Presiden Prabowo Minta Pengusaha Penggilingan Padi Tak Turunkan Harga

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Prabowo Subianto memastikan usaha menuju swasembada pangan benar-benar terlaksana. Pengusaha penggilingan padi pun diminta tak menekan harga beli dari petani hanya dengan alasan rendemen tinggi.

Presiden Prabowo Subianto mendadak mendatangi kantor pusat Kementerian Pertanian di Jakarta, Senin (3/2/2025). Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pun menyambutnya, kemudian dialog dilakukan secara daring dengan kepala dinas pertanian provinsi dan kabupaten/kota serta perwakilan pengusaha beras, petani, dan penyuluh pertanian.

Dalam sambutannya, Presiden mengakui, kedatangannya tidak direncanakan, tetapi sebagai langkah koordinasi. Selain berterima kasih atas kerja keras semua pihak menuju swasembada pangan, Presiden Prabowo juga beberapa kali menekankan pentingnya Indonesia mencapai ini.

”Saya tekankan lagi bahwa masalah swasembada pangan, masalah pangan, adalah hidup dan matinya bangsa Indonesia. Saya ulangi, masalah pangan adalah masalah kedaulatan, masalah kemerdekaan, masa survival kita sebagai bangsa. Kalau kita mau jadi negara maju, pangan harus aman,” tuturnya.

Presiden juga meminta semua sama-sama bekerja dengan tulus untuk itu. Semua perlu sama-sama mendukung dan bukan sekadar ingin mendapat untung sendiri.

Petani sebagai produsen pangan pun harus sejahtera. Untuk itu, pemerintah menetapkan harga gabah kering panen dari petani sebesar Rp 6.500 per kilogram. Presiden pun siap menerbitkan peraturan pemerintah terkait hal ini.

”Saya tidak main-main. Ini adalah masalah kebangsaan. Pengusaha A harus untung, tapi tidak bisa untung seenaknya. Semua pihak harus menang. Produsen, petani, pengusaha, dan konsumen. Kalau negara lain bisa, Indonesia harus bisa juga,” tambahnya.

Presiden juga menegaskan, pengusaha yang tidak mau bekerja sama dan mengikuti aturan dalam menyerap gabah kering panen petani akan ditinggalkan. ”Kalau tidak mau, ya sudah, tutup saja. Tidak usah bikin penggilingan padi, saya ambil alih. Negara akan ambil alih penggilingan padi,” ujarnya.

Dalam laporannya, Ketua Umum DPP Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras (Perpadi) Sutarto Alimoeso melaporkan bahwa penyerapan gabah kering panen sudah dilakukan. Penggilingan padi pun sudah mulai memasok ke Bulog baik di Aceh, Nusa Tenggara Barat, Lampung, dan Pulau Jawa dengan harga yang diputuskan pemerintah.

”Jadi, bahkan sebenarnya pada kasus-kasus tertentu penggilingan padi membelinya di atas Rp 6.500, Bapak Presiden. Tapi, memang ada kasus-kasus yang masih di bawah Rp 6.500 karena mungkin kaitannya dengan kadar air, kaitannya dengan rendemen,” tuturnya.

Prabowo pun meminta pengusaha penggilingan padi tidak menurunkan harga gabah kering panen dengan alasan rendemen dan kualitas. Presiden juga meminta TNI dan Polri untuk mengawasi penggilingan padi dalam menjalankan harga pembelian tersebut.

Menurut Presiden, dengan harga Rp 6.500 per kilogram, pengusaha akan tetap mendapat untung yang baik. Namun, angka ini dinilai sebagai tanggung jawab kemasyarakatan supaya petani pun bisa meningkatkan kesejahteraannya.

”Kalau perlu, pemerintah yang akan mengoperasikan penggilingan padi. Pemerintah Indonesia sekarang punya kekuatan. Saya bisa buka ribuan penggilingan padi. Daripada nanti yang mengoperasikan adalah BUMN atau Bulog, lebih baik kita kerja sama,” sambung Presiden.

Swasembada beras, menurut Presiden Prabowo, ditargetkan bisa dicapai dalam empat tahun. ”Ternyata mungkin beberapa bulan ini kita sudah swasembada. Tapi, kita tidak gembar-gembor. Tidak akan kita umumkan kita swasembada. Yang penting kenyataannya produksi cukup. Kemudian pengolahan nanti juga baik,” tambah Presiden.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pun memaparkan produksi beras di sejumlah wilayah karena pupuk dan irigasi lebih baik. ”Inilah puncak kejayaan petani. Terima kasih kepada Bapak Presiden karena seluruh permintaan petani sudah Bapak penuhi, mulai dari pupuk, penyuluh pertanian lapangan (PPL), irigasi, dan berbagai fasilitas pendukung lainnya yang dulu menjadi kendala,” kata Amran.

