Reshuffle Kabinet, Presiden Prabowo Lantik Sejumlah Pejabat Sore Ini

JAKARTA, KOMPAS — Di tengah kabar reshuffle Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melantik beberapa pejabat negara di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (19/2/2025) sore.

Informasi yang beredar, mereka yang akan dilantik, antara lain, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), serta Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas).

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, saat dikonfirmasi wartawan pada Rabu siang, menyampaikan secara tertulis bahwa pada Rabu sore akan ada pelantikan beberapa pejabat.

Dalam penelusuran Kompas, pelantikan menurut rencana dilangsungkan pukul 14.00 WIB. Namun, kemudian, jadwal diubah menjadi pukul 15.30 WIB.

Ruang pelantikan di Istana Negara pun sudah disiapkan. Bunga-bunga juga sudah ditata. Sementara itu, tenda naungan juga terpasang di halaman Istana Negara yang berbatasan dengan Jalan Veteran. Kebetulan, selain pelantikan Rabu sore ini, akan ada pelantikan 481 kepala daerah secara serentak, Kamis (20/2/2025) pagi.

Namun, yang jelas, urusan reshuffle adalah hak prerogatif Presiden.

Menurut rencana, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang akan dilantik adalah Muhammad Yusuf Ateh. Ateh akan melanjutkan jabatannya sebagai Kepala BPKP.

Selain itu, kini Ateh akan didampingi seorang wakil kepala BPKP. Jabatan ini akan dipegang Agustina Arumsari yang sebelumnya bertugas sebagai Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi.

Kepala BSSN dikabarkan akan dijabat Letnan Jenderal Nugroho Sulistyo Budi. Nugroho sebelumnya menjabat Inspektur Utama Badan Intelijen Nasional. Adapun Pratama Persadha, pengamat keamanan siber, menjadi Wakil Kepala BSSN.

Selain itu, pejabat yang akan dilantik, antara lain, Kepala BPS dan Kepala Basarnas.

Beredar kabar pula rencana Presiden untuk mengganti Menteri Pendidikan Tinggi.

Wakil Ketua Komisi X DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Lalu Hadrian terkejut dengan kabar akan digantinya Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro. Ia mengaku belum mendengar kabar tersebut, tetapi reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden. ”Tentu langkah yang diambil Presiden me-reshuffle salah satu pembantunya, kami serahkan kepada beliau, beliau yang lebih paham,” ujarnya.

Meski demikian, Komisi X DPR berharap, jika benar Satryo diganti, menteri yang baru nanti harus mampu menerjemahkan visi dan misi dari Presiden Prabowo, terutama di bidang pendidikan tinggi, sains, dan teknologi.

Sebelum beredar kabar reshuffle, selama beberapa bulan terakhir, Komisi X DPR selalu berkoordinasi dan bekerja sama dengan Satryo dan kementeriannya. ”Pada prinsipnya baik. Beliau beberapa kali raker dengan kami menyampaikan program-program pendidikan tinggi, salah satunya mengawal sekolah unggulan Garuda. Kemudian kemarin kami raker terakhir juga akibat efisiensi anggaran. Beliau juga ngotot sebenarnya, agar anggaran untuk pendidikan tinggi, baik beasiswa, BUPTN, dan sebagainya tidak terganggu oleh efisiensi anggaran,” ujarnya.

Saat ditanya apakah problem di internal Kemendiktisaintek menjadi pemicu digantinya Satryo, Lalu tidak ingin ikut campur. Namun, bisa saja persoalan di internal itu menjadi penilaian dari Prabowo. ”Namun, yang jelas, urusan reshuffle adalah hak prerogatif Presiden,” katanya.

Jika benar problem internal jadi pendorong untuk melakukan reshuffle, Lalu meminta agar figur penggantinya termasuk memastikan tidak ada lagi problem di internal. ”Tidak ada masalah di internal, mampu mengakomodasi semua persoalan yang ada di Kemendiktisaintek, serta mampu membangun kemitraan strategis dengan Komisi X,” ucapnya.

Problem internal dimaksud ialah aksi unjuk rasa sejumlah pegawai kementerian pada 20 Januari 2025. Mereka memprotes pemberhentian secara mendadak salah satu pegawai. Meski demikian, aksi itu kemudian berujung damai antara Satryo dan kelompok pegawai. Jika Satryo benar diganti, dia menjadi menteri Kabinet Merah Putih pertama yang kena kebijakan reshuffle.

Beberapa pekan lalu, isu reshuffle kabinet muncul pertama dari pidato Presiden Prabowo saat peringatan Hari Lahir (Harlah) Ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/1/2025).

Dalam pidatonya, Presiden menuturkan, selama 100 hari pertama pemerintahan, telah berkali-kali memberikan peringatan kepada sejumlah pihak. Siapa pun yang bandel, dan tidak patuh sesuai dengan tuntutan rakyat yang menuntut pemerintahan yang bersih, akan ditindak. Terkait hal ini, Presiden pun telah berkali-kali menyampaikan agar semua aparat institusi membersihkan diri sebelum dibersihkan oleh Presiden.

Presiden juga telah mengingatkan agar kesetiaan hanya kepada bangsa dan rakyat. ”Kalau tidak setia kepada rakyat Indonesia, kalau menghalangi kebijakan untuk rakyat Indonesia, saya akan tindak Saudara-saudara sekalian,” kata Presiden saat itu.

Saat ditanya lebih jauh mengenai kode untuk perombakan kabinet, Prabowo tidak membenarkan ataupun menyanggah. Menurut dia, kalimatnya untuk bersih-bersih kabinet sudah sangat jelas.

”Kita ingin rakyat menuntut pemerintahan yang bersih dan benar, yang bekerja dengan benar. Jadi, saya ingin tegakkan itu. Kepentingan hanya untuk bangsa dan rakyat, tidak ada kepentingan lain. Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya, saya akan singkirkan,” kata Prabowo setelah acara.