Presiden Korsel Yoon Suk Yeol di Ujung Tanduk

SEOUL, JUMAT — Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol berada di ujung tanduk. Partai Kekuatan Rakyat atau PPP, partai penguasa yang menyokong Yoon, Jumat (6/12/2024), menyatakan Yoon harus diturunkan dari jabatannya atas keputusannya memberlakukan situasi darurat militer, beberapa hari lalu.

Jajaran pimpinan PPP menilai, terdapat potensi Yoon akan kembali mengeluarkan kebijakan radikal, seperti darurat militer, jika dia dibiarkan tetap memegang kekuasaan. Ini alasan yang mendasari sikap partai.

”Mengingat fakta-fakta yang baru terungkap, saya yakin perlu segera menskors Presiden Yoon Suk Yeol dari tugasnya untuk melindungi negara ini dan rakyatnya,” kata Ketua PPP Han Dong-hoon, Jumat (6/12/2024), seperti dikutip kantor berita Korea Selatan, Yonhap.

Pernyataan tersebut disampaikan Han seusai menghadiri pertemuan darurat pimpinan PPP di parlemen. Penjabat Menteri Pertahanan Korsel Kim Seon-ho mengatakan, laporan tentang bakal ada pemberlakuan darurat militer itu tidak benar.

Han mengatakan, dirinya juga mendapat beberapa informasi tentang perintah Presiden Yoon pada badan intelijen untuk menahan sejumlah tokoh politik utama. Menurut Han, perintah Yoon itu diberikan pada Komandan Kontraintelejen Yeo In Hyung.

Isinya, perintah menahan sejumlah tokoh politik utama, terutama dari kelompok oposisi yang dituding sebagai kelompok antinegara dan antipemerintah, di sebuah lokasi di Gwacheon, selatan Kota Seoul.

Han menyatakan kekhawatirannya, bila Yoon terus menjalankan jabatannya sekarang ini, tindakan radikal akan terulang kembali. Jika hal itu terjadi, negara dalam bahaya yang sangat besar.

Pernyataan terbaru sikap PPP ini mengejutkan. Han dan PPP sebelumnya menentang pemakzulan.

”Kemarin saya akan mencoba untuk tidak meloloskan pemakzulan ini untuk mencegah kerusakan pada rakyat. Akan tetapi, saya percaya bahwa penangguhan jabatan Presiden Yoon Suk Yeol segera diperlukan,” kata Han.

Ia tidak menyatakan secara eksplisit seruan pada pemakzulan Yoon saat diklarifikasi oleh wartawan.

Menurut rencana, PPP akan menggelar pertemuan dengan seluruh anggota parlemen yang berasal dari partainya pada Jumat sore atau malam untuk membahas rencana pemakzulan Yoon. Cho Kyoung Tae, anggota senior parlemen dari PPP, mengatakan, anggota parlemen dari PPP saat ini harus memutuskan apakah mereka ingin berpihak pada rakyat atau menjadi kaki tangan pasukan darurat militer.

Meski begitu, bukti yang didapat Han dan sejumlah pemimpin partai tidak cukup untuk membuat seluruh anggota partai di parlemen satu suara. Sebagian anggota partai PPP menginginkan Yoon lebih baik mengundurkan diri sebelum pemungutan suara pemakzulan digelar di Majelis Nasional.

Masih ada kekhawatiran dari sebagian anggota PPP bahwa kasus pemakzulan Presiden Park Geun-hye tahun 2016, yang kala itu memicu keruntuhan partai konservatif dan kemenangan partai berhaluan liberal pada pemilu-pemilu berikutnya, bisa terulang jika Yoon dimakzulkan.

”Kita tidak bisa memakzulkan presiden besok dan menyerahkan rezim kepada Lee Jae-Myung dari Partai Demokrat,” kata Yoon Sang-hyun, anggota parlemen dari PPP, kepada wartawan.

