Seperti api dalam sekam, jika tak terselesaikan—atau setidaknya dikelola—sengketa Thailand-Kamboja bisa membesar menjadi konflik militer. ASEAN harus turun tangan.
18 Jun 2025 07:10 WIB · Tajuk Rencana
Mekanisme bilateral gagal meredakan sengketa perbatasan antara Kamboja dan Thailand. ASEAN, organisasi kawasan yang menaungi mereka, saatnya turun tangan.
Sudah tiga pekan ini Kamboja dan Thailand, dua negara anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN), bersitegang. Pemicunya persoalan lama, yakni isu perbatasan kedua negara. Sejumlah upaya ditempuh, termasuk berunding melalui Komite Bersama Kamboja-Thailand (JBC) tentang Penetapan Batas Tanah, tetapi tak membuahkan hasil.
Bahkan, seperti diberitakan, Senin (16/6/2025), tokoh dari kedua negara saling melontarkan ancaman. Presiden Senat Kamboja Hun Sen menyatakan melarang impor buah dan sayuran dari Thailand jika Bangkok tak membuka semua pos pemeriksaan di perbatasan kedua negara. Ia mengimbau seluruh warga Kamboja di Thailand pulang kampung agar tak terkena diskriminasi (Kompas, 17/6/2025).
:quality(80)/https://kompasmedia.site/images/2025/06/17/2b9502ca0cd88875a6c3fc9e5d4180c4-CAMBODIA_POLITICS_130228880.jpg)
Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra menyebut tidak akan menoleransi misinformasi, seperti isu penutupan pos perbatasan. Ia juga tidak terima, negaranya digertak dengan ancaman-ancaman. Sebelumnya, Kamboja melarang pemutaran film-film Thailand di negaranya dan mengancam akan menghentikan pembelian listrik, internet, dan produk Thailand lainnya.
Gagal menyelesaikan secara bilateral melalui perundingan JBC di Phnom Penh, 14-15 Juni lalu, Kamboja membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional (ICJ). Thailand menolak dan menyatakan tak akan menerima putusan ICJ. Bangkok tetap ingin penyelesaian bilateral.
Hawa permusuhan dua negara bertetangga ini memanas sejak meletus insiden 28 Mei lalu. Saat itu, tentara Kamboja dan Thailand baku tembak di area sengketa di perbatasan kedua negara, menewaskan seorang tentara Kamboja. Insiden ini pun menyalakan kembali bara lama sengketa perbatasan.
:quality(80)/https://kompasmedia.site/images/2025/06/17/41f0579f418ce4b35ce2b801c94e0fa2-cropped_image.jpg)
Sudah lama Kamboja dan Thailand berselisih soal perbatasan darat mereka sepanjang 800 kilometer. Kedua negara berpegang pada peta perbatasan versi masing-masing. Kamboja berpatokan pada peta berskala 1 : 200.000, mengacu Perjanjian Perancis-Siam 1904 dan 1907. Thailand berpegang pada peta berskala 1 : 50.000, menggunakan Proyeksi Mercator yang dikembangkan dengan bantuan teknis AS (The Nation, 16/6/2025).
Perbedaan skala tersebut berakibat pada perbedaan kedua negara dalam menetapkan garis perbatasan darat mereka. Sebelum tahun ini, setidaknya tiga kali (tahun 2003, 2008, dan 2011-2013) sengketa itu meletus menjadi api permusuhan terbuka, menewaskan hingga puluhan orang.
Seperti api dalam sekam, jika tak terselesaikan—atau setidaknya dikelola—sengketa ini bisa membesar menjadi konflik militer.
:quality(80)/https://kompasmedia.site/images/2025/06/17/2f6b5265194dcc4c7ab71ee25a10c7c2-Cambodia_Thailand_Border_Dispute_130232466.jpg)
Namun, sudah sedemikian kritis situasinya, belum terlihat langkah ASEAN untuk turun tangan menjembatani perselisihan Kamboja-Thailand. ASEAN benar-benar impoten, tulis Thitinan Pongsudhirak, profesor ilmu politik dari Universitas Chulalongkorn, Thailand (Bangkok Post, 13/6/2025).
Kalangan luar pun cemas dengan situasi Kamboja-Thailand. Keith B Richburg, kolumnis The Washington Post (17/6/2025), sampai menyentil: saat Kamboja dan Thailand menyatakan tak mau berperang, layak bertanya: di mana ASEAN saat ini?
Penulis:
REDAKSIEditor:
Muhammad Samsul Hadi, Marcellus Hernowo