Pejabat Negara Sekaligus Komisaris: Fenomena Rangkap Jabatan di Industri Telekomunikasi

Sejumlah wakil menteri dan pejabat kementerian Kabinet Merah Putih tercatat merangkap jabatan strategis di perusahaan telekomunikasi, baik milik negara maupun swasta. Fenomena ini memicu sorotan publik karena dikhawatirkan menimbulkan konflik kepentingan dan pengawasan terhadap kinerja industri telekomunikasi. 

Sejumlah wakil menteri Kabinet Merah Putih yang rangkap jabatan di perusahaan telekomunikasi itu adalah Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Angga Raka Prabowo, Wamenkomdigi Nezar Patria, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz FM Hendropriyono, serta Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria. 

Wamenkomdigi Angga Raka Prabowo ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Telkom yang berlangsung Selasa (27/5/2025). Posisi ini sebelumnya diisi oleh Bambang PS Brodjonegoro yang mengundurkan diri pada 10 April 2025 karena ditunjuk sebagai Dekan Asian Development Bank Institute (ADBI). 

Angga Raka Prabowo merupakan politisi Partai Gerindra. Dia adalah kader Gerindra sejak 2008. Ia juga sempat menjadi sekretaris Prabowo selama 2014 sampai 2017 dan kini masih mengurus urusan media Partai Gerindra.

RUPST Telkom juga menunjuk Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim sebagai Komisaris Telkom. Sebelumnya, dia sudah menduduki jabatan sebagai komisaris independen hasil rapat umum pemegang saham pada 30 Mei 2023. 

Masih di jajaran kursi komisaris Telkom, ada perwakilan pejabat lain yang duduk di sana, yaitu Ismail yang kini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Komdigi. Dalam RUPST Telkom, Selasa (27/5/2025), Ismail ditunjuk sebagai Komisaris Telkom. 

Sama seperti Silmy, Ismail sudah duduk di jajaran kursi Komisaris Telkom sejak lama. Dia pernah diangkat sebagai Komisaris Independen Telkom lewat rapat umum pemegang saham pada 24 Mei 2019. Kala itu, Ismail masih menjabat sebagai salah satu direktur jenderal di Kementerian Komunikasi dan Informatika (sekarang Kementerian Komdigi).

Selanjutnya, di anak perusahaan Telkom, yaitu Telkomsel, ada Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz FM Hendropriyono yang ditunjuk sebagai Komisaris Utama Telkomsel hasil RUPST, Rabu (28/5/2025). Dalam RUPST yang sama, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria ditunjuk sebagai Komisaris Telkomsel. 

Kemudian, dalam agenda RUPST Indosat Ooredoo Hutchison yang berlangsung pada hari yang sama dengan RUPST Telkomsel, Wamenkomdigi Nezar Patria ditunjuk sebagai Komisaris Utama Indosat Ooredoo Hutchison. Nezar Patria sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika setahun menjelang akhir jabatan Presiden Joko Widodo.

Kariernya diawali sebagai wartawan serta sempat menduduki posisi strategis di Dewan Pers, Aliansi Jurnalis Independen, dan Asosiasi Media Siber Indonesia. Dia meninggalkan dunia jurnalistik setelah ditunjuk sebagai salah satu direktur di PT Pos Indonesia tahun 2020. 

Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia J Danang Widoyoko, saat dihubungi, Jumat (30/5/2025), di Jakarta, berpendapat, di Telkom ataupun badan usaha milik negara (BUMN) biasanya ada pejabat negara yang rangkap jabatan. Mereka biasanya duduk di kursi komisaris. 

Dia memandang idealnya pejabat negara tidak rangkap jabatan di perusahaan swasta. Indosat Ooredoo Hutchison bukan perusahaan telekomunikasi pelat merah walau masih ada porsi saham Pemerintah Indonesia sekitar 9 persen. 

Telkomsel juga bukan perusahaan telekomunikasi pelat merah. Komposisi saham Telkomsel diisi oleh saham Telkom yang sekitar 69,9 persen dan Singtel milik Temasek Group sekitar 30,1 persen. 

Ketiganya adalah perusahaan yang bergerak di sektor industri telekomunikasi di mana Kementerian Komdigi berperan sebagai regulator. Dengan adanya wakil menteri, apalagi dari Kementerian Komdigi, ditunjuk duduk di kursi komisaris, itu berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. 

