Pemerintah Tegaskan Utamakan Pendekatan Dialogis untuk Papua

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah menegaskan selalu mengutamakan pendekatan dialogis dalam menyelesaikan masalah konflik di Papua. Kejadian baku tembak antara TNI dan kelompok kriminal bersenjata seperti di Intan Jaya, beberapa waktu lalu, bisa terjadi karena situasi di lapangan yang disebut tidak kondusif.

”Kami selalu mengedepankan dialog. Tetapi, kalau tiba-tiba ada kondisi di lapangan yang tidak kondusif, tentu aparat-aparat di lapangan punya pertimbangan sendiri untuk melakukan tindakan itu,” ujar Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi di sela-sela diskusi bertajuk ”Bagaimana Visi Kesehatan Era Prabowo?” di Jakarta, Sabtu (17/5/2025).

Ia menegaskan, pada prinsipnya selama ini pemerintah selalu mengutamakan dialog untuk menyelesaikan masalah konflik di Papua. Pendekatan dialogis dengan mempertimbangkan kekeluargaan dan kemanusiaan tidak pernah henti-hentinya dikedepankan oleh pemerintah.

Meski demikian, kondisi di lapangan terkadang tidak kondusif sehingga mengakibatkan aparat harus baku tembak dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB). Terlebih jika tindakan KKB mengganggu pelayanan publik dan meresahkan masyarakat.

”Tetapi, intinya kalau yang mengganggu ketertiban masyarakat, mengganggu proses pelayanan atau proses kehidupan sehari-hari masyarakat, kan memang harus ditindak,” kata Hasan.

Kontak tembak antara KKB dan TNI kembali terjadi di sejumlah kampung di Distrik Sugapa, Intan Jaya, pada 13-14 Mei 2025. Pihak TNI mengklaim, 18 anggota KKB tewas dalam operasi pengamanan itu. Adapun semua personel TNI yang diterjunkan dilaporkan selamat.

Namun, hingga Jumat (16/5/2025), dua hari pascakontak tembak, data korban tewas dari kalangan warga sipil masih simpang siur. Sebelumnya, pada Kamis sore, Sekretaris Daerah Kabupaten Intan Jaya, Asir Mirip, mengungkapkan ada lima warga sipil yang tewas dalam insiden itu. Mereka adalah Ruben Wandagau (Kepala Kampung Hitadipa), Pendeta Damianus Wandagau (dari Hitadipa), Elia Wandagau (rohaniwan dari Hitadipa), Mono (perempuan tunarungu dan tunawicara dari Hitadipa), serta Agus Mirip (warga dari Ndugusiga).

Setelah melalui proses verifikasi lebih lanjut, kata Asir, korban bernama Agus Mirip alias Ndudu Mirip dari Ndugusiga merupakan bagian dari KKB. Selain itu, Asir juga menyampaikan, tiga warga sipil lainnya, yakni Damianus, Elia, dan Mano, belum ditemukan. Dari informasi yang diperoleh Pemkab Intan Jaya, ketiganya diyakini turut jadi korban tewas saat kontak senjata terjadi.

Insiden bersenjata di Distrik Sugapa menambah panjang kasus kekerasan serta konflik bersenjata di Papua. Catatan Kompas, sepanjang tahun 2024 hingga saat ini setidaknya terjadi sembilan kali insiden kekerasan di Papua.

Sebelum baku tembak di Intan Jaya, pada 7-8 April 2025, KKB meneror dan membunuh para pendulang emas tradisional di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Teror itu mengakibatkan 11 petambang emas tewas.

Peneliti senior di Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Vidhyandika Djati Perkasa, menilai, berulangnya konflik bersenjata di Papua menunjukkan belum ada perubahan strategi keamanan yang diterapkan oleh pemerintahan Prabowo Subianto.

Meskipun pemerintah selalu mengklaim mengutamakan pendekatan dialogis, publik, khususnya masyarakat Papua, pun tidak pernah mengetahui model pendekatan penyelesaian masalah Papua. Pihak yang memahami strategi keamanan hanyalah pemerintah dan aparat TNI.

”Bahkan, saat kampanye, Prabowo menyebut akan menggunakan pendekatan militeristik karena KKB adalah kelompok separatis. Tidak ada pendekatan lain di luar pendekatan militeristik,” kata Vidhyandika.

Menurut dia, inti permasalahan di Papua tidak pernah menjadi perhatian utama pemerintah. Akibatnya, kekerasan dan konflik bersenjata terus-menerus berulang. Masalah keadilan dan hak asasi manusia pun cenderung tidak disentuh. Akibatnya, situasi tersebut justru menyuburkan memori penderitaan masyarakat papua.

Vidhyandika pun mempertanyakan peran lembaga adat di Papua yang cenderung tidak terlibat dalam penyelesaian konflik. Lembaga-lembaga seperti Majelis Rakyat Papua (MRP), Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK), dan kepala daerah sering kali tidak terlibat atau dilibatkan dalam menyelesaikan masalah di Papua. Padahal, masyarakat Papua cenderung tidak memercayai pihak luar untuk menyelesaikan masalah.

”Akibatnya, konflik di Papua kesannya hanyalah konflik bersenjata antara TNI dan KKB,” ujarnya.