Petahana Masih Dominasi Ruang Eksekutif Daerah

Hasil penelusuran Litbang Kompas dari 508 kepala daerah di tingkat kabupaten dan kota serta 37 provinsi menunjukkan, sebagian besar dari mereka adalah petahana. Fenomena ini tampak pada kedua tingkatan pemerintahan daerah.

Jika dilihat dari keseluruhan calon kepala daerah yang maju di tingkat kabupaten dan kota, jumlah petahana memang relatif lebih kecil di kisaran angka 37 persen. Namun, tingkat kesuksesan petahana ini cukup besar. Buktinya, lebih dari separuh kepala daerah terpilih merupakan petahana.

Temuan serupa dapat dilihat pada hasil pemilihan di tingkat provinsi. Saat berkontestasi, hanya ada sekitar sepertiga dari calon kepala daerah yang berstatus sebagai petahana.

Namun, ditilik dari para kepala daerah yang memenangi pemilihan berdasarkan rekapitulasi suara Komisi Pemilihan Umum (KPU), sekitar 51 persen di antaranya adalah petahana.

Besaran kekuatan petahana di pilkada serentak nasional 2024 cukup bervariasi. Di beberapa provinsi, tingkat keterpilihan dari petahana cukup tinggi hingga mayoritas dari kepala daerah yang terpilih merupakan petahana.

Namun, ada pula beberapa daerah dengan tingkat keterpilihan petahana yang terbilang rendah.

Pada masa kontestasi, terdapat beberapa daerah dengan tingkat partisipasi petahana yang paling tinggi.

Beberapa wilayah provinsi tersebut ialah Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Lampung, Riau, Kepulauan Riau, dan Sulawesi Utara. Di provinsi-provinsi tersebut, lebih dari separuh calon yang bertarung merupakan petahana.

Sementara itu, terdapat daerah-daerah dengan persentase calon kepala daerah yang rendah. Beberapa daerah ini meliputi Aceh, Papua Tengah, Papua Barat, Sulawesi Tengah, Papua Selatan, Papua, dan Maluku. Di provinsi-provinsi tersebut, proporsi petahana tak sampai 30 persen dari semua calon yang bertarung.

Beberapa daerah yang terbaca cukup didominasi oleh para petahana adalah Kalimantan Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Gorontalo, Kalimantan Utara, dan Maluku Utara. Di provinsi-provinsi tersebut, 80 persen lebih dari bupati dan wali kota yang terpilih berstatus sebagai petahana.

Sebaliknya, di beberapa daerah, tingkat keterpilihan dari petahana terbaca rendah. Beberapa provinsi dengan derajat kemenangan petahana di tingkat kabupaten dan kota paling rendah ada di Aceh, Papua, DI Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Papua Tengah, dan Sumatera Barat.

Di beberapa wilayah tersebut, tingkat kemenangan dari para petahana yang berkontestasi tak sampai 30 persen. Bahkan, dari para bupati dan wali kota terpilih di Provinsi Aceh, 4,5 persen berstatus petahana.

Menariknya, modal politik yang dimiliki oleh sosok petahana ini juga didukung oleh kekuatan politik dari koalisi partai. Hal ini terlihat dari analisis silang dari para petahana yang terpilih dan koalisi politik yang mengusungnya.

Hasilnya, sebagian besar dari para petahana di tingkat kabupaten/kota yang memenangi kontestasi merupakan calon yang diusung oleh partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Jika dipersentase, lebih dari 62 persen petahana pemenang ini diusung koalisi yang sama di pemerintahan pusat tersebut.

Proporsi ini jauh lebih besar dibandingkan dengan kekuatan dari petahana poros politik lain. Jika dibandingkan, hanya sekitar 30 persen petahana pemenang pilkada kabupaten dan kota yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Tidak hanya itu, petahana pemenang pemilu yang berasal dari kekuatan non-KIM dan non-PDI-P bahkan hanya berkisar 8 persen.

Dominannya para petahana yang kembali menang di pilkada serentak 2024 ini bisa dimaknai dua hal.

Pertama, lanskap pertarungan politik lokal masih cukup tertutup sehingga sulit bagi sosok-sosok baru untuk bisa mendapat atensi dan memenangi kontestasi. Tidak jarang, dominasi politik di tingkat daerah ini diturunkan ke sanak saudara hingga menjadi dinasti politik yang berkelanjutan.

Kedua, dominasi petahana bisa menjadi ujian bagi iklim demokrasi di daerah. Dengan makin sempitnya ruang bagi sosok baru, regenerasi politik pun bisa terhambat. Belum lagi, potensi risiko penyelewengan dan korupsi yang bisa ditimbulkan dari dominasi berkepanjangan tersebut.

Kekhawatiran ini bukanlah isapan jempol. Sebelumnya, dominasi petahana yang ”berevolusi” menjadi dinasti ini terbukti menjadi lahan yang subur untuk korupsi, seperti yang terjadi di sejumlah daerah di Banten dan Jawa Barat. Akibatnya, pembangunan di daerah-daerah tersebut pun tidak berjalan dengan maksimal.

Namun, di sisi lain, jabatan eksekutif yang kembali diisi oleh petahana ini bisa jadi pertanda baik bagi keberlanjutan pembangunan. Pasalnya, pergantian rezim acap kali membawa perubahan arah kebijakan yang menafikan progres pembangunan pemerintahan sebelumnya.

Semoga saja, fenomena keterpilihan petahana yang cukup tinggi dalam pemilihan kali ini bisa mewujudkan asumsi keberlanjutan tersebut.

(Litbang Kompas)