Sebagai komisaris, mereka (para wakil menteri) juga harus bertanggung jawab untuk memastikan perusahaan mencapai tujuan yang diharapkan. Jika perusahaan swasta, tujuan utamanya ialah meraup untung selain memberikan pelayanan. 

”Kalaupun tidak ada konflik kepentingan, bagaimana obyektivitas sebagai regulator saat pengambilan kebijakan? Dari tiga operator telekomunikasi seluler yang tersisa saat ini, dua operator di antaranya sudah ada pejabat pemerintah duduk di kursi komisaris,” ucapnya.

Menurut Danang, di tingkat internasional mengenal standar integritas bisnis, pejabat pemerintah yang sudah pensiun pun tidak boleh langsung menjadi komisaris. Mesti ada masa jeda. 

”Karena di antara mereka juga perusahaan publik (tercatat di bursa saham), memang semestinya ada yang mengatur. Apabila tidak, risikonya ialah berkurangnya level playing field yang setara di industri telekomunikasi,” katanya.

Di luar isu potensi konflik kepentingan, Danang mengemukakan, selama ini Pemerintah Indonesia belum pernah mengatur sistem penggajian para pejabatnya dengan baik. Para pejabat tinggi menerima gaji yang relatif kecil, tetapi mendapatkan berbagai tunjangan yang besar. 

Karena sistem penggajian belum diatur dengan baik, risikonya ialah rangkap jabatan di perusahaan pelat merah ataupun swasta. Seandainya ada pejabat negara malah memilih menerima gaji dari posisinya di BUMN ataupun swasta, itu berarti pemerintah tidak menghargai pejabatnya sendiri.

Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng, saat dihubungi terpisah, menyampaikan pandangan senada. Ombudsman RI telah membuat beberapa kajian mengenai rangkap jabatan yang dijalankan oleh pejabat kementerian, polisi, ataupun tentara, terutama di BUMN. 

Kajian pertama, pejabat pemerintah, apalagi wakil menteri yang duduk di kursi komisaris BUMN. BUMN berstatus sebagai eksekutor kebijakan pemerintah, sedangkan kebijakan atau regulasi disusun oleh kementerian. 

”Yang kami khawatirkan ialah ketika pejabat rangkap jabatan sebagai komisaris, apakah posisi utamanya sebagai pejabat yang dikorbankan atau posisi komisarisnya? Sebab, posisi komisaris di BUMN itu melakukan pekerjaan pengawasan. Kalau pekerjaan pengawasan tidak maksimal, (jika ada) problem internal BUMN lantas bagaimana mekanisme pengawasan dan penanganannya?” ujarnya.

Robert mengklaim, Ombudsman RI sudah menerima sejumlah keluhan kasus-kasus internal BUMN. Padahal, menurut dia, keluhan internal itu seharusnya bisa ditangani oleh pengawas BUMN dan komisaris. 

Kajian kedua Ombudsman RI mengenai sistem remunerasi wakil menteri yang selama ini cenderung belum jelas. Robert mempertanyakan motivasi mereka duduk di jabatan komisaris, apakah untuk memperkuat representasi pemerintah atau faktor lainnya. 

”Saya sangat yakin tidak akan banyak orang yang mau melakukan rangkap jabatan jika tidak ada daya tarik remunerasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan instansi asal. Hal yang tidak kalah penting ialah beban kerja jabatan pejabat negara itu tinggi sehingga berisiko tidak fokus,” ujarnya.

Dosen Pascasarjana Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansah, menyampaikan, di era Presiden Joko Widodo, fenomena rangkap jabatan wakil menteri di BUMN telah muncul. Misalnya, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo pernah merangkap sebagai Komisaris Utama BNI dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara ditugaskan sebagai Komisaris Indonesia Investment Authority (INA).

Sedikit berbeda pandangan dengan Danang dan Robert, Trubus merasa, rangkap jabatan wakil menteri dan direktur jenderal di BUMN ataupun BUMN swasta bidang telekomunikasi tidak melanggar hukum, sepanjang tidak terjadi benturan kepentingan yang nyata dan tetap mengacu pada ketentuan perundang-undangan. Misalnya, UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

”Potensi risikonya memang konflik kepentingan dan pelayanan publik dijalankan atau tidak,” tutur Trubus.

