Perbankan Antisipasi Dampak Ketidakpastian Ekonomi

Perekonomian nasional menghadapi gejolak bertubi-tubi. Di samping menghadapi penurunan daya beli, penundaan kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga kian memicu ketidakpastian. Perbankan pun mengantisipasi dampak ketidakpastian itu.

Gejolak ekonomi domestik tergambar dalam laporan Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia bertajuk ”CORE Insight ’Awas Anomali Konsumsi Jelang Lebaran 2025’” yang dirilis pada Maret 2025. Gejala anomali konsumsi rumah tangga menjelang Lebaran terlihat dari tren deflasi awal tahun 2025. Badan Pusat Statistik mencatat, deflasi Februari 2025 secara tahunan (-0,09 persen), bulanan (-0,48 persen), hingga year to date (-1,24 persen).

Penyumbang terbesar deflasi berasal dari kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga. Pemicunya ialah insentif diskon tarif listrik 50 persen yang diberlakukan pemerintah untuk rumah tangga kelas menengah sejak Januari hingga Februari.

Namun, deflasi pada Februari 2025 tidak hanya terjadi pada kelompok pengeluaran tersebut, tetapi juga kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar -0,12 persen secara bulanan. Padahal, tahun-tahun sebelumnya, menjelang Ramadhan, kelompok makanan, minuman, dan tembakau selalu menyumbang inflasi.

Beberapa faktor berkontribusi besar terhadap pelemahan daya beli kelompok rumah tangga kelas menengah dan menengah atas. Salah satunya, beberapa kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang terjadi di sektor industri manufaktur.

Faktor lainnya yaitu sulitnya mendapatkan pekerjaan di sektor formal dan melambatnya pertumbuhan upah riil pekerja di sektor manufaktur serta pertanian. Dalam laporan itu juga dijelaskan pertumbuhan penjualan beberapa ritel yang melambat.

Gejolak juga muncul dari sisi eksternal. Pada Kamis (3/4/2025) dini hari WIB, Presiden AS Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif resiprokal. Indonesia dikenai tarif impor 32 persen atau tiga kali lipat dari basis tarif 10 persen untuk semua negara. Namun, Trump mengumumkan pengenaan sebagian tarif bea masuk impor ditunda 90 hari ke depan pada Rabu (9/4/2025) siang waktu Washington DC atau Kamis dini hari WIB.

Merespons hal itu, Corporate Secretary Bank Nasional Indonesia (BNI) Okki Rushartomo, Selasa (15/4/2025), menuturkan, BNI terus mencermati perkembangan rencana penerapan tarif resiprokal oleh AS dan respons negara-negara lain. Perkembangannya masih dinamis dari hari ke hari.

Penundaan penerapannya 90 hari bagi banyak negara, termasuk Indonesia, juga membuka ruang diskusi dan perkembangan lebih lanjut. ”Namun, tentunya, kami tetap memitigasi dampaknya. Kami membuat scenario planning secara berkala, bagaimana kondisi ini dapat memengaruhi operating environment perbankan, khususnya pada aspek likuiditas, risiko pasar, dan risiko kredit,” ujar Okki.

Beberapa strategi yang akan dilakukan sebagai respons, misalnya, dengan memperkuat ekspansi dana murah (current account saving account/CASA) melalui platform transaksi baik wondr by BNI untuk segmen ritel maupun BNIdirect untuk segmen wholesale. Selain itu, BNI tetap fokus melakukan ekspansi kredit pada segmen korporasi, khususnya blue chip corporate, baik swasta maupun BUMN, serta turunan value chain-nya di segmen enterprise hingga consumer.

BNI juga secara berkala menerapkan manajemen risiko yang ketat. Termasuk melakukan stress test terhadap berbagai skenario makroekonomi, khususnya pergerakan nilai tukar dan suku bunga.

Hingga Februari 2025, kredit BNI tumbuh 10,2 persen secara tahunan sebesar Rp 742 triliun. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan kredit industri secara keseluruhan yang mencapai 10,3 persen secara tahunan pada Januari 2025.

Rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) BNI juga terus mengalami perbaikan bila dibandingkan dengan NPL posisi Desember 2024. NPL pada Februari 2025 berada pada level 1,96 persen dan pada Desember 2024 di level 2 persen.

Sementara Direktur Utama Permata Bank Meliza M Rusli menuturkan, Permata Bank secara terfokus terus mengedepankan prinsip kehati-hatian (prudent) dalam mengelola risiko kredit. Hal itu terefleksi dengan kualitas kredit yang tumbuh semakin baik. Pada Februari 2025, kredit masih tumbuh sebesar 6,6 persen.

Permata Bank juga terus mengkaji dampak perubahan kebijakan tarif masuk AS terhadap portofolio bank. Menurut Meliza, pihaknya senantiasa mendukung kebijakan yang akan diambil Pemerintah Indonesia dan regulator terkait.

Semantara itu, EVP Corporate Communication and Social Responsibility PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Hera F Haryn mengatakan, BCA juga senantiasa mencermati dinamika makroekonomi domestik ataupun global, tak terkecuali dampak dari kebijakan tarif impor AS.

