebut, Paus Leo tidak menyebutkan konflik yang ia maksud secara spesifik. Namun, dalam beberapa hari terakhir, ia meningkatkan seruan untuk mengakhiri perang AS-Israel yang meluas di Iran.

Pada hari Minggu, ia menyerukan gencatan senjata segera atas perang AS-Iran. Dalam beberapa pernyataannya, Paus Leo menyebut perang itu sebagai ”kekerasan mengerikan”.

Peringatan Leo tentang penggambaran perang seperti permainan video tersebut mempertegas pernyataan Kardinal Chicago Blase Cupich awal bulan ini.

Kardinal Cupich dengan tegas mengecam Gedung Putih karena mengunggah cuplikan video dari perang Iran di media sosial. Cuplikan itu diselingi dengan adegan dari permainan video dan film aksi. Cupich menyebut video itu ”menjijikkan”.

Adapun terkait propaganda perang, fakta bahwa Israel melancarkan propaganda dalam perangnya dengan Hamas di Jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023 terkuak. Saat ini pemerintah Israel tengah menghadapi gugatan hukum dari para pemengaruh, konsultan, dan perusahaan media.

Mereka merupakan mesin propaganda global Israel untuk mendukung kampanye internasional Israel selama perang di Gaza. Middle East Eye dengan mengutip media Israel, The Calcalist, pada 5 Maret 2026 memberitakan, gugatan dilakukan karena para aktivis tidak dibayar oleh pemerintah Israel. Mereka menuntut jutaan shekel kepada pemerintah Israel.

Awal mula keterlibatan para pemengaruh, konsultan, dan perusahaan media terjadi setelah Direktorat Diplomasi Publik Nasional Israel atau Hasbara kekurangan staf. Investigasi kemudian mengungkap adanya penyimpangan serius di dalam Kantor Perdana Menteri.

Kantor PM Israel mengambil alih pengelolaan komunikasi internasional Israel setelah runtuhnya Kementerian Informasi menyusul Operasi Badai Al-Aqsa pada Oktober 2023. Menurut laporan Calcalist, puluhan aktivis dan kontraktor Hasbara independen dipekerjakan setelah 7 Oktober 2023.

Para pejabat dilaporkan mengabaikan prosedur tender formal. Mereka malah memperluas kontrak yang sudah ada dengan perusahaan produksi swasta. Perusahaan ini yang kemudian berfungsi sebagai saluran untuk menyalurkan pembayaran kepada komentator dan konsultan pro-Israel yang beroperasi di luar negeri.

Menurut Calcalist, salah satunya, perusahaan tersebut ”mendanai penerbangan ke Den Haag”. Layanan itu digunakan oleh aktivis berpengaruh yang beroperasi melawan demonstrasi pro-Palestina menjelang sidang di pengadilan di Den Haag.

Dalam perkembangan, kontraktor swasta yang bekerja dengan direktorat diplomasi mengklaim, ”pekerjaan selalu berantakan”. Alhasil, Hasbara kemudian digugat oleh perusahaan dan kontraktor yang menyediakan layanan pada bulan-bulan pertama serangan Israel di Gaza pada 2023.

Sengketa pembayaran ini juga terjadi bersamaan dengan pengungkapan skala kampanye global Tel Aviv saat perang di Gaza. Investigasi menunjukkan bahwa perusahaan humas yang terkait dengan Israel membayar para pemengaruh media sosial AS sebesar ribuan dolar per unggahan. Tugas mereka adalah mempromosikan narasi pro-Israel secara daring.

Dokumen yang diajukan berdasarkan Undang-Undang Pendaftaran Agen Asing AS (FARA) mengungkapkan pembayaran rata-rata hingga 7.000 dolar AS per unggahan. Kampanye itu adalah bagian dari ”Proyek Esther”. Proyek ini merupakan misi propaganda yang bertujuan untuk membentuk opini publik di Tiktok dan Instagram agar publik mendukung Israel.

Salah satu perusahaan kini menuntut lebih dari setengah juta shekel atau sekitar 160.000 dolar AS untuk pekerjaan yang belum dibayar. Perusahaan itu menyediakan studio khusus untuk wawancara PM Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant.

Perusahaan lain, Intellect, menuntut lebih dari 1,5 juta shekel atau sekitar 487.000 dolar AS dari kantor Netanyahu. Kantor Netanyahu menjadi pihak yang mengawasi direktorat Hasbara.

Kemudian seorang mantan karyawan direktorat diplomasi publik nasional Israel juga menuntut jutaan shekel untuk pekerjaan yang dilakukan sejak Oktober 2023 dan belum dibayar.

Sejak Oktober 2023 pula, misi propaganda itu dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Diaspora. Dua kementerian itu mengucurkan dana untuk menyebarkan aneka propaganda untuk menyangkal tuduhan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida yang ditujukan kepada Israel.

Pada September 2025, pemerintah Israel menyetujui anggaran tambahan sebesar 150 juta shekel atau 49 juta dolar AS untuk upaya Hasbara di Kementerian Luar Negeri. Anggaran itu ditambahkan ke anggaran yang sudah ada sebesar 520 juta shekel atau 170 juta dolar AS.

Pendanaan tambahan tersebut diambil dari anggaran pendidikan tinggi. Pada bulan yang sama, Kementerian Luar Negeri, yang dipimpin oleh Gideon Saar, membentuk direktorat diplomasi publik baru. Direktorat ini diharapkan mempekerjakan bloger dan pemengaruh media sosial karena upaya Hasbara di Israel dianggap gagal.

Pada Juni 2024 terungkap bahwa Menteri Urusan Diaspora Amichai Chikli memimpin kampanye Hasbara yang menargetkan kampus-kampus perguruan tinggi AS. Kampanye itu berupaya mendefinisikan ulang antisemitisme dalam hukum AS.

Kantor Perdana Menteri Israel mengatakan bahwa meskipun ada ”ketidakberaturan dalam praktik pengadaan direktorat diplomasi publik”, mereka tidak dapat memberikan penjelasan lebih lanjut karena prosedur hukum sedang berlangsung. (REUTERS)