Mengutip laporan riset telekomunikasi dan menara yang dirilis oleh MNC Sekuritas (20 Mei 2025), pada triwulan I-2025 persaingan operator telekomunikasi seluler semakin ketat dan kondisi industri semakin menantang. Kinerja XLSmart dan Indosat Ooredoo Hutchison mengungguli Telkom secara tahunan dengan pendapatan dan EBITDA yang lebih kuat. Kondisi ini didorong oleh integrasi jaringan dan sinergi pemasaran. 

Pendapatan Telkom turun 2,1 persen secara tahunan menjadi Rp 36,7 triliun, sementara Indosat Ooredoo Hutchison turun 1,9 persen secara tahunan menjadi Rp 13,6 triliun, dan XLSmart tumbuh 1,9 persen secara tahunan menjadi Rp 8,6 triliun. Margin EBITDA untuk XLSmart, Indosat Ooredoo Hutchison, dan Telkom yaitu masing-masing 50 persen, 47 persen, dan 45 persen.

Penetrasi layanan seluler di Indonesia telah mencapai lebih dari 110 persen. Jumlah pelanggan tumbuh melambat -1,6 persen pada triwulan I-2025 dibandingkan dengan setahun sebelumnya dan 0,1 persen triwulan IV-2024 ke triwulan I-2025. Situasi ini membuat operator telekomunikasi seluler semakin bergantung pada peningkatan belanja per pelanggan atau average revenue per user (ARPU), tetapi nilai ARPU masih lemah, yaitu Rp 35.000 - Rp 45.000 per bulan per pelanggan. 

Kendati sudah ada konsolidasi antaroperator telekomunikasi seluler, mereka masih bergantung pada paket data yang bersifat promosi dan bonus sehingga mengikis margin pendapatan. Persaingan telah bergeser secara bertahap ke layanan bernilai tambah dan peluncuran 5G. 

Peluncuran layanan 5G secara merata terganjal dengan belum adanya lelang spektrum frekuensi yang baru. Kementerian Komdigi sudah beberapa kali menjanjikan bakal ada lelang baru. Terkini, yakni pada Maret 2025, kementerian dikabarkan telah memberikan pernyataan bakal melelang sekitar tiga spektrum frekuensi. 

Janji lelang tersebut juga diikuti dengan komitmen memberikan insentif kepada operator telekomunikasi seluler. Tujuannya untuk meringankan beban regulasi pembayaran spektrum frekuensi yang tinggi dan berulang kali dikeluhkan operator. Namun, komitmen insentif itu belum juga terealisasi.

Laporan riset MNC Sekuritas menyebutkan, biaya regulasi untuk operator telekomunikasi di Indonesia diperkirakan akan meningkat 50-100 basis poin pada tahun anggaran 2025 sehingga total beban menjadi 11-12 persen dari pendapatan. Di luar biaya tingkat nasional, operator juga menghadapi biaya regional yang kompleks dan tumpang tindih. 

Sejauh ini, sektor telekomunikasi menjadi salah satu sektor industri yang berperan strategis dalam pertumbuhan ekonomi nasional walau dalam satu dekade terakhir pertumbuhannya cenderung stagnan. Berdasarkan data BPS, pada triwulan I-2025, sektor informasi komunikasi — yang di dalamnya termasuk telekomunikasi — mencapai pertumbuhan 7,72 persen secara tahunan. Distribusinya terhadap produk domestik bruto yaitu 4,4 persen. 

Saat konferensi pers hasil RUPST Telkom, Selasa (27/5/2025), Wakil Direktur Utama Telkom Muhammad Awaluddin menegaskan pentingnya peran Telkom dalam memperkuat ekosistem digital nasional melalui berbagai portofolio dan lini usaha strategis. Telkom telah memiliki portofolio jaringan tetap, jaringan seluler, pusat data, infrastruktur digital, dan ekosistem pendukung lain. 

”Dengan portofolio itu, Telkom berkomitmen menjadi pemimpin ekosistem digital yang secara nasional memiliki peran penting dalam mendukung Astacita pemerintahan Presiden Prabowo-Gibran serta berbagai program strategis yang digagas pemerintah saat ini,” katanya.

Terkait rencana Kementerian Komdigi melelang beberapa spektrum frekuensi baru, Corporate Communications & Social Responsibility Telkomsel Saki Hamsat Bramono mengatakan, pihaknya berminat semua spektrum yang akan dilelang. Hanya saja, mengenai mekanisme itu diserahkan kepada pemerintah.

”Kami berminat (semuanya),” ujar Saki saat ditemui seusai konferensi pers evolusi merek Simpati, Senin (26/5/2025).