”Perang Perdana” Trump, Sang Inisiator Dewan Perdamaian

Belum dua pekan selepas memimpin rapat perdana Dewan Perdamaian atau Board of Peace, Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 28 Februari 2026 mengumumkan serangan gabungan AS-Israel atas Iran. Serangan dilancarkan di tengah perundingan perkara nuklir Iran yang dimediasi Oman. Serangan terjadi ketika Oman optimistis atas perkembangan positif perundingan tersebut.

Karena situasi itu pula, banyak pihak ”kaget” atas langkah Trump. Apalagi AS dan Israel adalah anggota sekaligus motor BoP yang menghimpun setidaknya 26 negara.

Dunia pun kian gelisah. Saat perkara perdamaian Gaza belum tuntas, perang di Ukraina masih berkecamuk, dan sejumlah wilayah dunia dilanda konflik menahun, kini terjadi perang baru.

Serangan yang oleh AS dibalut sebagai operasi militer bersandi Epic Fury itu diotorisasi Trump tanpa izin Kongres AS. Langkah tersebut memantik perdebatan sengit lantaran dinilai mencederai Konstitusi AS.

Meski telah diduga, langkah Trump atas Iran tetap mengejutkan. Apalagi Departemen Perang AS sudah melaporkan tidak ada ancaman dari Iran terhadap AS.

Serangan ke Iran menempatkan Trump sebagai sosok yang tidak menghormati konstitusi, landasan AS bernegara. Ia pun lagi-lagi mengabaikan kedaulatan negara lain.

Senyampang itu, di media sosial ramai beredar meme menyebut Operasi Epic Fury sebagai Operasi Epstein Fury. Warga dan politisi AS menyebut perang sengaja dilancarkan demi meredam perkara Jeffrey Epstein, pelaku kejahataan seksual, yang diduga menyeret Trump. Dalam berkas Epstein, berulang kali Trump muncul

Serangan terhadap Iran saat tengah menjalani perundingan dengan seterunya, pada Juni 2025 dan Februari 2026, mengingatkan dunia pada Perjanjian Muenchen tahun 1938.

Ketika itu, merujuk buku Prelude to War terbitan Time Life Books Word War II, Perdana Menteri Inggris Neville Chamberlain dan PM Perancis Edouard Daladier, serta diktator Italia Benito Mussolini, berusaha meredam ambisi Kanselir Jerman Adolf Hitler. Ketiga pemimpin Eropa itu merelakan daerah Sudetenland, wilayah Cekoslowakia, dikuasai Jerman.

Perundingan itu tidak melibatkan Cekoslowakia yang wilayahnya dicaplok Jerman. Hasilnya sebuah perdamaian semu. Tidak sampai satu tahun, Hitler menggempur Polandia, memicu perang di Eropa, dan meluas menjadi Perang Dunia II. Perang itu turut menyeret AS dalam pusat pusarannya.

Berangkat dari tragedi itu, para pemimpin AS terdahulu meninggalkan teladan. Mereka memberikan peringatan soal ancaman perang karena perbedaan ideologis dan kepentingan kelompok industri senjata. Mereka pun mendorong koeksistensi damai.

Presiden Dwight D Eisenhower, seorang jenderal dan panglima di era Perang Dunia II, dalam pidato perpisahan pada 17 Januari 1961 mengingatkan ancaman terhadap kehidupan demokratis jika industri militer dibiarkan memengaruhi negara. Industri militer yang dominan berarti membutuhkan perang sebagai pasar produk senjata.

Penerus Eisenhower, yakni John Fitzgerald Kennedy, juga meninggalkan teladan. Memimpin pada saat krisis Kuba yang nyaris memicu perang nuklir AS-Uni Soviet, JFK berpidato pada 10 Juni 1963 soal perdamaian bagi seluruh umat manusia, bukan mengagungkan kebesaran demokrasi Barat dan keburukan komunisme.

”Perdamaian dunia bukan Pax Americana yang ditetapkan sesuai dengan kemauan dan kekuatan senjata AS,” demikian kata JFK di American University.

