Paus memperjuangkan pentingnya Perjanjian Paris untuk mencegah pemanasan global.
18 Nov 2025 17:30 WIB · Internasional
AFP/Tiziana FABI
VATIKAN, SELASA — Paus Leo XIV mengkritik para pemimpin dunia atas kurangnya kemauan politik untuk mengatasi perubahan iklim. Dunia memerlukan aksi konkret. Seruan ini keluar ketika negara-negara dalam COP30 belum sepakat terkait isu target emisi, pendanaan iklim, dan langkah-langkah perdagangan unilateral.
Paus Leo XIV berpidato di hadapan para pemuka agama di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa COP30 di Belem, Brasil, Senin (17/11/2025) waktu setempat. Pidato itu disampaikan dalam sebuah pesan video.
”Makhluk bumi berseru dalam banjir, kekeringan, badai, dan panas yang tak henti-hentinya. Satu dari tiga orang hidup dalam kerentanan yang tinggi akibat perubahan iklim. Mengabaikan mereka sama saja mengingkari kemanusiaan,” kata Paus.
:quality(80)/https://asset.kgnewsroom.com/photo/pre/2025/08/03/064207da-2b79-461c-9979-48c8a667ea01_jpg.jpg)
Pesan Paus mencerminkan meningkatnya kekhawatiran terkait perubahan iklim. Setelah Perjanjian Paris 2015, ambisi internasional justru melemah dan emisi gas rumah kaca meningkat.
”Perjanjian Paris telah mendorong kemajuan nyata serta tetap menjadi alat terkuat untuk melindungi manusia dan planet ini. Namun, kita harus jujur: bukan Perjanjian Paris yang gagal, melainkan kita (yang gagal) dalam merespons. Yang gagal adalah kemauan politik sebagian pihak,” ujar Paus.
Perjanjian Paris berisi kesepakatan negara-negara untuk kali pertama membatasi pemanasan global hingga 2 derajat celsius, atau 1,5 derajat celsius jika memungkinkan, di atas level pra-industri. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sudah mengumumkan AS menarik diri dari perjanjian itu. Washington akan resmi keluar pada 27 Januari 2026.
Para ilmuwan mengatakan, kenaikan suhu Bumi diproyeksikan melampaui ambang batas tersebut. Ketika itu terjadi, akan ada dampak yang menghancurkan.
Paus Leo XIV yang berasal dari AS tidak menyebut nama pemimpin mana pun dalam pidatonya. Dia memperingatkan, waktu untuk menjaga kenaikan suhu global di bawah 1,5 derajat celsius semakin sempit sehingga perlu ada tindakan konkret.
”Kepemimpinan sejati berarti pelayanan dan dukungan dalam skala yang sungguh-sungguh akan membuat perbedaan. Mari kita bersama-sama mengirimkan sinyal global yang jelas: negara-negara berdiri dalam solidaritas yang teguh di balik Perjanjian Paris dan kerja sama iklim,” tutur Paus.
Sejak menjadi Paus pada Mei 2025, Paus Leo terus mendesak pemerintah dunia agar menghentikan perubahan iklim. Oktober lalu, dalam sebuah konferensi iklim di dekat Roma, ia menyerukan ”konversi ekologis” untuk membantu masyarakat yang rentan.
Bulan Oktober menandai peringatan 10 tahun manifesto iklim penting mendiang Paus Fransiskus, yaitu Laudato Si’. Inti dari pesan Paus Fransiskus adalah menyerukan tindakan untuk mengatasi pemanasan global akibat perbuatan manusia.
:quality(80)/https://asset.kgnewsroom.com/photo/pre/2025/11/18/90e6be48-0b48-40cd-a9bd-68b48f2c7636_jpg.jpg)
Kepala Iklim PBB Simon Stiell menyambut baik ”pesan kuat” dari Paus Leo. ”Kata-katanya mendorong kita untuk terus memilih harapan dan tindakan,” ujarnya.
Beberapa negara sudah mengumumkan sejumlah rencana baru untuk mengatasi perubahan iklim dalam KTT COP30. Denmark memiliki target baru untuk memangkas emisi gas rumah kaca setidaknya 82 persen pada tahun 2035 dibandingkan dengan tingkat emisi pada 1990. Sebagian besar listrik di negara ini berasal dari angin.
Korea Selatan akan berhenti membangun pembangkit listrik tenaga batubara baru dan berhenti mengoperasikan dua pertiga pembangkit yang sudah ada pada tahun 2040. Korsel mengoperasikan armada pembangkit listrik tenaga batubara terbesar ketujuh di dunia. Pembangkit listrik yang tersisa akan dihentikan secara bertahap.
Sekitar 200 negara berpartisipasi dalam KTT COP30. Akan tetapi, AS tidak hadir. Negosiasi memasuki tahap akhir pada minggu ini untuk menunjukkan tekad global dalam menindaklanjuti tujuan-tujuan Perjanjian Paris.
Namun, negara-negara masih terpecah belah dalam isu-isu kunci, termasuk ambisi iklim, langkah-langkah perdagangan unilateral, dan pendanaan iklim. Beberapa negara juga menginginkan peta jalan untuk menghapus bahan bakar fosil secara bertahap.
”Waktu untuk diplomasi performatif telah berlalu. Sekaranglah saatnya untuk bekerja keras, bersatu, dan menyelesaikan pekerjaan,” kata Stiell kepada para delegasi dalam pidato pembukaan minggu kedua konferensi.
Delegasi COP30 berusaha mencapai kesepakatan mengenai pendanaan iklim dan target pengurangan emisi pada Rabu (19/11/2025). Blok negara berkembang tengah mengupayakan jadwal pembayaran dana iklim sebesar 300 miliar dollar AS pada tahun 2035 oleh negara-negara kaya, sesuai janji pada COP29. Agenda lainnya ditargetkan selesai pada Jumat (21/11/2025).
”Ini sangat sulit. Seperti yang Anda tahu, banyak dokumen dan masih banyak teks yang belum dibahas. Tetapi, semua pihak yang terlibat berpendapat bahwa upaya ini patut dicoba,” ujar Presiden COP30 Andre Correa do Lago.
:quality(80)/https://asset.kgnewsroom.com/photo/pre/2025/11/18/ef5b400c-6818-4b6e-8533-d70e87ffd55e_jpg.jpg)
Terhambatnya dana iklim dari negara-negara kaya menghambat transisi energi negara berkembang. Rencana Indonesia untuk menghentikan pembangkit listrik tenaga batubara dengan kapasitas sebesar 6,7 gigawatt pada 2030 berisiko gagal.
”Jika tidak ada yang benar-benar bersedia mendanai penghapusan batubara, kami harus memikirkan apakah penghapusan tersebut benar-benar merupakan pilihan terbaik,” kata Paul Butarbutar, Kepala Sekretariat Just Energy Transition Partnership (JETP) Indonesia.
Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva berencana tiba pada Rabu untuk membantu menggalang konsensus. Dinamika baru dalam diplomasi iklim telah membuat China, India, dan negara-negara berkembang lainnya semakin menunjukkan kekuatannya pada tahun ini. (AP/AFP/Reuters)
Penulis:
Elsa Emiria LebaEditor:
Nur HidayatiPenyelaras Bahasa:
Retma Wati