Pembiayaan Pemerintah dan Swasta Akan Mahal

JAKARTA, KOMPAS - Proyeksi komplikasi kebijakan The Fed dan Donald Trump saat menjadi Presiden Amerika Serikat mulai Januari 2025 berisiko membuat pembiayaan pemerintahan Prabowo Subianto dan dunia usaha dalam negeri mahal dalam jangka waktu yang lama. Nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat sebagai salah satu variabel sudah mendaki.

Bank sentral Amerika Serikat (AS) atau The Fed memangkas 25 basis poin (bps) suku bunga menjadi berkisar 4,25 persen – 4,5 persen sebagaimana ekspektasi. Kebijakan ini diambil pada rapat di Washington DC, Amerika Serikat (AS), Rabu (18/12/2024) waktu setempat atau Kamis (19/12/2024) dini hari WIB.

Namun, The Fed mengindikasikan hanya akan memangkas suku bunga acuan sebanyak dua kali sebesar 50 bps menjadi 4 persen sepanjang 2025. Ini berbeda dengan rencana awal, yakni 4 kali sebesar 100 bps, menjadi 3,5 persen. Faktor Donald Trump menjadi salah satu pertimbangannya.

Kita tidak tahu apa yang akan dikenakan tarif, dari negara mana, untuk berapa lama dan sebesar apa. Kita tidak tahu apakah ada retaliasi tarif.

Dalam konferensi persnya, Ketua The Fed, Jerome Powell, menyatakan, staf The Fed tengah mengkaji sejumlah skenario kebijakan tarif Trump berikut implikasinya sekalipun tokoh kontroversial itu baru mulai menjabat sebagai presiden AS untuk periode kedua per 20 Januari 2025.

”Masih sangat prematur untuk membuat semacam kesimpulan. Kita tidak tahu apa yang akan dikenakan tarif, dari negara mana, untuk berapa lama dan sebesar apa. Kita tidak tahu apakah ada retalisasi tarif. Apa yang komite (The Fed) lakukan sekarang adalah mendiskusikan bagaimana mekanisme dan pemahaman penerapan tarif-tarif (oleh Trump) akan memengaruhi inflasi,” katanya.

Pada September 2024, The Fed memperkirakan inflasi di AS sebesar 2,1 persen pada 2025. Terakhir, The Fed memperkirakan inflasi pada tahun pertama Trump itu adalah 2,5 persen. Jika inflasi bertahan tinggi, maka The Fed juga akan semakin enggan memangkas suku bunga acuan. Implikasinya, makin sempit bagi bank sentral di berbagai negara untuk memangkas suku bunga acuannya masing-masing.

Pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Atma Jaya Jakarta, Agustinus Prasetyantoko, berpendapat, komplikasi dari ketidakpastian kebijakan Trump dan kebijakan moneter di AS akan membuat tingkat inflasi global cenderung tinggi. Dalam konteks domestik, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS akan melemah.

                ”Pembiayaan kita akan menjadi mahal. Pemerintah punya program macam-macam yang perlu dibiayai. Sebagian dari utang. Dengan suku bunga di AS cenderung tinggi, meskipun sudah diturunkan tapi masih  level tinggi, maka penerbitan utang kita masih akan mahal. Biaya untuk mendapatkan pendanaan bagi pemerintah akan mahal," katanya. 

                Tantangan sama akan terjadi pada dunia usaha. Jika suku bunga di AS tinggi, suku bunga acuan di dalam negeri pun menjadi sulit diturunkan. Implikasinya, dunia usaha akan berat untuk ekspansi karena pembiayan akan mahal.

Dalam situasi ini, Prasetyantoko berpendapat, transformasi perekonomian nasional menjadi kian urgen. Ini terutama menyangkut faktor-faktor yang berkaitan dengan kelembagaan. Selain fundamental sifatnya, perbaikan kelembagaan juga tidak butuh anggaran besar. ”Soal kemauan politik,” katanya.

Dalam jangka pendek, pemerintah mesti menjaga konsumsi domestik sebagai basis pertumbuhan ekonomi nasional. Sejumlah rencana pemerintah terkait pajak yang menyasar kelas menengah dan pungutan kepada masyarakat mulai 2025 perlu dipertimbangkan kembali. ”Kedua, mendorong investasi. Kenapa investasi kita kurang, bolak-balik isunya soal kelembagaan,”katanya.

