Penanganan Regional demi Pemberantasan Total

Pemulangan 569 warga Indonesia dari Myawaddy, Myanmar, pada Maret 2025 menunjukkan masalah yang terus berulang. Selain upaya di dalam negeri, perlu kerja sama regional untuk memberantas jaringan yang merugikan banyak orang itu.

Hal lain yang tak kalah penting adalah tak semua orang yang dipulangkan merupakan korban sindikat penipuan atau judi daring. Sebagian secara sadar dan berulang kali bekerja pada sindikat itu. Bahkan, di antara mereka ada yang menjadi perekrut dan koordinator.

Anggota Komisi VII DPR, Evita Nursanty, mengatakan, inti kasus di Myanmar tidak berbeda dari negara lain. Hal itu adalah soal tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan pekerja migran yang berangkat secara ilegal.

Salah satu upaya komprehensif DPR untuk mengatasi masalah itu adalah merevisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Tujuannya antara lain menguatkan pengawasan perekrutan.

Penguatan antara lain demi menekan jumlah pekerja migran yang berangkat secara ilegal. ”Setiap kali kunjungan kerja ke luar negeri, selalu bertemu pekerja migran ilegal,” ujar Evita, Kamis (20/3/2025), di Jakarta.

DPR mendorong pewajiban setiap pengerah jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI) membuat laman dan pengumuman resmi. Dengan demikian, calon pekerja migran punya informasi lengkap soal peluang kerja.

PJTKI juga harus memiliki kantor perwakilan di negara penempatan pekerja migran. Mereka harus pula punya saluran pengaduan darurat. ”Jangan tahunya mengirim saja, harus ikut mengawasi juga. Banyak pekerja migran Indonesia tidak bisa mengadu karena tidak disediakan saluran itu, hotline,” kata politisi PDI-P ini.

Pengawasan oleh pemerintah perlu dilakukan lintas lembaga, bukan cuma diserahkan ke Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Kementerian Komunikasi dan Digital perlu mengawasi peredaran informasi di dunia maya soal tawaran kerja di luar negeri. ”Di Tiktok banyak sekali, tidak semuanya benar. Yang hoaks-hoaks itu hapus saja,” tambah Evita.

Sanksi tegas dan keras harus dikenakan kepada siapa pun yang terindikasi menjadi bagian dari TPPO atau perekrut pekerja migran ilegal. ”Kalau sanksi tidak berat, efek jeranya tidak ada,” ujarnya.

Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mengatakan, WNI di Myanmar memang banyak yang menjadi korban. Dijanjikan bekerja di Thailand, ternyata dibawa paksa ke Myanmar. ”Saya sering mendapat pengaduan soal ini,” katanya.

Pemerintah perlu menyosialisasikan secara luas modus-modus perekrutan oleh sindikat itu. ”Saya tidak ada masalah kalau orang mau bekerja di luar negeri. Sebab, di dalam negeri, kondisi ekonomi Indonesia tidak baik-baik saja. Lapangan kerja di dalam negeri semakin sulit,” tutur politisi PDI-P ini.

Ia hanya menekankan, bekerja di luar negeri sebaiknya menggunakan jalur resmi demi keamanan. Perlu ditegaskan, kalau tetap ada warga yang berangkat bekerja di luar negeri secara ilegal, harus siap menanggung risikonya.

Upaya lain yang perlu dilakukan pemerintah adalah kerja sama dengan negara tetangga. Kementerian Luar Negeri RI harus terus mengupayakan agar ASEAN serius dan memperhatikan isu tersebut. ASEAN perlu bertindak nyata bersama-sama untuk memberantas masalah tersebut.

”Perlu kerja sama multilateral, baik penegakan hukum maupun pengambilan kebijakan, untuk memastikan kejahatan ini tidak terus menelan korban,” ujar Charles.

Korban sindikat penipuan daring bukan cuma orang-orang yang sebagian mengaku dipaksa bekerja di pusat-pusat penipuan. Korban lebih banyak adalah orang-orang yang tertipu. ”Kalau tidak salah, (bisnis penipuan daring) bisa sampai 60 miliar dollar AS per tahun,” ungkapnya.

Dana sebesar itu pasti membutuhkan skema pencucian uang. Jadi, selain TPPO, perlu kerja sama pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) hasil sindikat penipuan daring.

Semua itu membutuhkan kehendak politik yang kuat dari para pengambil kebijakan di setiap negara anggota ASEAN. Sebab, lokasi pusat-pusat operasi begitu mudah ditemukan. Meski demikian, faktanya, lokasi-lokasi itu terus beroperasi.

”Kalau ada political will dari negara-negara yang ada di kawasan ini untuk bisa mengakhiri kegiatan scamming besar-besaran seperti sekarang ini, saya yakin bisa,” ujar Charles.

China pernah menunjukkan itu sewaktu ada warganya dipaksa bekerja di salah satu tempat penipuan. China meminta Thailand dan Myanmar bertindak tegas. ”Buktinya bisa,” katanya.

