PBB Ditekan agar Adopsi Resolusi Perdamaian di Gaza Versi AS

NEW YORK, SABTU — Amerika Serikat beserta delapan negara Arab dan mayoritas Muslim mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa agar segera mengadopsi draf resolusi perdamaian di Gaza dari AS. Seruan ini keluar setelah Rusia mengeluarkan draf resolusi tandingan yang lebih gamblang mendukung Solusi Dua Negara.

”Amerika Serikat, Qatar, Mesir, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Indonesia, Pakistan, Jordania, dan Turki menyatakan dukungan terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB yang sedang dipertimbangkan,” bunyi pernyataan bersama negara-negara itu, Jumat (14/11/2025), waktu setempat.

Pekan lalu, AS mengedarkan draf resolusi untuk perdamaian di Gaza. Draf itu berdasarkan proposal usulan Presiden AS Donald Trump berisi 20 poin untuk menghentikan perang Hamas-Israel. Proposal ini telah AS dan negara mediator lain sahkan dalam Konferensi Tingkat Tinggi Perdamaian 2025 di Sharm el-Sheikh, Mesir, pada 13 Oktober 2025.

AS memperingatkan, gencatan senjata antara Hamas dan Israel berlangsung rapuh. Sangat berisiko apabila DK PBB tak kunjung mengadopsi draf resolusi AS.

”Penolakan apa pun untuk mendukung resolusi itu merupakan suara untuk kelanjutan kekuasaan Hamas atau berperang dengan Israel, yang akan merugikan kawasan dan rakyat dalam konflik abadi,” tulis Duta Besar AS untuk PBB Mike Waltz di The Washington Post.

DK PBB adalah badan utama yang bertanggung jawab menjaga perdamaian dan keamanan internasional. DK PBB terdiri atas lima anggota tetap, yaitu Rusia, AS, China, Inggris, dan Perancis. Sebanyak 10 negara sekarang menjadi anggota bergilir, termasuk Pakistan, Denmark, Yunani, dan Guyana.

Sebagian besar anggota DK PBB mendukung prinsip-prinsip dalam proposal perdamaian AS. Meskipun begitu, sejumlah pihak mempertanyakan ketiadaan mekanisme pemantauan oleh Dewan Perdamaian untuk transisi pemerintahan, peran Otoritas Palestina yang berkuasa di Tepi Barat, dan detail mandat Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF).

Pernyataan bersama AS dan sejumlah negara itu keluar setelah Rusia mengajukan draf resolusi tandingan kepada DK PBB, Kamis (13/11/2025). Ada sejumlah perbedaan dalam draf versi Washington dengan draf versi Moskwa.

Draf AS setidaknya telah mengalami tiga kali revisi berdasarkan masukan anggota DK PBB lainnya. Draf ini berisi sejumlah poin, termasuk pembentukan Dewan Perdamaian, sebuah badan pemerintahan transisi untuk Gaza. Dewan ini secara teoretis akan diketuai Trump dengan mandat yang berlaku hingga akhir tahun 2027.

Selain itu, draf tersebut memberi mandat untuk pembentukan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) sementara. Pasukan ini akan bekerja sama dengan Israel, Mesir, serta polisi Palestina yang baru dilatih guna membantu pengamanan perbatasan dan mendemiliterisasi Jalur Gaza.

Tidak seperti proposal perdamaian yang lalu, AS merevisi agar draf resolusi terbaru lebih terang-terangan menyebutkan pembentukan negara Palestina di masa depan. Israel selama ini menentang keras ide semacam itu.

”Setelah reformasi Otoritas Palestina dan pembangunan kembali Gaza, sejumlah kondisi mungkin telah siap untuk jalur yang kredibel menuju penentuan nasib sendiri dan kenegaraan Palestina,” bunyi draf AS.

Sementara itu, draf alternatif dari Rusia berisi 10 poin yang merupakan hasil amendemen dari proposal perdamaian AS agar selaras dengan resolusi DK PBB yang lain. Dengan tegas, draf itu mendukung pembentukan negara Palestina serta penggabungan wilayah Tepi Barat dan Jalur Gaza di bawah Otoritas Palestina.

Draf Rusia tidak menyinggung pembentukan dewan pemerintahan transisi Palestina atau pengerahan ISF. Moskwa hanya meminta agar Sekretaris Jenderal PBB menjadi pihak yang menyiapkan laporan untuk DK PBB terkait opsi-opsi untuk implementasi ketentuan dari rencana Presiden Trump, khususnya pembentukan ISF.

”Resolusi DK PBB seharusnya mencerminkan kerangka hukum internasional yang diakui secara universal, terutama Solusi Dua Negara untuk penyelesaian Israel-Palestina. Sayangnya, ketentuan-ketentuan ini tidak dipertimbangkan dalam rancangan AS,” bunyi pernyataan Perwakilan Tetap Rusia untuk PBB.

Rusia menegaskan, draf itu tidak bertentangan dengan inisiatif AS serta negara-negara mediator. Moskwa ingin pendekatan di wilayah Palestina berlangsung adil dan inklusif demi stabilitas berkelanjutan di kawasan Timur Tengah.

AS telah mengajukan agar pemungutan suara dari draf resolusinya berlangsung paling lambat pada Senin (17/11/2025). Menurut seorang diplomat PBB, pemungutan suara untuk draf Rusia juga kemungkinan berlangsung pada awal pekan.

Draf resolusi AS dapat meraih sembilan suara sesuai syarat minimal untuk lolos. Namun, AS tetap harus berhati-hati agar tidak mendapatkan veto dari anggota tetap lainnya.

Menurut The New York Times, posisi China sejalan dengan Rusia. China ingin agar seluruh rencana perdamaian Trump dihapus dari resolusi. Beijing telah mengabari AS dan DK PBB tentang sikapnya.

Sejauh ini, Rusia dan China tampaknya akan menyatakan abstain ketimbang menggunakan hak veto mereka. Akan tetapi, jika kedua negara ini memveto draf resolusi AS, upaya perdamaian di Jalur Gaza terancam menghadapi kebuntuan baru.

Sementara itu, Perancis dan Aljazair sudah menyatakan keinginan agar draf resolusi berisi pernyataan yang jelas mendukung kenegaraan Palestina. Beberapa negara Eropa lain turut meminta kejelasan tentang komposisi dan fungsi Dewan Perdamaian.

”Yang membingungkan para anggota adalah AS terburu-buru menyusun teks. Langkah itu terkesan menghormati Dewan Keamanan PBB, tetapi sebenarnya mengabaikannya,” kata Richard Gowan, Direktur International Crisis Group di PBB. (AP/AFP)