Meski AS memiliki kekuatan adidaya, Kennedy tidak menepuk dada. Dia memberi ruang bagi perbedaan dan multilateralisme.

Perdamaian sejati, ujar JFK, adalah proses yang memberi ruang bagi perbedaan di antara bangsa-bangsa untuk koeksistensi. JFK mendorong warga AS mawas diri dan meninjau ulang sikap mereka kepada seteru terbesar, yakni Uni Soviet.

Dia mengingatkan bahwa perang adalah tindakan irasional bagi zamannya dan masa mendatang. Pidato JFK berjudul ”Strategi Perdamaian” itu hingga kini dijadikan panduan diplomasi dan hubungan internasional.

Meski Eisenhower dan Kennedy sudah mewanti-wanti, ternyata industri senjata menjadi kekuatan lobi yang dominan di AS. Lembaga Institut Penelitian Perdamaian Internasional (SIPRI) yang berbasis di Swedia mencatat, pada 2025 AS menjadi eksportir senjata terbesar di dunia dengan pasar Taiwan, Israel, Arab Saudi, Ukraina, dan Australia.

Menurut data SIPRI pada 2024, dari 10 besar industri senjata di dunia, enam perusahaan adalah korporasi AS. Mereka adalah Lockheed Martin (64,65 miliar dolar AS), RTX (43,6 miliar dolar AS), Northrop Grumman Corp (37,85 miliar dolar AS), General Dynamics Corp (33,63 miliar dolar AS), Boeing (30,55 miliar dolar AS), dan L3 Harris Techonologies (16,21 miliar dolar AS).

Adapun korporasi non-AS adalah BAE Systems (Inggris) dengan omzet 33,79 miliar dolar AS, Rostec Rusia dengan pendapatan 27,12 miliar dolar AS, AVIC China dengan pendapatan 20,32 miliar dolar AS, dan CETC China meraup 18,92 miliar dolar AS.

Jan Oberg, guru besar studi perdamaian dari Denmark, di TV CGTN China tahun lalu, memperingatkan tentang meluasnya bahaya dari military industrial complex (MIC) menjadi military-industrial-media-academic complex (MIMAC) karena pedagang senjata juga merangkul kampus dan media sebagai alat validasi perang.

Isu senjata pemusnah massal Irak sebagai pembenaran serangan AS dan sekutu pada 2003, menurut Oberg, membuktikan betapa industri senjata merangkul media dan kampus untuk melancarkan ”bisnis” perang.

Faktor lain yang tidak kalah menentukan terkait dengan politik damai AS adalah keberadaan lobi Yahudi melalui organisasi AIPAC. AIPAC, yang didirikan tahun 1954, menjadi kekuatan dominan era 1980-an hingga kini. Mereka menyumbang mayoritas anggota Kongres AS dari Partai Republik dan Partai Demokrat.

Akademisi John Mersheimer dalam buku The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy menegaskan, presiden dan legislatif AS dikuasai jejaring Israel melalui AIPAC sehingga tidak mungkin mengambil kebijakan bertentangan dengan kepentingan AS sekaligus Israel.

Tucker Carlson, wartawan senior AS yang kini mengelola siniar dan menjadi pembicara aneka isu politik, menegaskan, kebangkitan kembali AS melalui jargon Make America Great Again (MAGA) seharusnya mendahulukan kepentingan sendiri dan bukan menjadi perpanjangan tangan Israel.

Praktis persoalan besar di era multipolar saat ini bukanlah persaingan demokrasi versus nondemokrasi. Ketidakberdayaan AS melawan tekanan ”sumbangan” uang dari AIPAC serta kepentingan industri militer adalah clear and present danger bagi demokrasi di AS dan perdamaian dunia.

Dalam dinamika seperti itu, ruang yang tersisa untuk perjuangan perdamaian dan kemanusiaan kian menyempit lantaran sikap agresif cenderung mendominasi. Tidak heran jika mendiang Menteri Luar Negeri AS Henry Kissinger mengatakan, menjadi musuh AS adalah berbahaya, tetapi berteman dengan AS adalah fatal.