Lee Jae-Myung, yang disebut Yoon Sang-hyun, adalah Ketua Partai Demokrat dan calon presiden pesaing Yoon Seuk Yeol pada pemilu presiden tahun 2022.

Yoon Sang-hyun, anggota parlemen selama lima periode, menyatakan dirinya masih menentang pemakzulan. Dia juga menganggap bahwa Han tidak cukup berkonsultasi dengan para anggota senior partai.

”Ini bukan demi melindungi Presiden Yoon Suk Yeol, tetapi demi sistem Republik Korea dan masa depan anak-anak kita. Saya tidak dapat berpartisipasi dalam pemakzulan presiden besok,” kata Yoon Sang-hyun.

Ahn Gwi-ryeong, juru bicara Partai Demokrat yang kini oposisi, mengatakan bahwa ia yakin rakyat secara psikologis telah memakzulkan Yoon. ”Siapa yang bisa memercayai seorang presiden yang mengumumkan darurat militer hampir seperti anak kecil yang sedang bermain-main atau memercayakan negara kepada kepemimpinan seperti itu?” katanya kepada Reuters.

Sejumlah anggota parlemen dari kalangan oposisi masih mengkhawatirkan kemungkinan pengumuman darurat militer untuk kedua kalinya oleh Presiden Yoon. Oleh karena itu, seusai menguasai ruang sidang pleno parlemen, mereka memblokade ruangan agar tidak bisa diakses oleh militer.

Kemungkinan pengumuman kembali darurat militer oleh Presiden Yoon sempat diungkapkan oleh Pusat Hak Asasi Manusia Militer Korea. Organisasi ini mengklaim bahwa mereka memiliki informasi yang sahih bahwa beberapa unit di Angkatan Darat telah diperintahkan untuk bersiap-siap menghadapi keadaan darurat.

Hal ini terkait dengan keterlibatan Jenderal Park An Su yang memegang kendali komando darurat militer pascapengumuman oleh Presiden Yoon, Selasa (3/12/2024).

Kemungkinan keluarnya dekrit darurat militer untuk kedua kalinya dibantah oleh penjabat Menhan Korsel Kim Seon-ho. ”Desas-desus yang beredar pagi ini tentang tanda-tanda deklarasi darurat militer lainnya tidak benar,” kata Kim dalam konferensi pers.

”Bahkan, jika ada perintah untuk mengeluarkan darurat militer, Kementerian Pertahanan dan Pimpinan Staf Gabungan (JCS) tidak akan pernah menerimanya,” lanjut Kim.

Seorang pejabat Angkatan Darat mengatakan kepada jurnalis bahwa tidak ada perintah khusus yang dikeluarkan kepada pasukan untuk pindah keluar dari unit masing-masing. Dia juga menambahkan, internal militer sedang dalam proses memverifikasi apakah tindakan tambahan telah diambil.

Kim juga menyatakan bahwa dia telah mengeluarkan perintah yang melarang militer atau lembaga di bawah payung militer dan Kemenhan untuk membuang, menyembunyikan, ataupun memanipulasi dokumen tentang darurat militer. Dia juga mendesak orang-orang yang terlibat dalam peristiwa sebelumnya untuk bekerja sama dengan jaksa penuntut dan polisi yang tengah menggelar penyelidikan.

Kim juga menegaskan bahwa militer Korea Selatan hanya dapat bergerak dengan izin dari kepala JCS. ”Militer akan berusaha melindungi keselamatan dan kehidupan sehari-hari rakyat sambil mempertahankan sikap siaga yang kuat,” katanya

Letnan Jenderal Kwak Jong-keun, Kepala Komando Perang Khusus Angkatan Darat, juga membantah pandangan tentang deklarasi darurat militer lainnya saat bertemu anggota parlemen oposisi utama. Dia menegaskan akan menentang perintah tersebut jika suatu saat terjadi lagi. (Reuters)