PDI-P dan Personifikasi Megawati

Sosok Megawati Soekarnoputri menjadi magnet politik dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Namanya tercatat sebagai ketua umum paling lama yang memimpin partai politik di panggung politik nasional.

Kongres Ke VI Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) telah mengukuhkan kembali nama Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum.

Seperti halnya kongres-kongres sebelumnya, terpilihnya Megawati sebagai ketua umum dihasilkan dari proses aklamasi alias suara bulat semua peserta kongres yang menghendaki Presiden ke-5 RI tersebut memimpin partai politik ini untuk satu periode ke depan (2025-2030).

Terpilihnya Megawati ini semakin mengukuhkan namanya sebagai politikus yang paling lama menjabat ketua umum partai politik. Sebelum berganti nama menjadi PDI-P, Megawati sudah memimpin PDI sebelum era reformasi.

Namun, jika dihitung sejak era PDI-P, Megawati tercatat sudah menjabat ketua umum PDI-P lebih dari tiga dekade. Terpilihnya Megawati di Kongres Bali kemarin semakin meneguhkan namanya tak bisa dilepaskan dari PDI-P.

Dengan menjabat kembali sebagai Ketua Umum PDI-P untuk lima tahun ke depan, desas-desus wacana pensiun yang pernah dilontarkan Megawati pada 2024 lalu terjawab sudah.

Saat itu, Megawati Soekarnoputri menegaskan perlu memikirkan regenerasi dan ia harus pensiun. Namum, di kesempatan lain, Megawati menyebutkan bahwa dirinya akan kembali menjadi ketua umum PDI-P pada periode yang akan datang.

Pernyataan ini disampaikan Megawati seusai menyatakan mendengar ada upaya pengambilalihan PDI-P kala itu. Pernyataan ini disampaikan Megawati dalam sambutannya di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (14/8/2024).

Terpilihnya kembali Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum menjadikan PDI-P sebagai satu-satunya partai politik peserta pemilu sejak era reformasi yang belum memiliki sosok ketua umum lain selain Megawati. Meskipun jika ditelusuri, ada gejala upaya personifikasi yang sama terjadi di sejumlah partai politik lain.

Sebut saja Partai Kebangkitan Bangsa yang sejak 2005 sudah dipimpin Muhaimin Iskandar sampai 2029. Artinya, kurang lebih Muhaimin juga sudah memimpin sepanjang lima periode kepengurusan DPP PKB. Jika dibandingkan dengan Megawati, Muhaimin Iskandar tercatat sebagai ketua umum terlama kedua setelah Megawati yang memimpin PDI-P.

Gejala yang kurang lebih sama juga dialami Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat. Nama Zulkifli Hasan tercatat menjadi sosok pertama yang memimpin PAN lebih dari satu periode.

Zulhas, demikian biasa dipanggil, menjabat ketua umum PAN sejak 2015. Ia terpilih pertama kali di Kongres PAN IV untuk periode 2015-2020. Zulhas kemudian terpilih lagi untuk masa jabatan 2020-2025 di Kongres PAN V. Terakhir, di Kongres PAN VI, Zulhas kembali terpilih menjadi ketua umum PAN untuk periode 2025-2030.

Sementara Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga tercatat menjadi ketua umum pertama Partai Demokrat yang menjabat lebih dari satu periode. AHY pertama kali terpilih di Kongres V Partai Demokrat untuk periode 2020-2025. Pada Kongres VI, AHY kembali terpilih untuk periode keduanya memimpin Partai Demokrat periode 2025-2030.

Gejala personifikasi yang sama tentu juga melanda Partai Gerindra. Prabowo Subianto memimpin Gerindra sejak 2014 hingga saat ini. Nama Prabowo juga tercatat sebagai ketua umum pertama yang menjabat lebih dari satu periode di Gerindra.

