Soal Evakuasi Warga Gaza, Pengamat Ingatkan Presiden

JAKARTA, KOMPAS — Jelang lawatan ke Timur Tengah dan Afrika, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan niatnya untuk mengevakuasi sekitar 1.000 korban konflik di Gaza untuk dirawat di Indonesia. Rencana tersebut mendapat perhatian sejumlah pihak.

”Kami siap mengevakuasi mereka yang terluka atau trauma, dan anak-anak yatim, jika mereka ingin dievakuasi ke Indonesia, dan kami siap mengirim pesawat untuk mengangkut mereka,” kata Prabowo.

Situasi terkini di Gaza memang masih mencekam. Dengan dalih menyerang posisi Hamas, Israel mengebom sejumlah sasaran. Dalam sebuah serangan udara di Shejaia, Gaza, Rabu (9/4/2025), serangan udara Israel menghantam sebuah rumah dan menewaskan setidaknya 29 warga sipil Palestina, di antaranya anak-anak.

Petugas medis mengatakan serangan itu juga menyebabkan puluhan orang terluka dan meyakini banyak korban masih terjebak di dalam reruntuhan. Sementara itu, pihak militer Israel mengatakan, mereka tengah menarget seorang pemimpin senior Hamas. Ia dituduh merencanakan dan menyerang Israel dari Shejaia.

Minggu lalu, militer Israel memerintahkan penduduk Shejaia untuk mengungsi. Mereka mengatakan, pasukan Israel akan menggelar operasi di wilayah itu.

Israel kembali membombardir Gaza setelah gencatan senjata tahap pertama selesai pada pertengahan Maret lalu. Dalam tiga minggu terakhir, serangan Israel telah menewaskan hampir 1.500 warga Palestina di Gaza. Bila dihitung sejak Israel membalas serangan Hamas pada Oktober 2023, korban konflik itu telah menelan sekitar 51.000 jiwa warga Palestina.

Smith Al Hadar, pengamat Timur Tengah dan penasihat Indonesian Society for Middle East Studies (ISMES), saat dihubungi di Jakarta mengingatkan agar pemerintah berpikir panjang mengenai Palestina. Yang pertama dari segi jumlah. Smith mempertanyakan seberapa besar kemampuan Pemerintah Indonesia untuk bisa menampung warga Palestina. Yang kedua adalah soal sejarah masa lalu para pengungsi Palestina.

Smith mengatakan sejarah saat jutaan warga Palestina keluar dari tanah kelahirannya karena diusir oleh Israel saat peristiwa Nakba 1948. Hingga saat ini mereka tidak bisa kembali menempati rumah dan mengelola kebun-kebunnya. Dalam pandangannya, jika ingin memindahkan warga Palestina untuk sementara waktu, Mesir bisa menjadi jawabannya.

”Mesir pun tidak percaya kalau relokasi ini hanya bersifat sementara. Kita punya pengalaman dengan Nakba,” katanya.

Smith mengingatkan, pemerintah harus berhati-hati dengan kebijakan evakuasi itu. Bisa jadi masyarakat akan menilai bahwa kebijakan tersebut akan mendukung agenda Israel dan Amerika Serikat yang tengah melakukan pembersihan etnis dan genosida terhadap rakyat Palestina.

Di sisi lain, Smith menilai kebijakan ini ditempuh Presiden Prabowo sebagai salah satu cara untuk mendapatkan keringanan akibat keputusan pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menaikkan tarif bea masuk ke AS. Smith mengatakan, keputusan Trump memukul perekonomian Indonesia dan negara ini tidak memiliki daya tawar terhadap Trump.

”Mungkin Prabowo menilai, dibandingkan kita menerima musibah secara ekonomi, kurs rupiah anjlok dan berpotensi menimbulkan dinamika serta huru-hara karena situasi ekonomi yang semakin tidak pasti, dia melihat ini (menerima warga Gaza di Indonesia) sebagai kebijakan yang masuk akal. Kita menerima warga Palestina, kemanusiaan dan ekonomi selamat,” paparnya.

Sementara itu, pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia, Broto Wardoyo, menilai pernyataan Presiden Prabowo yang akan membawa 1.000 warga Palestina ke Indonesia sebagai sebuah hal yang didasari atas realitas. Broto mengatakan, dengan tingkat kerusakan yang luar biasa dan kebutuhan terhadap proses rekonstruksi yang masif, menjadi sangat logis apabila ada pemindahan atau relokasi warga Palestina untuk sementara waktu.

Namun, pada saat yang sama, Broto menangkap, ada juga kegelisahan bahwa pemindahan itu nantinya akan bersifat permanen karena warga Palestina tidak bisa kembali ke wilayah asal. Sama seperti Smith, Broto juga menyebut soal tragedi Nakba 1948 yang membuat jutaan warga Palestina terusir dari kampung halamannya dan tidak pernah bisa kembali.

Lebih lanjut Broto mengatakan, setiap pilihan kebijakan dalam proses rekonstruksi juga memiliki kendala tersendiri karena mau tidak mau harus melibatkan pemerintah Israel. Akses menuju Gaza yang paling luas dan paling mungkin, sebut Broto, adalah melalui wilayah yang dikuasai Israel.

Broto mengingatkan, meski secara realistis pemindahan atau relokasi warga Palestina dari wilayah asalnya adalah sesuatu yang masuk akal, hal itu belum tentu benar. Apalagi Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres menyebut pemindahan yang dilakukan paksa melanggar hukum internasional.

”Yang harus menjadi pertimbangan, kan, di situ. Apakah kita mau berpihak pada hal yang normatif atau berpihak pada realitas di lapangan? Itu adalah pilihan politik kalau menurut saya,” katanya. Dia menambahkan, bila melihat pernyataan Prabowo, mantan Danjen Kopassus itu memiliki kecenderungan mendekat ke realitas.

Sebagaimana disebutkan Broto, Sekjen PBB Antonio Guterres pada Selasa waktu New York mengatakan niat Presiden AS Donald Trump untuk mengambil alih kendali atas Jalur Gaza. Apalagi bila tindakan itu dilakukan dengan paksaan.

”Dipaksa untuk dipindahkan adalah sesuatu yang melanggar hukum internasional,” kata Guterres dalam jumpa pers. ”Warga Palestina harus dapat hidup di negara Palestina berdampingan dengan negara Israel. Itulah satu-satunya solusi yang dapat membawa perdamaian ke Timur Tengah.”

(AP/AFP/Reuters)