Presiden Prabowo Janjikan Transparansi Pengelolaan BPI Danantara

JAKARTA, KOMPAS — Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara resmi diluncurkan di Jakarta, Senin (24/2/2025). Kerja Danantara ini dijanjikan akan transparan dan sesuai dengan tata kelola yang baik.

Danantara, kata Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada acara peluncuran, adalah kekuatan energi masa depan bagi Indonesia. ”Artinya, Danantara Indonesia adalah untuk anak dan cucu kita. Untuk itu, harus dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan sangat hati-hati, dengan sangat transparan, dengan saling mengawasi, harus bisa diaudit setiap saat, oleh siapa pun. Karena ini, sekali lagi, adalah milik anak dan cucu kita, milik generasi penerus bangsa Indonesia,” tuturnya.

Danantara, menurut Presiden, menjadi cara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, yakni melalui pengelolaan kekayaan negara yang lebih optimal. Karena itu, dari penghematan anggaran selama seratus hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo diperoleh tabungan anggaran lebih dari Rp 300 triliun atau hampir 20 miliar dollar AS.

Kolaborasi antara Danantara Indonesia, BUMN, mitra sektor swasta, UMKM, serta koperasi akan menjadi kunci dalam memaksimalkan peran mereka dalam pembangunan nasional.

”Dana yang sebelumnya terhambat oleh inefisiensi, korupsi, dan belanja-belanja yang kurang tepat sasaran kini akan dialokasikan untuk dikelola oleh Danantara Indonesia, diinvestasikan dalam 20 atau lebih proyek-proyek nasional, sebagai bagian dari industrialisasi kita dan hilirisasi kita,” tambah Prabowo.

Gelombang pertama investasi, lanjut Presiden, akan disalurkan pada proyek strategis yang fokus pada hilirisasi nikel, bauksit, tembaga, pembangunan pusat data dan kecerdasan buatan, kilang minyak, pabrik petrokimia, produksi pangan dan protein, akuakultur, serta energi terbarukan. Sektor-sektor ini dinilai menentukan masa depan serta ketahanan dan kemandirian bangsa.

Sejalan dengan Danantara, badan-badan usaha milik negara harus menjadi aset nasional yang menjadi agen pembangunan serta pertumbuhan. Karena itu, kata Presiden, operasionalisasi BUMN harus berstandar tinggi, transparan, selaras dengan kemajuan teknologi, dan mengedepankan inovasi sekaligus disiplin dengan kehati-hatian dan berkomitmen dengan tata kelola yang baik.

”Kolaborasi antara Danantara Indonesia, BUMN, mitra sektor swasta, UMKM, serta koperasi akan menjadi kunci dalam memaksimalkan peran mereka dalam pembangunan nasional,” kata Presiden.

Oleh karena itu, Danantara disebut bukan sekadar sebuah badan pengelola investasi, melainkan harus menjadi instrumen pembangunan nasional yang akan mengoptimalkan cara pengelolaan kekayaan indonesia.

Danantara pun disebut Prabowo sejalan dengan visi para pendiri ataupun pendahulu bangsa, yakni mengelola sumber daya nasional secara bijaksana. Tidak lama setelah Indonesia merdeka, Bank Industri Negara didirikan untuk membiayai sektor perkebunan dan industri pertambangan.

Presiden pertama RI Soekarno mendirikan Institut Pertanian Bogor karena memandang pertanian sebagai sektor strategis. Institut Teknologi Bandung pun dibesarkan sebab kesejahteraan bisa dicapai dengan penguasaan teknologi. Presiden Soeharto, Presiden BJ Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati Soekarnoputri, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden Joko Widodo pun melanjutkan dan berkontribusi besar memberi fondasi.

”Kini setelah hampir 80 tahun berlalu, tibalah generasi kita, pemerintah kita, untuk mewujudkan visi para pendiri dan pendahulu kita. Kita harus memastikan bahwa kekayaan Indonesia benar-benar bermanfaat dan dirasakan manfaatnya untuk kepentingan rakyat dan bisa meningkatkan tingkat penghasilan rakyat Indonesia,” tuturnya.