Ia merujuk pada keputusan Thailand menghentikan pasokan listrik ke perbatasan Myanmar-Thailand. Dampaknya, pusat operasi penipuan tak berfungsi.  

Sementara di Myanmar ada razia berbagai pusat operasi itu. Hasilnya, ribuan orang dari sejumlah negara ditemukan bekerja di berbagai pusat penipuan.

Charles mengatakan, tanpa kerja sama lintas negara dan lembaga, fenomena ini akan terus berulang. Untuk kerja sama seperti itu, perlu kehendak kuat dari para pengambil keputusan di setiap negara.

Duta Besar RI di Bangkok Rachmat Budiman mengatakan, tawaran kerja biasanya disebarkan melalui media sosial. Modusnya selalu lowongan di Thailand. Tiba di Bangkok, orang-orang itu malah dipaksa ke Myanmar.

”KBRI sedang mendata dan memilah mana yang memang korban dan siapa yang justru menjadi perekrut atau bagian dari sindikat,” ujarnya.

Beberapa di antara yang dipulangkan dari Myawaddy terdata pernah bekerja di pusat judi daring di Filipina dan Kamboja. Hal itu mengacu pada data pemulangan WNI dari Kamboja dan Filipina.

”Baru–baru ini kami memulangkan seseorang yang akhir tahun lalu juga direpratriasi dari Myanmar. Kalau memang mereka bukan korban, itu menjadi ranah yang ditangani penegak hukum kita,” kata Rachmat.

KBRI Bangkok telah membentuk satuan tugas pemberantasan TPPO. Satgas melibatkan perwakilan lintas lembaga.

Demi memudahkan upaya repatriasi WNI, Rachmat juga mendatangi para gubernur di perbatasan Thailand, seperti Provinsi Tak dan Provinsi Sa Kaeo. Pemulangan pada 17–18 Maret 2025 ini, menurut Dubes Rachmat, adalah repatriasi terbesar dari Myanmar ke Indonesia via Thailand.

Lokasi kejahatan berada di perbatasan Myanmar-Thailand yang lebih mudah pemulangannya dilakukan via Thailand daripada harus ke kota Yangoon. Terlebih saat ini perang saudara masih terjadi di Myanmar.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo menyebut, TPPO oleh sindikat penipuan daring marak sejak pandemi Covid-19. Laporan awal berasal dari WNI asal Aceh yang menjadi korban sindikat penipuan daring di Kamboja. Ketika itu tidak direspons serius oleh pemerintah.

Lalu terjadi eskalasi dan semakin banyak kasus. Bahkan, korban pun harus membayar biaya tinggal di penampungan. Sekarang situasi makin memburuk, terutama bagi WNI yang terjebak di Myanmar karena kondisi perang. Reaksi cepat biasanya dilakukan kalau pengaduan korban atau keluarga sudah viral di media sosial.

Kasus besar lainnya soal TPPO warga Indonesia yang ditipu bekerja di luar negeri adalah pada Agustus 2022. Ketika itu, di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN di Kamboja, Menteri Luar Negeri 2014-2024 Retno Marsudi bertemu dengan para korban.

Awalnya, ada 62 korban yang diselamatkan dari kota Sihanoukville, Bavet, dan Poiphet. Dalam waktu sepekan, angkanya meningkat menjadi 232 orang.

Kalau dulu para korban biasanya berpendidikan rendah dan dari kondisi ekonomi lemah, sekarang meluas, generasi muda yang melek internet dan berpendidikan menjadi korban penipuan dan TPPO. Apalagi ada kondisi lapar kerja, gara-gara pandemi, banyak anak muda yang terbiasa bekerja dari mana saja (WFA) dengan bermodal laptop terkena iming-iming bekerja fleksibel dengan gaji bagus.

”Mereka yang semula bekerja di bidang bisnis start up dengan bermodal akses komputer, tidak sedikit yang teperdaya,” ujarnya.

Kondisi sosial para korban ini adalah ketiadaan keamanan pekerjaan, upah rendah, dan menjadi generasi sandwich yang harus menanggung biaya hidup anggota keluarga dan mengurus diri sendiri.

Soal pemberantasan multilateral, menurut Wahyu, mekanisme Interpol dengan kerja sama polisi dan penyelidikan bersama diperkuat. Selain itu, penyaringan di dunia maya, bukan sensor, dalam melakukan filter terhadap berbagai tawaran kerja perlu dilakukan dan diperkuat sebagai langkah awal pencegahan.

Pengakuan para korban mengungkap kejelasan keterlibatan banyak pihak yang bekerja di lembaga-lembaga publik. Salah satu contoh ialah para korban mengaku, setiba di Bandara Phnom Penh, mereka tidak melalui konter petugas imigrasi.

Mereka dibawa menuju pintu lain dan langsung dijemput dengan bus di luar bandara. Artinya, ada orang dalam bandara yang merupakan bagian dari sindikat.