Pertanian Tumbuh Terbatas, Waspadai Inflasi Beras dan El Nino

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tumbuh terbatas pada triwulan I-2026. Serapan tenaga kerja sektor itu juga tumbuh tipis secara tahunan. Di tengah kondisi tersebut, beras mengalami inflasi dan El Nino mengintai.

Pada Selasa (5/5/2026), Badan Pusat Statistik (BPS) merilis, pada triwulan I-2026, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tumbuh 4,97 persen secara tahunan dan berkontribusi 12,67 persen terhadap produk domestik bruto. Tingkat pertumbuhan itu lebih rendah daripada pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,61 persen secara tahunan.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, pertumbuhan sektor itu ditopang kinerja apik subsektor tanaman pangan dan peternakan. Pada triwulan I-2026, subsektor tanaman pangan dan peternakan tumbuh masing-masing 7,58 persen dan 11,84 persen secara tahunan.

”Subsektor tanaman pangan tumbuh seiring dengan panen raya padi pada Maret 2026. Sementara subsektor peternakan tumbuh berkat meningkatnya permintaan daging dan telur ayam ras pada Ramadhan-Lebaran dan untuk kebutuhan program Makan Bergizi Gratis,” ujarnya melalui konferensi pers yang digelar secara hibrida di Jakarta.

Pada triwulan I-2026, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tumbuh 4,97 persen secara tahunan.

Amalia juga menuturkan, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mampu menyerap tenaga kerja terbanyak dibandingkan 16 sektor lainnya. Pada Februari 2026, sektor tersebut menyerap 28,78 persen tenaga kerja dari total jumlah penduduk bekerja yang sebanyak 147,67 juta orang.

”Tingkat serapan tenaga kerja itu naik tipis dibandingkan dengan Februari 2025 yang sebesar 28,54 persen,” ujarnya.

Di tengah kondisi itu, sektor pertanian, khususnya tanaman pangan, tengah dan akan menghadapi sejumlah tantangan. Dua di antaranya adalah inflasi beras dan El Nino yang diperkirakan terjadi pada semester II-2026.

BPS mencatat, harga rerata berbagai jenis beras di tingkat eceran pada April 2026 senilai Rp 15.290 per kilogram (kg). Harga tersebut di atas rerata harga eceran tertinggi (HET) beras medium dan premium yang masing-masing Rp 13.500 per kg dan Rp 14.900 per kg.

Hal itu membuat beras mengalami inflasi tahunan sebesar 4,36 persen pada April 2026. Tingkat inflasi beras tersebut lebih tinggi daripada tingkat inflasi tahunan nasional pada April 2026 yang sebesar 4,24 persen.

Sebenarnya, inflasi beras tidak hanya terjadi pada April 2026. Inflasi itu justru sudah berlangsung sejak Januari 2026. Tingkat inflasi tahunan beras pada Januari, Februari, dan Maret 2026 masing-masing 3,44 persen, 3,61 persen, dan 3,71 persen.

Rentetan inflasi itu justru terjadi kala stok beras di Perum Bulog, termasuk cadangan beras pemerintah (CBP), sangat berlimpah, yakni 5 juta ton per akhir April 2026. Stok tersebut merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.

Bulog juga telah menyalurkan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan menopang Gerakan Pangan Murah di beberapa daerah. Beras SPHP, misalnya, jumlah yang disalurkan pada Januari-April 2026 mencapai 388.300 ton.

Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Andi Afdal menjelaskan, harga beras di sejumlah daerah terus merangkak naik meskipun beras SPHP cukup tersedia. Ini terjadi lantaran ada kenaikan harga beras khusus atau lokal yang biasa dikonsumsi masyarakat setempat.

”Selain itu, kenaikan harga beras juga dipicu lonjakan harga plastik kemasan dan biaya angkut atau logistik di daerah-daerah tertentu,” katanya.

Selain inflasi beras, kinerja subsektor tanaman pangan juga bakal menghadapi El Nino. Sebelum fenomena pemicu kemarau panjang itu terjadi, produksi beras nasional pada semester I-2026 diperkirakan hanya naik tipis secara tahunan.

Berdasarkan hasil Kerangka Sampel Area Padi Amatan Maret 2026, BPS menyebutkan potensi produksi beras nasional pada Januari-Juni 2026 sebanyak 19,31 juta ton. Jumlah itu naik 49.349 ton atau 0,26 persen dibandingkan dengan Januari-Juni 2025.

Kurang optimalnya capaian produksi beras salah satunya disebabkan oleh penurunan produksi di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Hal itu merupakan dampak dari bencana banjir dan longsor yang melanda ketiga daerah tersebut pada akhir November 2025.

BPS mencatat, potensi produksi beras di Aceh pada semester I-2026 turun 18,44 persen secara tahunan menjadi 457.597 ton. Dalam periode yang sama, produksi beras di Sumut diperkirakan turun 15,24 persen menjadi 748.449 ton. Begitu pun di Sumbar, produksinya diramal turun 13,86 persen menjadi 398.869 ton.

Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian (Kementan) Muhammad Agung Sunusi mengatakan, potensi produksi beras nasional sempat turun pada Januari-Mei 2026. Namun, berkat percepatan tanam padi dan rehabilitasi sawah terdampak bencana di sejumlah daerah, potensi produksinya menjadi meningkat pada Januari-Juni 2026.

”Kami berharap dinas-dinas pertanian di daerah memanfaatkan curah hujan yang masih cukup tinggi pada Mei 2026 untuk mempercepat tanam padi. Apalagi, musim kemarau bakal terjadi dan puncaknya diperkirakan pada Agustus 2026,” katanya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Jakarta pada 5 Mei 2026.

Kementan telah menyiapkan tiga strategi menghadapi musim kemarau.

Ia juga menyampaikan, Kementan telah menyiapkan tiga strategi menghadapi musim kemarau. Pertama, strategi antisipasi sebelum kemarau terjadi.

Hal itu antara lain mencakup perencanaan musim tanam dan percepatan tanam padi, penyediaan sarana produksi, dan penguatan infrastruktur air. Kementan juga menyediakan bantuan pompa dan pemompaan bagi 1 juta hektar sawah.

Kedua, lanjut Agung, strategi adaptasi saat musim kemarau terjadi. Strategi itu antara lain berupa pengelolaan lahan hemat air, seperti irigasi intermiten dan sistem gilir air serta penerapan pola tanam adaptif di lahan rawa dan sawah tadah hujan melalui pemompaan.

Ketiga, strategi mitigasi untuk mengurangi dampak kekeringan. Beberapa di antaranya berupa asuransi pertanian dan bantuan benih gratis bagi petani yang gagal panen.

”Hal lain ialah memanajemen risiko produksi melalui penjadwalan tanam secara bertahap atau tidak serempak dan pemanfaatan cadangan air darurat, seperti embung, sumur bor, serta irigasi perpompaan dan perpipaan,” katanya.