Piala Dunia dalam Badai Politik dan Konflik Global

Ketika FIFA memutuskan menunjuk Amerika Serikat, bersama Kanada dan Meksiko, menjadi tuan rumah Piala Dunia 2026, mereka berharap ajang kali ini akan menjadi pesta sepak bola yang mulus tanpa kontroversi. Terlebih lagi, AS punya pengalaman sukses besar menyelenggarakan gelaran akbar itu pada 1994.

Setelah berbagai kasus kontroversi pada beberapa edisi Piala Dunia sebelumnya, memberikan jatah edisi 2026 kepada ketiga negara di Amerika Utara tersebut barangkali menjadi opsi paling logis bagi otoritas sepak bola dunia itu. AS adalah pasar terbesar olahraga yang mencapai sekitar 37 persen dari total industri.

Ketertarikan publik AS pada sepak bola juga kian besar. Berdasarkan laporan Sports Innovation Lab pada 2023, sekitar 27 persen dari 85 juta penggemar olahraga AS tertarik dengan sepak bola. Sementara data Samford University menyebut, dari 2018 hingga 2024, jumlah penonton sepak bola internasional di AS meningkat 60 persen.

Ditambah dengan stabilitas Kanada dan gairah sepak bola Meksiko, menyelenggarakan laga di kota-kota ikonik, seperti New York, Toronto, dan Mexico City, dipandang sebagai pilihan yang paling tepat, berbanding terbalik dengan kontroversi pemilihan Qatar sebagai tuan rumah.

Namun, keinginan menggelar ajang Piala Dunia dengan mulus tanpa gejolak dan kontroversi itu memudar. Sejumlah peristiwa menjelang Piala Dunia 2026 menjadikan ajang ini bukan lagi sekadar mempersiapkan stadion, melainkan juga menjadi ujian berat bagi diplomasi dan keamanan di tengah tensi geopolitik yang memanas.

Hanya beberapa bulan sejak FIFA menganugerahi penghargaan perdamaian FIFA Peace Prize kepada Presiden Donald Trump, AS bersama Israel justru menyerang Iran, salah satu wakil Asia pada Piala Dunia kali ini. Hal tersebut menyebabkan makin peliknya isu keamanan.

Percobaan pembunuhan terhadap Trump saat acara makan malam koresponden Gedung Putih di Washington, 25 April 2026, turut membuktikan bahwa kondisi keamanan di AS tidak stabil. Tingginya kejadian penembakan massal di negara itu turut membuat pengunjung ketar-ketir. Mengutip laman Gun Violence Archive, sepanjang kuarter pertama 2026 telah terjadi 94 penembakan massal.

Salah satu tantangan paling nyata Piala Dunia 2026 datang dari kebijakan domestik Amerika Serikat. Penambahan jumlah peserta dari 32 menjadi 48 tim memberikan kesempatan kepada lebih banyak negara untuk tampil dalam ajang global ini.

Namun, sifat inklusif Piala Dunia dipertanyakan setelah adanya kebijakan larangan perjalanan dan kekhawatiran soal hak asasi manusia. Pemerintah AS telah menerapkan larangan dan pembatasan perjalanan terhadap belasan negara, termasuk beberapa negara yang akan tampil di Piala Dunia 2026, yaitu Iran, Senegal, Haiti, dan Pantai Gading.

Mengutip laman Gedung Putih, Trump menyebut alasan larangan perjalanan tersebut adalah untuk melindungi keamanan nasional dan publik AS. Meskipun ada pengecualian untuk pemain, pelatih, dan ofisial, suporter dari negara yang terkena larangan perjalanan tak akan bisa datang untuk mendukung timnya.

Mantan Presiden FIFA Sepp Blatter juga mendukung gagasan gerakan boikot oleh penggemar.

Presiden FIFA Gianni Infantino dalam wawancara dengan Sky menyatakan, meski memiliki hubungan baik dengan Trump, ia menolak larangan perjalanan. ”Saya menentang pelarangan, saya juga menentang boikot. Menurut saya, hal itu tidak membawa apa pun. Hal itu hanya berkontribusi pada semakin banyaknya kebencian,” ujar Infantino.

Salah satu solusi dari kebijakan itu adalah memindah pertandingan ke Kanada atau Meksiko di mana larangan perjalanan tidak berlaku. Namun, FIFA sepertinya tak mempertimbangkan hal tersebut. Permintaan timnas Iran agar pertandingan mereka dipindah ke Meksiko setelah negara mereka dibom oleh AS dan Israel, misalnya, ditolak FIFA.