Gejala personifikasi juga tak selalu identik dengan partai politik besar yang memiliki kursi di DPR. Kecenderungan serupa juga mulai dilakukan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Nama Kaesang Pangarep kembali terpilih sebagai ketua umum partai ini. Kaesang juga tercatat sebagai orang pertama di PSI yang terpilih dua kali untuk memimpin partai ini untuk periode keduanya, 2025-2030.

Kembali terpilihnya Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum PDI-P semakin menegaskan arah partai politik di Indonesia sulit menanggalkan aspek person atau tokoh.

Menariknya, umumnya partai politik yang sudah menguat identitas ideologinya, tidak serta-merta memerlukan topangan sosok. Namun, PDI-P justru memiliki keduanya, baik kekuatan ideologi maupun tokoh.

Merujuk teori institusionalisasi partai yang diperkenalkan Mainwaring dan Scully (1995), gejala personifikasi partai politik sering dianggap sebagai kecenderungan melemahnya institusionalisasi partai.

Namun, tentu apa yang dialami PDI-P tidak dalam konteks itu. Sebab, secara kelembagaan PDI-P juga sudah mulai menatanya, salah satunya dengan merapikan kaderisasi dengan adanya sekolah partai.

Boleh jadi apa yang terjadi di PDI-P sejalan dengan teori karisma politik yang diperkenalkan oleh Max Weber. Teori ini membagi legitimasi kekuasaan menjadi tiga, yakni tradisional, legal-rasional, dan karismatik.

Personifikasi politik muncul ketika legitimasi karismatik dominan. Di titik inilah kekuatan sosok Megawati di dalam PDI-P menjadi cerminan kekuatan karisma.

Kepemimpinan karismatik yang dipancarkan Megawati sedikit banyak masih menjadi kekuatan dari PDI-P. Sentralisasi kekuasaan yang berada di tangan Megawati sebagai ketua umum juga menjadi cerminan demokratisasi yang relatif khas bagi partai ini.

Meskipun demikian, tantangan bagi PDI-P adalah bagaimana model kepemimpinan dan demokratisasi internal partai ini mampu menjawab kebutuhan elektoral di masa depan.

Tantangan elektoral tersebut terutama juga dikaitkan dengan relasi PDI-P dengan kekuasaan. Dalam sambutannya dalam Kongres ke VI PDI-P 2025, Megawati Soekarnoputri menyebut tantangan ke depan tidak mudah, sehingga partai akan mendukung pemerintah sebagai sparring partner atau mitra strategis penyeimbang.

Pernyataan Megawati ini memberikan sinyal bahwa di satu sisi PDI-P tidak secara tegas menjadi oposisi terhadap pemerintah, tetapi menjadi mitra strategis. Sepanjang 10 tahun di era Presiden Joko Widodo, dengan PDI-P berada dalam pemerintahan, membuat partai ini tak mudah untuk memutuskan kembali di luar kekuasaan.

Inilah yang menjadi tantangan bagi PDI-P yang tengah menghadapi dilema antara menjaga marwah ideologis, yakni menjaga posisi kritis di luar, atau menjadi mitra pemerintah yang konstruktif.

Jika bergabung dengan pemerintahan Prabowo, PDI-P bisa memperkuat basis kekuasaan, tetapi berisiko kehilangan aura ideologisnya.

Sebaliknya, jika berada secara penuh di luar kekuasaan, daya kekuatan politik PDI-P bisa jadi tak sekuat partai-partai yang berada di dalam pemerintahan.

Pada akhirnya, semakin menguatnya gejala personifikasi dalam tubuh PDI-P, dengan terpilihnya kembali Megawati Soekarputri sebagai ketua umum, membuat partai ini akan kembali dihadapkan pada tantangan elektoralnya di Pemilu 2029 nanti.

Harus diakui PDI-P memiliki infrastruktur politik kuat dan jaringan legislatif yang besar. Namun, agar tetap relevan di panggung politik Indonesia masa depan, PDI-P perlu beradaptasi dengan aspirasi generasi muda, memperjelas arah politiknya, dan mulai membuka ruang regenerasi tanpa kehilangan identitas ideologisnya. (Litbang Kompas)