Beragam reaksi soal tarif baru bea masuk impor ke Amerika Serikat terus bermunculan. Salah satunya, para ekonom menyangkal bahwa pemikiran mereka menyokong pengenaan tarif. Padahal, nama mereka dicantumkan sebagai acuan penyusunan tarif itu.
Bea masuk impor (BMI) 10 persen untuk hampir semua komoditas ke AS berlaku mulai Sabtu (5/4/2025). Mulai Rabu (9/4/2025) akan ada tambahan sampai 50 persen untuk komoditas dari sejumlah negara ke AS.
Dalam pernyataan resmi, pemerintahan Presiden Donald Trump mencantumkan makalah sejumlah ekonom sebagai dasar penghitungan tarif. Ternyata, para ekonom menyatakan karya mereka salah dipahami.
Ekonom di Purdue University, Anson Soderbery, salah satu yang namanya dicatut. Ia pusing harus menjelaskan kepada para koleganya yang bertanya apakah dia mendukung BMI massal.
Makalahnya soal kelenturan impor dijadikan salah satu rujukan penyusunan BMI oleh Trump. Ternyata, menurut Soderbery, pemerintahan Trump salah memahami makalahnya.
BMI massal tidak akan menghilangkan defisit neraca perdagangan. Sebab, setiap industri bereaksi berbeda pada BMI. ”Menggunakan makalah untuk membenarkan tarif universal dan seragam agak membingungkan,” katanya.
Kepada Financial Times, ia menyatakan bahwa ada cara lain menekan defisit. BMI massal jelas bukan cara yang direkomendasikannya.
Ekonom Harvard Business School, Alberto Cavallo, juga menyebut makalahnya dicatut secara salah oleh pemerintahan Trump. Kalau permodelannya diikuti dengan benar, tarif BMI yang diberlakukan Trump akan lebih rendah empat kali lipat.
Makalah Cavallo bersama tiga koleganya disiarkan pada 2021. Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) mengutip makalah itu sebagai salah satu rujukan penentuan tarif BMI. Cavallo tak tahu bagaimana cara USTR atau lembaga lain di Pemerintah AS mengutip karya mereka.
Perang dagang
Makalah lain yang dikutip adalah karya ekonom McMaster University di Kanada, Pau Pujolas, bersama sejumlah koleganya. Makalah itu menganalisis perang dagang AS-China 2018.
Makalah itu dianggap mengubah pandangan soal perang dagang. ”Makalah kami menunjukkan bahwa defisit perdagangan bilateral mengubah cara kita memahami perang dagang selama ini. Saya menduga itulah alasan mengapa pemerintahan Trump menggunakan makalah ini,” ujarnya.
Makalah Pujolas dan rekannya menggunakan data amat besar. Mereka menyimpulkan, di atas kertas, AS bisa saja menang perang dagang. Sayangnya, BMI di era pertama pemerintahan Trump dirancang secara buruk. Dampaknya, AS-China sama-sama kalah dalam perang dagang itu.
Pujolas dan rekannya juga menyebut, AS tidak perlu mengenakan BMI kepada semua eksportir. Selain itu, BMI maksimum 25 persen. Membuatnya lebih tinggi adalah gagasan buruk bagi Amerika Serikat.
”Inilah perbedaan antara riset kami dan tabel (tarif BMI) yang ditunjukkan Presiden Trump. Kesimpulan kami berdasarkan penghitungan rumit dengan komputer. Kami menggunakan komputer super untuk menemukan tarif optimum,” ujar Pujolas.
Sementara pemerintahan Trump, menurut Pujolas, memilih metode lebih pendek. Tak cuma Pujolas, Pemerintah AS juga mengakui dasar penghitungan tarif baru memang ringkas. Hanya membagi defisit AS dengan mitranya dan ekspor ke negara itu.
”Kami juga menyarankan, Uni Eropa tidak dikenai tarif. Sementara mereka (pemerintahan Trump) malah mengenakan,” kata Pujolas.
Penyangkalan dan kebingungan juga diungkap Jack Rossbach dari Georgetown University. Makalahnya dikutip USTR sebagai rujukan penetapan BMI.
”Saya pikir pengumuman itu menunjukkan bahwa kita berada dalam situasi yang tidak terlalu bergantung pada angka-angka spesifik, tetapi lebih pada sinyal tentang bagaimana pemerintah mengharapkan hal-hal akan berjalan. Jika Anda ingin akses berkelanjutan ke pasar AS, pemerintah memberi tahu negara-negara untuk datang satu per satu ke meja perundingan dan mulai mengajukan penawaran,” tuturnya. (AFP/AP)
Beragam reaksi soal tarif baru bea masuk impor ke Amerika Serikat terus bermunculan. Salah satunya, para ekonom menyangkal bahwa pemikiran mereka menyokong pengenaan tarif. Padahal, nama mereka dicantumkan sebagai acuan penyusunan tarif itu.
Bea masuk impor (BMI) 10 persen untuk hampir semua komoditas ke AS berlaku mulai Sabtu (5/4/2025). Mulai Rabu (9/4/2025) akan ada tambahan sampai 50 persen untuk komoditas dari sejumlah negara ke AS.
