Percepat Negosiasi Tarif dengan AS, Pemerintah Bentuk Tiga Satgas

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah membentuk tiga satuan tugas untuk mempercepat perundingan dengan Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat atau USTR mengenai tarif bea masuk impor sebesar 32 persen yang akan diterapkan oleh Gedung Putih pada Juli 2025.

Ketiga satuan tugas dimaksud adalah satuan tugas perundingan perdagangan, investasi, dan keamanan usaha; satuan tugas perluasan kesempatan kerja dan mitigasi pemutusan hubungan kerja; serta sataun tugas deregulasi kebijakan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melaporkan hasil negosiasi yang dilakukan oleh delegasi Indonesia dengan Amerika Serikat (AS) mengenai kebijakan tarif Trump kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (28/5/2025).

Dalam pertemuan itu, ia juga mengusulkan pembentukan tiga satuan tugas (satgas) yang diharapkan bisa mempercepat penyelesaian perundingan dengan (AS).

“Presiden setujui tiga satgas dibentuk. Pertama, untuk menindaklanjuti perundingan investasi, yaitu satgas perundingan perdagangan, investasi, dan keamanan ekonomi. Kedua, satgas perluasan kesempatan kerja dan mitigasi PHK (pemutusan hubungan kerja). Ketiga satgas deregulasi kebijakan,” ungkap Airlangga.

Keberadaan ketiga satgas itu, menurut Airlangga, merupakan salah satu hal yang dinilai positif tidak hanya oleh Presiden tetapi juga dalam negosiasi penerapan kebijakan tarif bea masuk impor yang dilakukan dengan Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR), dua pekan lalu.

Sebab, keberadaan satgas tersebut juga merupakan bagian yang ditawarkan oleh delegasi Indonesia dalam perundingan dengan USTR. Dengan demikian, tawaran yang diajukan dalam negosiasi dinilai sejalan dengan kebijakan yang tengah dilaksanakan di dalam negeri.

Airlangga tidak menjelaskan mengenai mekanisme pembentukan satgas dan siapa saja yang akan terlibat di sana. Akan tetapi, ia memastikan bahwa satgas itu sudah mulai dibentuk Senin ini. Satgas juga akan bekerja selama 60 hari untuk menyelesaikan negosiasi teknis antara Indonesia dan USTR mengenai isu tarif Trump.

Selain soal satgas, Airlangga mengatakan, USTR juga mengapresiasi Indonesia karena mengajukan permintaan agar tarif resiprokal yang diterapkan ke Indonesia dibuat setara dengan beberapa negara lain, misalnya, Vietnam dan Bangladesh.

Dengan langkah itu, Indonesia berupaya mewujudkan perdagangan antarnegara yang setara. Hal ini juga dianggap bisa menjadi win win solution tanpa membeda-bedakan satu negara dengan negata yang lain.

Di samping hal-hal yang terkait dengan tarif, Indonesia juga mengajukan kerja sama di bidang pendidikan dan sains. Selain itu, ada pula usulan rencana untuk menyeimbangkan neraca perdagangan.

“Prinsipnya, kita sampaikan pendekatan fair and square. Neraca perdagangan mereka sekitar 19 miliar dolar AS, kita berikan pembelian lebih dari 19,5 miliar dolar AS, termasuk proyek-proyek besar,” kata Airlangga.

Airlangga mengatakan, berbagai usulan yang disampaikan ke AS melalui surat tanggal 7 dan 9 April 2025 itu, dinilai komprehensif. Oleh karena itu, delegasi Indonesia dan USTR telah menandatangani perjanjian kerahasiaan (NDA) yang hanya membahas urusan kedua negara dan isinya tidak dipublikasikan ke pihak mana pun. Kendati demikian, penandatanganan NDA itu menunjukkan pentingnya posisi Indonesia bagi AS secara geopolitik.

“Dalam posisi ini, USTR sangat apresiasi posisi kita berdialog dengan mereka, kemudian AS menugaskan USTR berunding dengan kita,” ungkap Airlangga.

Sebelum penandatanganan perjanjian kerahasiaan dan negosiasi teknis dilakukan, delegasi Indonesia yang dipimpin Airlangga, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, dan Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu juga bertemu dengan beberapa pihak.

Mereka di antaranya Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick, Menteri Keuangan AS Scott Bessent, Direktur Dewan Ekonomi Nasional AS Kevin Hassett. Selain itu, delegasi Indonesia juga menemui Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong, serta Menteri Perdagangan, Industri, dan Energi Korea Selatan, Dukgeun Ahn.

Airlangga mengatakan, di samping bertemu perwakilan pemerintah, delegasi Indonesia juga menemui sejumlah pengusaha. Mereka antara lain berasal dari perusahaan semikonduktor, asosiasi semikonduktor AS, Amazon, Boeing, Microsoft, Google, Dewan Bisnis AS-Asia, dan Masyarakat Industri AS-Indonesia. Bahkan, salah satu perusahaan Indonesia juga akan berinvestasi di AS.

“Kami sampaikan juga dari perusahaan Indorama untuk investasi (sebesar) 2 miliar dolar AS di Louisiana untuk blue ammonia,” tuturnya.

Selain membahas perkembangan hasil negosiasi dengan AS, Presiden yang didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Airlangga, Menteri Investasi Rosan Roeslani, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya juga menerima kunjungan dari pimpinan 19 perusahaan yang tergabung dalam Federasi Industri Korea (FKI), Senin siang.

Salah satunya Chairman Lotte Group Shin Dong-bin. Dari 19 perusahaan itu, 18 di antaranya telah memiliki investasi aktif di Indonesia yang totalnya mencapai 15,4 miliar dolar AS.

“Mereka akan ada rencana tambahan (investasi) sebesar 1,7 miliar dolar AS,” kata Airlangga.

Ia melanjutkan, rencana investasi tambahan itu terdiri dari investasi baru ataupun ekspansi. Contohnya, Lotte Group akan meresmikan proyek Lotte Chemicals yang pada September atau Oktober 2025 dan menawarkan agar Indonesia berpartisipasi dalam pengembangan pabrik petrokimia tersebut.

“Presiden Prabowo secara prinsip menyetujui keterlibatan Indonesia, dan (itu) diberi tugas kepada Danantara untuk melakukan kajian dan tindak lanjut investasi tersebut,” kata dia.

KB Financial juga melaporkan kondisi PT Bank Bukopin Tbk yang telah mencatatkan keuntungan setelah empat tahun. Begitu juga POSCO, memastikan kerja sama dengan Krakatau Steel memasuki fase kedua dengan target produksi hingga 10 juta ton baja. Adapun KCC Glass yang telah berinvestasi di Kawasan Industri Batang juga berencana melakukan ekspansi, dengan mengharapkan dukungan harga gas bumi yang kompetitif.

“KCC Glass juga melaporkan ke Bapak Presiden akan melakukan ekspansi dengan permintaan agar harga gas di dalam negeri bisa harga gas bumi tertentu yang sudah dirapatkan dengan Bapak Presiden,” kata Airlangga.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengatakan, kunjungan kehormatan para pengusaha yang tergabung dalam FKI bertujuan untuk mempererat hubungan ekonomi Indonesia-Korea Selatan. Selain itu, pertemuan ini juga dilakukan untuk memingkatkan peluang kerja sama investasi antarkedua negara di berbagai sektor strategis.