Penguatan Ekosistem Ekonomi Desa untuk Atasi Kemiskinan

BANDUNG, KOMPAS — Pemerintah menargetkan upaya mengatasi kemiskinan di Indonesia dapat tertuntaskan secepatnya. Ekosistem ekonomi desa perlu dibangun dan diperkokoh demi menciptakan masyarakat miskin yang lebih berdaya.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar dalam acara Rembug Warga Koordinasi Pengentasan Kemiskinan di Desa Wangisagara, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu (21/6/2025). Acara ini merupakan salah satu wujud konkret optimalisasi pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

”Kita harus cepat karena terus terang kita masih menghadapi angka kemiskinan yang cukup tinggi,” ucap Gus Imin dalam pidato pembuka acara tersebut. Merujuk catatan BPS, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2024 masih sebanyak 24,06 juta jiwa. Ini setara dengan 8,57 persen dari total populasi nasional.

Dalam kesempatan itu juga, Gus Imin mengingatkan perlunya bergandengan tangan dalam memerangi kemiskinan. ”Yang tidak kalah penting adalah agar semua stakeholder, termasuk para pelaku usaha, menjadi bagian integral dari pengentasan kemiskinan. Sehingga nanti akan terbentuk satu ekosistem. Mengatasi secara bersama-sama dan menanggulangi secara bersama-sama kemiskinan di Tanah Air kita,” tutur Gus Imin.

Hadir dalam acara tersebut Bupati Bandung Dadang Supriatna, Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal, serta sejumlah kepala desa dan pengurus BUMDes setempat. Sejumlah lembaga yang dapat berkontribusi sebagai penyedia dana pun hadir, seperti lembaga keuangan perbankan. Hadir pula rumah zakat yang dapat berperan dalam mengatasi kemiskinan.

Keterlibatan desa dengan segenap pengurus dan warganya menjadi salah satu poin penting pengentasan rakyat miskin. Sebab, penduduk miskin Indonesia masih didominasi oleh masyarakat desa. Angkanya melampaui tingkat kemiskinan nasional, yakni 11,79 persen. Karena itu, ekosistem ekonomi di desa perlu dihidupkan dan diperkokoh agar masyarakat bawah bisa melepaskan diri dari kemiskinan. Selama ini, sudah ada percontohan baik sistem ekonomi yang tumbuh positif di Desa Majalaya, yakni BUMDes Niagara.

BUMDes yang didirikan atas inisiatif warga desa pada 2003 lalu ini telah berhasil menyewakan sedikitnya 200 kios. Transformasi pun terus dilakukan dengan mengembangkan BUMDes ke bidang keuangan, yakni dalam bentuk produk simpan pinjam.

Meski demikian, tak bisa dimungkiri bahwa ada juga BUMDes dan unit usaha ekonomi desa yang masih stagnan atau belum bertumbuh optimal. Gus Imin menyebutkan bahwa kondisi kontras inilah yang justru menjadi percontohan riil dinamika sebuah usaha di tingkat perdesaan. Juga menjadi latar belakang dipilihnya Desa Majalaya sebagai lokasi rembuk warga. ”Di sini ada yang sukses banget, tapi ada juga yang bisa dibilang gagal. Dua-duanya nanti sama-sama kita monitoring dan beri terapi,” ujarnya.

Terkini, di Desa Majalaya juga telah terbangun satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di bawah naungan Badan Gizi Nasional. Ini menjadi harapan baru bagi kian kokohnya ekosistem ekonomi desa di Majalaya dan sekitarnya.

Hal ini seperti diungkapkan Risnawati (29), warga Kecamatan Majalaya. ”Saya senang Pak Menko datang. Semoga ini bisa menambah lapangan pekerjaan di sini,” ucap Risna. Ibu satu anak ini mengisahkan, banyak anak muda di sekitarnya hingga kini masih menganggur. ”Padahal sudah lulus SMA, ada juga yang kuliah. Tapi, susah cari kerja. Kadang udah bayar pun ternyata ditipu sama calo,” katanya.

Hingga kini, mayoritas warga Kecamatan Majalaya bekerja sebagai buruh pabrik tekstil. Namun, maraknya pemutusan hubungan kerja di industri tekstil cukup membuat warga sekitar resah. Melihat kondisi itu, konsep penguatan ekosistem ekonomi desa menjadi angin segar di tengah ketidakpastian ekosistem ekonomi global.

Jika berjalan sebagaimana mestinya, konsep ini akan membawa Majalaya dan Jawa Barat secara keseluruhan lebih berdaya. Bukan mustahil, hal ini juga akan mempercepat peningkatan level desa di Jawa Barat. Pada tahun 2023, lebih dari sepertiga desa di Jawa Barat sudah menyandang status sebagai desa mandiri.

Namun, di tengah upaya desa memberdayakan diri, tetap diperlukan kehadiran pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam menyusun regulasi yang mengatur perlindungan BUMDes dan unit usaha desa lainnya. Sebab, ekonomi lokal di Kecamatan Majalaya dan Kabupaten Bandung pada umumnya yang bergerak di bidang tekstil masih harus berhadapan dengan industri besar di sekitarnya, termasuk produk tekstil impor yang kini membanjiri wilayahnya.

Keberhasilan membangun ekosistem ekonomi desa di Jawa Barat sebagai provinsi terbesar di Tanah Air akan turut mengungkit ekonomi nasional. Begitu halnya dalam penanggulangan kemiskinan. Sebab, hingga kini Jawa Barat masih menjadi salah satu penyumbang terbesar kemiskinan nasional. Langkah baik pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Bandung ini pun bisa menjadi percontohan bagi desa-desa di seluruh Nusantara, terutama yang masih bergelut dengan kemiskinan. (LITBANG KOMPAS)