Tanaman padi yang ditanam di sejumlah wilayah, seperti di lumbung pangan Desa Wanam, Distrik Ilwayab, Merauke, Papua Selatan, disebut mulai tumbuh. ”Ini, Wanam. Ini sudah ada sepuluh ribu (hektar). Di Wanam, saya katakan, padi yang kita tanam dulu, Pak Presiden, sudah tumbuh. Yang diragukan dulu ternyata sudah tumbuh,” ujar Amran dalam paparannya.

Selain Papua Selatan, juga mulai tumbuh tanaman padi di Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat. Kelima provinsi itu disebut Amran menjadi fokus.

Pembangunan jalur irigasi pun sudah disepakati dilakukan bersama Kementerian Pekerjaan Umum untuk 2,3 juta hektar lahan. ”Kalau (irigasi) ini diperbaiki, produksi kita semakin meningkat,” lanjut Amran.

Pekerjaan lumbung pangan ini dilaksanakan dengan bantuan TNI dan Polri. Polri, misalnya, memulai dengan 1 juta hektar lahan jagung.

Sementara itu, peneliti Institute for Demographic and Affluence Studies (Ideas), Sri Mulyani, menyoroti hilangnya lahan sawah di wilayah aglomerasi Jabodetabek serta Cianjur, Karawang, dan Serang dalam beberapa dekade ke depan. Menyusutnya lahan sawah di kawasan ini secara drastis selama beberapa dekade disebabkan urbanisasi yang tak terkendali.

Pengukuran luas sawah ini dilakukan dengan metode digitasi berbasis citra satelit dari Google Earth. Lahan yang telah beralih fungsi pun bisa akurat dipetakan. ”Dengan metode digitasi tutupan lahan berbasis citra satelit ini, kami melakukan proses interpretasi dan digitasi secara on-screen untuk menghasilkan peta tutupan lahan (sawah) di wilayah aglomerasi Jakarta,” ujar Sri Mulyani secara tertulis, Senin (3/2/2025).

Dalam temuannya, di koridor timur yang mencakup Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Karawang, luas lahan sawah yang tersisa pada tahun 2024 sebanyak 129.830 hektar. Jumlah ini jauh berkurang dibandingkan tahun 2019 yang masih sebanyak 160.004 hektar. Dalam lima tahun, 30.174 hektar sawah telah beralih fungsi, dengan tingkat konversi 4,09 persen pertahun.

”Bekasi tercatat memiliki laju konversi sawah yang paling tinggi, mencapai 8,70 persen per tahun, dengan kehilangan 4.205 hektar sawah setiap tahunnya. Jika tren ini terus berlanjut tanpa ada intervensi kebijakan yang kuat, maka lahan sawah di Bekasi diperkirakan akan habis pada tahun 2033,” katanya.

Adapun Karawang yang selama ini dikenal sebagai salah satu lumbung padi di Jawa Barat juga mengalami penyusutan sawah. Laju penyusutan sawah Karawang 1,79 persen per tahun.

Di kawasan selatan Jakarta, yang mencakup Depok, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, dan Cianjur, pada tahun 2019, luas lahan sawah masih mencapai 113.766 hektar. Tahun 2024, diperkirakan hanya tersisa 87.013 hektar. Seluas 26.753 hektar sawah telah hilang selama lima tahun terakhir dengan laju konversi 5,22 persen per tahun.

Sementara itu, di wilayah barat Jakarta, yang mencakup Tangerang Selatan, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Serang, Kabupaten Serang, dan Cilegon, luas lahan sawah juga terus menyusut. Jika tahun 2019 masih ada 100.398 hektar sawah, lima tahun kemudian hanya tersisa 79.673 hektar atau 20.725 hektar sawah telah hilang dengan tingkat konversi rata-rata 4,52 persen per tahun.

Tekanan urbanisasi disebut sebagai penyebab penyusutan lahan pertanian, apalagi tak ada kebijakan tegas untuk melindungi lahan sawah. Jika hal ini berlanjut, dalam beberapa dekade ke depan kawasan-kawasan yang dahulu menjadi lumbung pangan di sekitar Jakarta akan kehilangan fungsi pertaniannya.

”Dampaknya bukan hanya bagi petani yang kehilangan mata pencarian, tetapi juga terhadap ketahanan pangan nasional yang semakin rentan. Hal ini menjelaskan mengapa luas lahan panen padi nasional konsisten menurun dalam enam tahun terakhir,” kata Sri.

Pada 2018, luas lahan panen padi nasional masih 11,38 juta hektar. Lima tahun kemudian, tahun 2023, angka ini telah menyusut menjadi hanya 10,21 juta hektar. Akibatnya, produksi beras nasional pun terus melemah, dari 33,9 juta ton pada 2018 menjadi hanya 30,9 juta ton pada 2023.

Hal ini berimbas pada lonjakan impor beras yang semakin besar, dari 3,06 juta ton pada 2023 menjadi 4,52 juta ton pada 2024. ”Semakin berkurangnya lahan sawah, Indonesia semakin kehilangan kendali atas produksi pangannya sendiri, yang pada akhirnya melemahkan kedaulatan pangan dan mengancam keberlanjutan budaya pangan nasional,” tuturnya.