Pramono Janji Tebus Belasan Ribu Ijazah Siswa

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menebus belasan ribu ijazah yang tertahan di sekolah sepanjang tahun 2025. Tujuannya agar siswa dapat melanjutkan pendidikan atau masuk ke dunia kerja.

Tebus ijazah merupakan salah satu dari 40 program hasil terbaik cepat (quick wins) 100 hari pertama Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung-Rano Karno.

Program bantuan ini dijalankan oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas/Bazis) DKI Jakarta. Tahap pertama sudah menjangkau 117 ijazah dengan biaya Rp 596.422.200. Ijazah kemudian diserahkan pada 25 April 2025.

Sementara itu, bantuan tahap kedua akan menjangkau 250 ijazah. Prosesnya ditargetkan paling lama tuntas pekan kedua Mei 2025.

”Pemutihan ijazah targetnya bisa diselesaikan segera. Jumlahnya banyak, belasan ribu,” kata Pramono selepas halalbihalal bersama keluarga besar Nahdlatul Ulama (NU) DKI Jakarta dan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama DKI Jakarta pada Minggu (27/4/2025) di Masjid Al-Awwabin, Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Cilandak, Jakarta Selatan.

Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan, tebus ijazah tidak terbatas waktu. Sebab, pemiliknya tidak mampu secara ekonomi sehingga ijazah kemungkinan besar tidak akan diambil kembali.

”Semua ditebus. Apakah tertahan dua tahun, lima tahun, atau 10 tahun. Kami bantu semuanya,” kata Pramono.

Ijazah ditahan karena tunggakan bukan hal baru di Jakarta. Bahkan, hal ini jadi masalah, seperti halnya kasus siswa putus sekolah dan gagal ikut ujian karena belum membayar uang sekolah.

Sistem Manajemen Data Anak Tidak Sekolah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mencatat puluhan ribu siswa putus sekolah dan tidak melanjutkan pendidikan di Jakarta.

Data pada dasbor verifikasi dan validasi anak tidak sekolah (sumber: Data Induk Pendidikan) menunjukkan, terdapat 7.674 siswa SD yang drop out (putus sekolah). Lalu ada 7.413 siswa SMP dan 10.787 siswa SMA/SMK sehingga totalnya mencapai 25.876 siswa.

Sementara jumlah siswa lulus tidak melanjutkan (LTM) di Jakarta mencapai 19.646 anak. Mereka terdiri dari 5.968 siswa SD dan 13.678 siswa SMP.

Masih dalam data yang sama, jumlah siswa putus sekolah atau lulus tidak melanjutkan per Desember 2024 mencapai 46.679 siswa. Ini terdiri dari 14.222 siswa SD, 21.591 siswa SMP, 10.779 siswa SMA, dan 87 siswa SMK.

Perihal angka putus sekolah atau lulus tidak melanjutkan pendidikan ini sudah disampaikan pegiat pendidikan saat diskusi terpumpun tentang sistem penerimaan murid baru (SPMB) tahun pelajaran 2025/2026 di Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Selasa (22/4/2025) sore.

Mereka heran hal itu masih terjadi karena Jakarta punya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang besar. APBD DKI Jakarta tahun 2025, misalnya, mencapai Rp 91,34 triliun.

Wakil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Purwosusilo menyampaikan bahwa pihaknya mengecek berbagai sebab putus sekolah atau lulus tidak melanjutkan pendidikan. Salah satu upaya yang akan dilakukan ialah program sekolah swasta gratis.

Program ini akan diuji coba pada Juli nanti di 40 sekolah dengan kuota 10.000-an siswa. ”Juli nanti sekolah gratis di Jakarta mulai jalan. Ada 40 sekolah dengan 10.000-an siswa. Cita-citanya lebih banyak sekolah swasta gratis pada 2026,” kata Purwosusilo.

Program sekolah swasta gratis masih dalam pembahasan oleh Panitia Khusus Penyelenggaraan Pendidikan DPRD DKI Jakarta. Panitia Khusus (Pansus) disahkan dalam rapat paripurna di DPRD DKI Jakarta, Rabu (12/3/2025). Mereka akan merampungkan revisi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan sebagai landasan sekolah gratis.

Tebus ijazah di Jakarta bisa jadi contoh baik peran pemerintah untuk masa depan generasi muda. Sebab, kejadian ini masif di berbagai daerah.

”Banyak orang yang bekerja sambil menyicil tunggakan sampai lunas. Ada juga yang membiarkan ijazahnya ditahan. Maka, pemutihan ini hal yang penting karena negara hadir,” kata Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia Retno Listyarti, Minggu siang.

Menurut Retno, perlu ditelusuri problem yang terjadi di sekolah yang menahan ijazah siswa. Hal ini agar kejadian serupa tidak berulang.

Sebagian sekolah, misalnya, telah menerima dana bantuan operasional sekolah (BOS). Dana ini untuk pembiayaan operasional sekolah.

”Sudah ada dana BOS, tetapi masih ada sumbangan pembinaan pendidikan (SPP). Jadi, mari terbuka, diaudit bantuan ini dipakai untuk apa sehingga siswa menunggak SPP,” kata Retno.