Presiden Ingatkan TNI dan Polri Jaga Kepercayaan Rakyat

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Prabowo Subianto meminta Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia terus menjaga kepercayaan rakyat. Peran tentara dan polisi di tengah masyarakat perlu diperkuat, terutama dalam membantu pelaksanaan program-program prioritas pemerintah.

Pesan tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam Rapat Pimpinan TNI/Polri yang diselenggarakan di Istana Merdeka, Jakarta. Senin (9/2/2026). Agenda yang diikuti oleh pimpinan TNI dan Polri dari tingkat daerah hingga pusat itu berlangsung sekitar tiga jam secara tertutup. Hadir pula beberapa menteri Kabinet Merah Putih, antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Seusai rapat, Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa rapat ini merupakan agenda tahunan TNI/Polri setiap awal tahun. ”Sebagai panglima tertinggi TNI maupun Polri, tentu Bapak Presiden memberikan pengarahan-pengarahan agar TNI maupun Polri menjadi institusi yang kuat, profesional, dan terutama tadi pesan beliau adalah untuk menjadi tentara rakyat dan polisi yang dicintai oleh rakyat,” ujar Prasetyo.

Institusi yang dicintai rakyat adalah institusi yang dapat diandalkan, profesional, dan berintegritas, baik dalam menjalankan program pemerintah maupun dalam menjaga keadilan serta keamanan sehari-hari.

Presiden mengapresiasi kerja TNI/Polri yang selama 16 bulan terakhir menjadi garda terdepan dalam menyukseskan program-program pemerintah. Prasetyo mengakui, peran tersebut memicu kontroversi publik karena tentara dan polisi dianggap bekerja di luar tugas pokok dan fungsi utamanya.

Namun, bagi pemerintah peran tersebut penting karena seluruh program diklaim bertujuan untuk kepentingan seluruh elemen masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. Dalam penanganan bencana, misalnya, tentara dan polisi berperan secara langsung di lapangan. Begitu juga dalam pembangunan fisik yang dilakukan di daerah-daerah terpencil.

Untuk itu, ke depan, kata Prasetyo, Presiden meminta TNI/Polri meningkatkan peran di tengah masyarakat. Presiden meminta agar kedua institusi terus memperbaiki diri dan bersatu untuk kepentingan bangsa. ”Beliau tadi juga memberikan penekanan untuk TNI maupun Polri terus merapatkan barisan, terus memperbaiki diri, dan terutama bersatu untuk kepentingan negara,” ujarnya.

Selain apresiasi dan evaluasi, Prasetyo mengungkapkan, Presiden secara khusus juga meminta kepada Panglima TNI dan Kepala Polri untuk tidak ragu memberikan penghargaan kepada tentara dan polisi yang berdedikasi. Hal itu dapat diberikan dalam bentuk kenaikan pangkat ataupun kesempatan untuk mengikuti pendidikan yang lebih tinggi.

Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak membenarkan, Presiden meminta agar ada penghargaan kepada para prajurit TNI dan polisi yang bekerja secara luar biasa. Apalagi dalam beberapa waktu terakhir banyak tentara dan personel Polri yang dinilai telah bekerja secara heroik di lokasi bencana. ”(Penghargaan yang diberikan) bisa KPLB (kenaikan pangkat luar biasa), bisa sekolah, bisa piagam penghargaan,” ungkapnya.

Menurut rencana, dalam waktu dekat TNI AD akan mengklasifikasikan prajurit yang berhak mendapatkan penghargaan dalam ketiga bentuk tersebut. Pemberian penghargaan bisa dilakukan sewaktu-waktu tanpa harus menunggu momentum tertentu.

Maruli menambahkan, selain terkait dengan peran TNI/Polri dalam penanganan bencana, pemberian penghargaan itu juga tidak terlepas dari peran kedua institusi dalam melaksanakan program pemerintah. Ke depan, TNI/Polri diminta untuk meningkatkan peran tersebut di bawah koordinasi pemerintah pusat.

”Misalnya, membantu pemerintah di bidang peningkatan kesejahteraan masyarakat, masalah koperasi. Jadi, menurut pendapat beliau (Presiden), semua sudah berjalan baik, supaya terus ditingkatkan,” tutur Maruli.

Di tengah peran TNI dan Polri dalam penyelenggaraan program pemerintah, kedua institusi mendapat penilaian berbeda dari masyarakat. Merujuk hasil survei Indikator pada 15-21 Januari 2026, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap TNI dan Polri terlihat timpang.

Tingkat kepercayaan publik terhadap TNI mencapai 93 persen. Capaian itu sekaligus menempatkan TNI sebagai lembaga yang paling dipercaya masyarakat dibandingkan sejumlah lembaga lain yang disurvei. Sementara itu, tingkat kepercayaan terhadap Polri adalah 65 persen. Polri menempati urutan kedelapan setelah TNI, Presiden, Kejaksaan Agung, pengadilan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Direktur Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi mengatakan, pesan Presiden dalam Rapat Pimpinan TNI/Polri menyatu dan saling menguatkan. TNI dan Polri harus menjadi institusi yang dicintai rakyat sekaligus memberi kontribusi nyata dalam menyukseskan program prioritas pemerintah. Itu merupakan dua dimensi dari mandat yang sama bahwa keberhasilan agenda negara harus berjalan sejalan dengan kepercayaan rakyat.

”Namun, perlu dipahami bahwa kepercayaan publik tidak tumbuh hanya dari keberhasilan menjalankan program pemerintah, tetapi terutama dari profesionalisme, integritas, dan kualitas interaksi aparat dengan masyarakat sehari-hari,” ujar Khairul.

Oleh karena itu, ia menilai wajar jika TNI menjadi institusi yang paling dipercaya publik berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga. Sementara itu, Polri sebaliknya. Sebab, TNI bekerja pada ruang yang relatif minim friksi langsung dengan masyarakat, sedangkan Polri beraktivitas di titik-titik interaksi sosial yang paling sensitif bagi publik, contohnya dari lalu lintas, pelayanan publik, hingga penegakan hukum.

”Ruang terjadinya kesalahan (oleh Polri) lebih besar, eksposur publik lebih tinggi, dan setiap deviasi cepat menjadi konsumsi media sosial. Dalam konteks seperti ini, perbaikan trust bergantung langsung pada kualitas perilaku aparat, bukan hanya pada seberapa aktif institusi mendukung agenda pemerintah,” kata Khairul.

Untuk itu, upaya TNI dan Polri untuk menjaga kepercayaan rakyat tidak cukup dengan menyukseskan program pemerintah. Pesan Presiden hendaknya dibaca bahwa itu bukan sekadar untuk mendukung program negara, melainkan penekanan bahwa pelayanan pada rakyat dan keberhasilan agenda pemerintahan harus berjalan beriringan di atas fondasi integritas, disiplin, dan reformasi internal yang nyata.

​”Karena institusi yang dicintai rakyat adalah institusi yang dapat diandalkan, profesional, dan berintegritas, baik dalam menjalankan program pemerintah maupun dalam menjaga keadilan serta keamanan sehari-hari,” ujar Khairul.