Sementara itu, pasar keuangan cepat bereaksi menyusul kebijakan dan sinyal The Fed. Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS terus melemah hingga menyentuh level Rp 16.3000-an per dollar AS pada Kamis (19/12/2024) sekalipun BI mempertahankan suku bunga acuan pada 6,0 persen sehari sebelumnya. 

Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS pada Kamis (19/12/2024) siang misalnya, mengalami pelemahan terendah sejak September 2022. Kurs rupiah, mengutip investing.com pada Kamis pukul 14.00 WIB, berada di Rp 16.303 per dollar AS atau melemah 1,36 persen dibandingkan dengan hari sebelumnya.

Indeks Harga Saham Gabungan pada perdagangan Kamis ditutup melemah 1,84 persen dibanding perdagangan kemarin ke level 6.977 atau melemah 4,06 persen dibandingkan posisi di awal 2024. Mengutip RTI Business,  521 harga saham turun. Sementara, harga pada 97 saham naik dan 170 saham tetap.

Dalam satu hari perdagangan, investor asing melakukan penjualan bersih senilai Rp 751 miliar di pasar reguler dan Rp 192 miliar di pasar sekunder. Indeks sektor saham yang mengalami kejatuhan harga paling dalam adalah kumpulan perusahaan sektor manufaktur bahan dasar sebesar -3,63 persen, kesehatan sebesar -2,63 persen, dan non primer sebesar-2,41 persen.

Pilarmas Investindo Sekuritas melaporkan, pelemahan IHSG berbarengan dengan pelemahan beberapa bursa di Asia. Bursa Jepang Nikkei minus 0,7 persen ke level 38.814, Bursa Hang Seng juga minus 0,6 persen ke level 3.370, Bursa Korea Selatan Kospi bahkan negatif 2 persen ke level 2.436.

Ketua Komite Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Aviliani, pada konferensi pers Outlook Ekonomi dan Bisnis Apindo 2025 di Jakarta,  mengatakan, usaha yang sangat  bergantung pada impor bahan baku dan penolong  akan terdampak oleh pelemahan rupiah.

Sebab, begitu rupiah melemah, biaya impor menjadi mahal dan pengusaha menjadi tidak kompetitif. Di saat-saat seperti ini, pelaku usaha akan melakukan efisiensi untuk menekan biaya operasional. Bahkan, ada kemungkinan terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) agar tetap efisien dan menghemat biaya.

”Efisiensi itu supaya mereka tetap bisa survive. Kalau tidak bisa survive, akhirnya yang dilakukan menaikkan harga barang. Jadi, inflasi juga bisa terjadi karena pelemahan rupiah,” kata Aviliani.

Apindo memperkirakan, nilai tukar rupiah sepanjang 2025 akan bergerak dalam rentang Rp 15.800-Rp 16.350 per dollar AS. Rupiah masih akan mengalami tekanan cukup kuat pada paruh pertama 2025 karena kecenderungan penguatan dollar AS.

Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS pada asumsi makro APBN 2025 adalah Rp 16.000. Ini adalah kurs rata-rata sepanjang tahun. Deviasi yang lebar antara asumsi dan realitas akan menyebabkan penyesuaian anggaran pemerintah.

Pada kesempatan sama, Ketua Umum Apindo, Shinta W Kamdani, menilai, berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, mulai dari Devisa Hasil Ekspor (DHE), Local Currency Transaction (LCT), dan SRBI, belum dapat menjaga nilai tukar rupiah.

”Ini karena kita pada dasarnya adalah negara small open economy, terutama pada produk minyak, pangan, dan jasa digital yang perlu menjadi perhatian khusus. Jadi, memang rentan terdampak oleh penguatan dollar AS,” katanya.

Ekonom Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Rully Arya Wisnubroto, perkembangan mutakhir perlu dicermati mengingat dampak terhadap pasar domestik akan sangat besar. Meskipun BI kemarin mempertahankan BI rate pada 6,0 persen, tekanan terhadap rupiah hari ini akan berlanjut dan investor asing akan berpotensi mencatatkan net outflows (arus modal keluar) yang cukup besar seiring memburuknya persepsi risiko pasar global,” ujarnya.