Prabowo dan Megawati Bertemu Empat Mata Selama 1,5 Jam

JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak membantah adanya pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri di Jakarta, Senin (7/4/2025) malam. Keduanya disebut berbicara secara tertutup tanpa melibatkan satu pun elite PDI-P ataupun Partai Gerindra yang dipimpin Prabowo. 

Indikasi pertemuan Presiden Prabowo dengan Megawati terlihat saat mobil dinas kepresidenan Maung Garuda putih keluar dari kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Jakarta, Senin malam. Mobil ini dikawal dua mobil lain berwarna hitam di depannya.

Tak berselang lama, terlihat pula dua elite Gerindra, Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dan Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani, dalam satu mobil yang sama, keluar dari kediaman Megawati. Namun, keduanya tidak memberikan keterangan saat ditanya oleh awak media. Bahkan, hingga Selasa sore, Dasco enggan berkomentar saat dihubungi melalui pesan daring.

Sejumlah politisi PDI-P, salah satunya Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Utut Adianto, saat dihubungi, Selasa, tidak membantah bahwa Presiden Prabowo telah menemui Megawati pada Senin malam.

Meski demikian, ia tak menjelaskan soal pertemuan tersebut secara lebih detail, termasuk isi pembicaraan antara Prabowo dan Megawati. ”Saya tidak ada di sana, jadi tidak tahu apa yang beliau bicarakan,” ujarnya.

Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P lainnya menyebutkan, pertemuan antara Prabowo dan Megawati terjadi secara empat mata. Keduanya berbincang secara tertutup dalam situasi yang hangat dan kondusif selama 1,5 jam.

Meski sebelumnya ada sejumlah politisi Gerindra yang datang ke kediaman Megawati, tidak ada satu pun yang mendampingi Prabowo dan Megawati. ”Ada sejumlah pengurus DPP PDI-P dan Gerindra, tetapi mereka ada di ruangan lain saat Bu Mega dan Pak Prabowo bertemu empat mata,” ujar salah satu elite PDI-P yang meminta tak disebutkan namanya.

Selain sejumlah politisi PDI-P, salah satu anggota Kabinet Merah Putih juga membenarkan pertemuan tersebut. Prabowo dan Megawati disebut bersilaturahmi dalam momentum Lebaran.

Kendati belum ada pihak yang menjelaskan ihwal isi pertemuan, parpol-parpol anggota Koalisi Indonesia Maju plus atau koalisi parpol pendukung pemerintahan Prabowo mengapresiasi pertemuan tersebut.

Sebab, Prabowo yang kini menjabat sebagai Presiden bersedia untuk mendatangi Megawati yang juga pernah menjabat sebagai Presiden ke-5 RI. Selain itu, Prabowo tidak mempermasalahkan sekalipun PDI-P merupakan satu-satunya parpol yang berada di luar pemerintahan yang dipimpin Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 

”Apa pun posisi politiknya, pertemuan itu bagus. Silaturahmi itu pasti membawa energi positif untuk bangsa agar lebih maju,” kata Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji.

Menurut dia, di mana pun posisi politik para tokoh, mereka pasti akan bertemu ketika membicarakan kepentingan bangsa. Kepentingan itu salah satunya menjaga kondusivitas bangsa di tengah tantangan nasional dan situasi global yang tidak baik-baik saja. Salah satunya perang tarif di antara negara-negara besar yang turut berimbas ke Indonesia.

”Bangsa ini membutuhkan stabilitas yang lebih baik dalam menghadapi problem bersama dengan cara pandang yang sama,” kata Sarmuji.

Mengenai kemungkinan PDI-P bergabung dalam pemerintahan, hal itu diserahkan sepenuhnya kepada Presiden. Sebagai bagian dari koalisi, Golkar akan loyal dan mengikuti keputusan Presiden. Akan tetapi, menurut dia, parpol bisa berkontribusi kepada negara baik dari dalam maupun di luar pemerintahan.

Pertemuan antara Prabowo dan Megawati merupakan agenda yang sudah lama dibicarakan baik oleh elite PDI-P maupun Gerindra.

Meski tidak berada dalam satu koalisi, keduanya tidak memiliki hambatan pribadi untuk bertemu mengingat keduanya merupakan sahabat lama sekaligus pernah berpasangan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2009. Beberapa waktu lalu, Dasco dan Ketua DPP PDI-P sekaligus putri Megawati, Puan Maharani, mengatakan, keduanya akan segera bertemu setelah Lebaran 2025.

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan, pertemuan Prabowo dengan Megawati memang hanya menunggu waktu. Sebab, keduanya memiliki sejarah hubungan politik yang panjang tanpa konflik. Kalaupun ada ketegangan antara kubu PDI-P dan Gerindra pada Pilpres 2024, hal itu tidak terjadi antara Prabowo dan Megawati, tetapi pihak lain.

Menurut Yunarto, pertemuan antara Prabowo dan Megawati pada Senin malam yang berlangsung secara tertutup mengindikasikan bahwa agenda tersebut terjadi secara mendadak.

Kemungkinan substansi pertemuan pun tidak dibicarakan sebelumnya. Oleh karena itu, ia memprediksi bahwa ke depan akan ada pertemuan lanjutan untuk membahas apa yang mereka bicarakan saat itu.

”Pertemuan tertutup dan cenderung ditutupi oleh para elite politik ini juga mengindikasikan bahwa isu yang dibahas secara politik adalah isu yang sensitif, sulit untuk langsung dibuka di hadapan publik,” ujar Yunarto.

Ia menengarai, baik Prabowo maupun Megawati sama-sama memiliki kepentingan yang memungkinkan mereka untuk bertemu secara mendadak. Dari sisi PDI-P, Megawati berkepentingan untuk meminta perlindungan pemerintah terhadap penyelenggaraan kongres PDI-P yang harus dilaksanakan tahun ini. Sebab, di lingkup internal partai pemenang Pemilihan Legislatif 2024 itu masih ada kekhawatiran akan ada pihak tertentu yang bakal menghambat penyelenggaraan kongres.

Di sisi lain, kata Yunarto, Presiden juga berkepentingan merangkul PDI-P untuk mendapatkan dukungan politik dalam setiap kebijakan pemerintah. Tidak bisa dimungkiri, saat ini Indonesia menghadapi tantangan domestik dan global yang tidak ringan. Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan penuh dari semua parpol parlemen agar kebijakan yang diambil untuk merespons segala situasi bisa dilakukan lebih cepat.

Meski demikian, menurut dia, pertemuan Prabowo dengan Megawati tidak serta-merta menjadi sinyal bahwa PDI-P bakal bergabung ke koalisi pemerintah. Secara teknis, pertemuan yang dilakukan secara tertutup menandakan bahwa belum ada kesepakatan yang dicapai di antara kedua pihak. Jika sudah ada kesepakatan, umumnya pertemuan justru dirancang untuk diketahui publik secara luas.

Dari segi substansial, Yunarto meyakini, Megawati merupakan tokoh yang sulit untuk berkompromi dengan pihak lain. Apalagi, kompromi itu terkait dengan bergabungnya PDI-P ke pemerintahan yang akan berdampak pada hilangnya mekanisme kontrol di negara demokrasi.

”Harus diakui, Megawati selama ini menunjukkan rekam jejak yang selalu memiliki argumentasi kuat untuk berpegang teguh pada nilai-nilai demokrasi,” ujarnya.