Ketegangan diplomatik juga merembet ke hubungan antartuan rumah. Retorika keras Trump terkait kebijakan tarif dan isu perbatasan terhadap Kanada dan Meksiko beberapa kali memanaskan hubungan. Hal itu memunculkan kekhawatiran bahwa koordinasi lintas negara—mulai dari logistik, keimigrasian, sampai keamanan—bisa terseret dinamika politik.

Padahal, penyelenggaraan bersama tiga negara tentu menuntut arus perjalanan mulus antarnegara, terutama bagi suporter yang mengejar laga di kota berbeda. Apalagi, Piala Dunia kali ini diselenggarakan di 16 kota di ketiga negara. Untuk mengatasi hal itu, Pemerintah AS memperkenalkan kebijakan khusus, seperti program visa yang dipercepat (FIFA Pass), sedangkan Kanada menerapkan kebijakan pengecualian izin kerja sementara.

Kekhawatiran lain muncul dari wajah penegakan hukum imigrasi di AS. Praktik pemeriksaan yang agresif bisa membuat pendukung takut datang ke stadion. The Athletic melaporkan bahwa Infantino sampai mengajukan proposal untuk meminta Trump memberlakukan moratorium terhadap razia yang dilakukan Immigration and Customs Enforcement (ICE). Kekhawatiran ini telah ada sejak AS menyelenggarakan Piala Dunia Antarklub tahun lalu. Saat itu, penonton takut datang ke stadion karena khawatir terkena razia ICE.

Seruan boikot pun muncul dari sejumlah pihak yang menilai kebijakan tuan rumah tidak selaras dengan semangat inklusivitas FIFA. Amnesty International, misalnya, memperingatkan bahwa kebijakan imigrasi berisiko memicu racial profiling terhadap para suporter. ”Pembatasan perjalanan AS dan kebijakan imigrasi yang represif mencoreng keindahan permainan ini,” demikian pernyataan Amnesty International.

Sebuah petisi daring di Belanda yang mendesak tim ”Oranye” menarik diri dari Piala Dunia, hingga 29 April 2026 telah mengumpulkan 174.300 tanda tangan. Seperti dilaporkan CNN, mantan Presiden FIFA Sepp Blatter juga mendukung gagasan gerakan boikot oleh penggemar. Sementara Oke Gottlich, presiden klub Jerman, St Pauli, dan salah satu wakil presiden Asosiasi Sepak Bola Jerman, juga berbicara terbuka soal pemboikotan tim.

Banyak penggemar juga sudah membatalkan rencana untuk menonton langsung Piala Dunia di AS. Salah satunya Steve Schwarzbach, anggota Participating Member Association (PMA) Supporter atau superfan asal Jerman, yang membatalkan pemesanan dua tiket perempat final dan semifinal senilai 1.600 dolar AS.

”Anda lihat orang-orang ICE berkeliaran dan menarik orang-orang dari jalanan hanya karena mereka terlihat seperti orang asing dan Anda tidak merasa bahwa siapa pun akan melindungi saya. Saya tidak merasa aman,” kata warga Frankfurt ini.

Di Meksiko, gelombang kekerasan menyusul tewasnya pemimpin kartel narkoba menciptakan kekhawatiran besar, terutama di kota-kota penyelenggara, seperti Guadalajara. Kekhawatiran itu kian relevan karena Guadalajara berada di Negara Bagian Jalisco, basis kartel generasi baru Jalisco (CJNG). Kerusuhan terjadi setelah operasi keamanan menewaskan pemimpin CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes alias ”El Mencho”, pada 22 Februari 2026.

Guadalajara, di antaranya, menjadi tuan rumah laga salah satu favorit juara, Spanyol, menghadapi Uruguay pada penyisihan grup. Adapun laga pembuka Piala Dunia 2026 akan dilangsungkan di Mexico City antara tuan rumah dan Afrika Selatan pada 11 Juni. Meksiko juga akan menjadi tuan rumah untuk dua laga babak 32 besar dan 16 besar.

Demi menjamin keamanan selama turnamen, Pemerintah Meksiko melancarkan operasi besar-besaran yang dinamakan Plan Kukulkan di kota tuan rumah serta kawasan turis di dekatnya. Mereka mengerahkan 99.000 personel, termasuk di antaranya 20.000 tentara dan 55.000 polisi, yang didukung 2.500 kendaraan militer dan sipil, 24 pesawat, sistem anti-drone, dan anjing pelacak untuk mendeteksi bahan peledak atau zat terlarang lain.

Pada tataran global, serangan AS dan Israel terhadap Iran pada 2026 ikut mengubah lanskap risiko Piala Dunia. Iran sempat mempertimbangkan untuk tidak berpartisipasi di Piala Dunia meski pada akhirnya menyatakan siap tampil. Konflik geopolitik pun turut menambah kompleksitas penyelenggaraan Piala Dunia 2026.