”Kami meyakini pemerintah dan otoritas telah memiliki langkah strategis (untuk) mengantisipasi dinamika perekonomian global tersebut,” ujarnya.

BCA berfokus pada fundamental bisnis perseroan. Selain itu, BCA juga mengambil langkah prudent menghadapi dinamika makroekonomi saat ini. BCA mempertahankan posisi permodalan dan likuiditas yang solid guna menghadapi ketidakpastian global.

Pihaknya juga terus melakukan monitoring risiko konsentrasi kredit, termasuk penggunaan limit kredit dan kualitas portofolionya. Evaluasi juga dilakukan terhadap sektor industri dengan pertimbangan prospek ataupun kinerja usaha dan penetapan limit untuk pembiayaan tertentu yang disesuaikan dengan tingkat risiko.

Sistem early warning system juga diterapkan guna mendeteksi potensi debitor bermasalah. Hal itu menjadi dasar untuk melakukan langkah-langkah mitigasi selanjutnya guna meminimalkan risiko kredit bermasalah.

Per Februari 2025, penyaluran kredit BCA secara bank only naik sebesar 14 persen secara tahunan menjadi Rp 900,7 triliun. Penyaluruan kredit ini tumbuh lebih tinggi daripada rata-rata industri.

Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae, hingga Februari 2025, kualitas kredit tetap terjaga dengan rasio NPL gross 2,22 persen, sementara NPL gross pada Januari 2025 sebesar 2,18 persen. Sementara NPL net pada Februari 2025 sebesar 0,81 persen dan pada Januari 2025 sebesar 0,79 persen.

Demikian juga dengan rasio kredit berisiko (loan at risk/LAR) yang dinilai relatif stabil sebesar 9,77 persen, sementara pada Januari 9,72 persen. Meskipun meningkat dibandingkan pada bulan sebelumnya, rasio NPL gross dan LAR menurun dibandingkan posisi Februari 2024, masing-masing sebesar 2,35 persen dan 11,56 persen.

”Rasio LAR tersebut juga sudah di bawah level sebelum pandemi, yaitu 9,93 persen pada Desember 2019,” ujarnya.

Ekonom senior dan Associate Faculty LPPI, Ryan Kiryanto, mengingatkan, tekanan eksternal dari perubahan kebijakan tarif Trump sifatnya sangat dinamis. Penundaan penerapan tarif impor memperpanjang ketidakpastian.

”Contohnya, berapa nantinya final tarif untuk Indonesia?,” kata Ryan.

Perencanaan bisnis pun akhirnya menjadi tidak mudah, terutama dalam menetapkan asumsi-asumsi. Apalagi, perbankan sedang menyiapkan revisi rencana bisnis bank (RBB). Dalam asumsi RBB harus ada kalkulasi terkait dampak kebijakan tarif Trump.

`”Dalam situasi sekarang, perencaan bisnis harus diterapkan under promising over deliver. Artinya, jangan merencanakan target muluk-muluk. Lebih baik memasang target konservatif, tetapi mudah-mudahan achievable,” tuturnya lagi.

Tekanan eksternal kian menambah persoalan ekonomi Tanah Air mengingat kondisi domestik juga menghadapi angka pengangguran yang terus meningkat. Daya beli sebagian kelas menengah Indonesia menurun. Hal itu menambah tekanan bagi pelaku ekonomi.

Situasi saat ini hendaknya menjadi kajian semua pelaku sektor keuangan di Indonesia, khususnya perbankan. Bagaimanapun, sektor perbankan cukup sensitif terhadap perubahan-perubahan arah kebijakan negara-negara lain. Hal ini mengingat sistem perekonomian Indonesia bersifat terbuka. Karena itu, jika sesuatu terjadi di negara lain, berdampak pada kondisi domestik.

Terlebih, AS merupakan salah satu mitra dagang utama Indonesia. Jika AS nantinya memberlakukan kenaikan tarif bagi produk-produk impor buatan Indonesia, hal tersebut akan berdampak negatif pada volume ataupun nilai ekspor Indonesia ke AS.

Jika dampak negatif itu terjadi di sektor perdagangan, rambatan berikutnya ke hilir, yaitu sektor keuangan, khususnya perbankan. Perbankan akan dihadapkan pada tekanan bukan saja rupiah yang terkoreksi, melainkan juga kemungkinan gangguan akibat debitor-debitor berstatus eksportir barang-barang ke AS yang tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada perbankan.

Peneliti senior CORE Indonesia, Etikah Karyani, mengungkapkan, secara sektoral, sektor perdagangan besar dan eceran yang juga banyak melakukan ekspor memiliki tren NPL yang memburuk. Per Januari 2025, NPL untuk sektor ini pada level 3,61 persen, kemudian pada Desember 2024 sebesar 3,29 persen, dan pada Januari 2024 di level 3,55 persen.

Sektor perbankan perlu menjalankan strategi yang adaptif dan selektif sehingga NPL tidak meningkat, tetapi penyaluran kredit tetap tumbuh.

Kombinasi pendekatan manajemen risiko yang prudent dan strategi pembiayaan yang terarah juga dapat dikembangkan perbankan. Dengan demikian, perbankan dapat menjaga kualitas asetnya.