Serial Artikel
Imbas Trump, Pasar AS Kehilangan Nilai Setara PDB Indonesia Dua Tahun
Valuasi emiten S&P 500 ditaksir terpangkas 2,9 triliun dollar AS. PDB Indonesia 2024 hanya 1,4 triliun dollar AS. Kebijakan Trump akan memicu inflasi di AS.
Dalam pernyataan resmi, pemerintahan Presiden Donald Trump mencantumkan makalah sejumlah ekonom sebagai dasar penghitungan tarif. Ternyata, para ekonom menyatakan karya mereka salah dipahami.
Ekonom di Purdue University, Anson Soderbery, salah satu yang namanya dicatut. Ia pusing harus menjelaskan kepada para koleganya yang bertanya apakah dia mendukung BMI massal.
Makalahnya soal kelenturan impor dijadikan salah satu rujukan penyusunan BMI oleh Trump. Ternyata, menurut Soderbery, pemerintahan Trump salah memahami makalahnya.
BMI massal tidak akan menghilangkan defisit neraca perdagangan. Sebab, setiap industri bereaksi berbeda pada BMI. ”Menggunakan makalah untuk membenarkan tarif universal dan seragam agak membingungkan,” katanya.
Kepada Financial Times, ia menyatakan bahwa ada cara lain menekan defisit. BMI massal jelas bukan cara yang direkomendasikannya.
Ekonom Harvard Business School, Alberto Cavallo, juga menyebut makalahnya dicatut secara salah oleh pemerintahan Trump. Kalau permodelannya diikuti dengan benar, tarif BMI yang diberlakukan Trump akan lebih rendah empat kali lipat.
Makalah Cavallo bersama tiga koleganya disiarkan pada 2021. Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) mengutip makalah itu sebagai salah satu rujukan penentuan tarif BMI. Cavallo tak tahu bagaimana cara USTR atau lembaga lain di Pemerintah AS mengutip karya mereka.
Serial Artikel
Bahas Tarif Trump, Presiden Prabowo Sambangi PM Anwar Ibrahim
Presiden Prabowo mendadak terbang ke Malaysia. Pertemuan dengan PM Anwar Ibrahim di Kuala Lumpur mengawali pertemuan para menteri ekonomi ASEAN pekan depan.
Makalah lain yang dikutip adalah karya ekonom McMaster University di Kanada, Pau Pujolas, bersama sejumlah koleganya. Makalah itu menganalisis perang dagang AS-China 2018.
Makalah itu dianggap mengubah pandangan soal perang dagang. ”Makalah kami menunjukkan bahwa defisit perdagangan bilateral mengubah cara kita memahami perang dagang selama ini. Saya menduga itulah alasan mengapa pemerintahan Trump menggunakan makalah ini,” ujarnya.
Makalah Pujolas dan rekannya menggunakan data amat besar. Mereka menyimpulkan, di atas kertas, AS bisa saja menang perang dagang. Sayangnya, BMI di era pertama pemerintahan Trump dirancang secara buruk. Dampaknya, AS-China sama-sama kalah dalam perang dagang itu.
Pujolas dan rekannya juga menyebut, AS tidak perlu mengenakan BMI kepada semua eksportir. Selain itu, BMI maksimum 25 persen. Membuatnya lebih tinggi adalah gagasan buruk bagi Amerika Serikat.
”Inilah perbedaan antara riset kami dan tabel (tarif BMI) yang ditunjukkan Presiden Trump. Kesimpulan kami berdasarkan penghitungan rumit dengan komputer. Kami menggunakan komputer super untuk menemukan tarif optimum,” ujar Pujolas.
Sementara pemerintahan Trump, menurut Pujolas, memilih metode lebih pendek. Tak cuma Pujolas, Pemerintah AS juga mengakui dasar penghitungan tarif baru memang ringkas. Hanya membagi defisit AS dengan mitranya dan ekspor ke negara itu.
”Kami juga menyarankan, Uni Eropa tidak dikenai tarif. Sementara mereka (pemerintahan Trump) malah mengenakan,” kata Pujolas.
Serial Artikel
Tarif Trump, Industri 10 Komoditas Ekspor di Jabar Akan Terdampak Besar
Industri padat karya yang memproduksi 10 komoditas ekspor ke Amerika Serikat terancam efek domino akibat tarif bea masuk hingga 32 persen.
Penyangkalan dan kebingungan juga diungkap Jack Rossbach dari Georgetown University. Makalahnya dikutip USTR sebagai rujukan penetapan BMI.
”Saya pikir pengumuman itu menunjukkan bahwa kita berada dalam situasi yang tidak terlalu bergantung pada angka-angka spesifik, tetapi lebih pada sinyal tentang bagaimana pemerintah mengharapkan hal-hal akan berjalan. Jika Anda ingin akses berkelanjutan ke pasar AS, pemerintah memberi tahu negara-negara untuk datang satu per satu ke meja perundingan dan mulai mengajukan penawaran,” tuturnya. (AFP/AP)