Janji transparansi ini menjadi jawaban atas kekhawatiran masyarakat. Sebab, dalam Undang-Undang BUMN terbaru Pasal 3Y disebutkan bahwa menteri, organ, dan pegawai BPI Danantara tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian jika dapat membuktikan kerugian bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, telah mengurus dengan itikad baik dan kehati-hatian, tidak memiliki benturan kepentingan, dan tidak memperoleh keuntungan pribadi secara sah.

Persis sebelum peluncuran, Presiden Prabowo Subianto menandatangani aturan-aturan terkait Danantara. Payung hukum ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU No 19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Pemerintah No 10/2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara.

Selain itu, ditandatangani pula Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. Penandatanganan dilakukan di Istana Merdeka sekitar jam 09.30 WIB.

Saat mengumumkan penandatanganan ini, Presiden didampingi, antara lain, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi dan Hilirisasi Industri Rosan P Roeslani, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Kepala BPI Danantara Muliaman Hadad, Pandu Sjahrir, dan Dony Oskaria.

Adapun peluncuran Danantara dilangsungkan di halaman tengah antara Istana Negara dan Istana Merdeka, Jakarta. Tenda raksasa yang digunakan saat pelantikan 481 kepala dan 480 wakil kepala daerah, Kamis (20/2/2025), kembali digunakan. Namun, kali ini tenda berisi hampir seratus meja bulat bertaplak putih dengan aksesori kain berwarna biru muda dan satu vas bunga mawar putih. Meja ini dipadu kursi kayu elegan berhias kain tipis berwarna biru muda atau ungu dengan bantal duduk juga berwarna putih.

Peluncuran ini dihadiri ratusan undangan. Selain Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan para menteri Kabinet Merah Putih, diundang pula, antara lain, Presiden ke-7 Joko Widodo, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, serta para mantan wakil presiden, seperti Jusuf Kalla, Boediono, dan Ma’ruf Amin.

Tampak pula undangan yang terdiri dari para ketua umum partai politik, kepala lembaga, duta besar, anggota DPR, pengusaha, pemimpin redaksi media massa, tokoh agama, dan para ekonom seperti Emil Salim.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menjelaskan, ke depan, Danantara akan mengelola aset-aset bangsa sebesar Rp 14.000 triliun.

Untuk itu, Danantara akan dipimpin Rosan P Roeslani sebagai chief executive officer (CEO), Pandu Sjahrir sebagai chief investment officer, dan Dony Oskaria sebagai chief operating officer. Sebagai CEO Danantara, Rosan juga akan merangkap jabatan yang sudah lebih dulu diembannya, yakni Menteri Investasi dan Hilirisasi Industri.

Adapun Dewan Pengawas Danantara akan dipimpin Erick Thohir sebagai ketua dan Muliaman Hadad sebagai wakil ketua. Para mantan presiden, seperti Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo, akan menjadi penasihat Danantara. ”Nanti mantan-mantan presiden itu akan diajak untuk menjadi penasihat, agar lembaga ini betul-betul dikawal, dijaga oleh figur-figur yang penuh integritas dan memang cinta Indonesia,” ujar Hasan.

Hasan memastikan Danantara akan dikelola dengan transparan. Sebab, Presiden Prabowo sudah sudah mencanangkan akan memerangi korupsi dan menjalankan pemerintahan yang bersih. ”Danantara juga akan dikelola dengan cara yang sama, pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang antikorupsi. Danantara juga dikelola dengan antikorupsi, dengan pengelolaan yang bersih. Lembaga-lembaga sejenis di luar negeri itu comply dengan aturan bersama, aturan bersama itu yang ada dalam prinsip-prinsip Santiago, 24 prinsip pertanggungjawaban, transparansi, akuntabilitas. Itu yang akan dipenuhi oleh Danantara,” tuturnya.

Presiden Prabowo dalam sambutan pun kembali menegaskan komitmennya untuk membangun pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. ”Saya bersama pemerintah yang saya pimpin didukung oleh koalisi yang solid bertekad keras untuk membangun suatu pemerintahan yang bersih, yang bebas dari korupsi. Saya akan melawan korupsi dengan sekeras-kerasnya dan dengan segala tenaga dan upaya yang bisa saya kerahkan tanpa pandang bulu,” katanya.