Otoritas Palestina Minta Hamas Melepas Kekuasaan di Jalur Gaza

RAMALLAH, MINGGU — Presiden Palestina Mahmud Abbas dan kubu Fatah mengimbau agar Kelompok Hamas meletakkan kekuasaan demi menyelematkan warga Palestina di Gaza. Langkah itu sekaligus untuk mencegah Israel menganeksasi wilayah tersebut.

”Hamas harus menunjukkan belas kasihan kepada perempuan dan anak–anak serta pria di Gaza,” kata Juru Bicara Fatah Monther al-Hayek dalam pesan tertulis kepada Kantor Berita AFP, Sabtu (22/3/2025).

Dia meminta Hamas melepas kendali pemerintahan di Gaza. Menurut dia, berlanjutnya perang akan mengakhiri keberadaan bangsa Palestina di Jalur Gaza jika mereka ngotot bertahan dan melawan Israel.

Kelompok Hamas telah menguasai Jalur Gaza sejak tahun 2007 pascakonflik dengan Fatah. Sebelumnya, pada pemilu tahun 2006, Hamas berhasil merebut mayoritas kursi Parlemen Palestina dari Fatah. Berulang kali upaya rekonsiliasi Hamas yang berideologi Islam dan Fatah yang berideologi nasionalis sekuler gagal dilakukan sejak saat itu.

Jalur Gaza saat ini dalam keadaan hancur lebur sejak digempur Israel, Oktober 2023. Gempuran itu merupakan respons atas serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023. Sebagian besar pejuang Hamas, Fatah, dan faksi–faksi Palestina adalah keturunan pengungsi Palestina yang diusir oleh militer Israel dari rumah dan tanah mereka pada Mei 1948 (Peristiwa Al Nakba atau Bencana) untuk membentuk negara Israel.

Kelompok Hamas berulang kali menyatakan siap melepas kekuasaan di Jalur Gaza setelah perang berakhir. Namun, mereka menolak melepaskan kepemilikan senjata yang selama ini digunakan berjuang.

”Kami siap untuk menerima pemerintahan Gaza (pascaperang), tetapi tidak berminat terlibat di dalamnya,” kata Juru Bicara Hamas Abdul Latif al-Qanua dalam keterangan tertulis, Sabtu.

Hamas menegaskan, yang paling penting adalah konsensus nasional. Dia menambahkan, Hamas telah menyepakati usulan Mesir, yaitu adanya Komite Mandiri yang menghimpun profesional dan teknokrat untuk mengatur Gaza pascaperang dan pembangunan kembali kota itu. Namun, Mahmud Abbas mengatakan, Komite Mandiri tersebut harus melapor kepada Otoritas Palestina di Ramallah, Tepi Barat, sebagai pemerintah sah Palestina.

Akan tetapi, PM Israel Benjamin Netanyahu menolak gagasan tersebut. Menyusul tidak tercapainya kesepakatan untuk perundingan gencatan senjata tahap dua, Israel melanjutkan serangan diawali serangan udara dan serangan darat sejak Selasa. Pada Jumat (21/3/2025), Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengancam menganeksasi sebagian wilayah Gaza jika Hamas tidak membebaskan sisa warga Israel yang kini disandera kelompok bersenjata Palestina di Gaza.

Dari 251 sandera, kini masih ada 58 yang masih disekap di Palestina. Diduga sebanyak 34 di antara sandera itu telah tewas selama serangan Israel ke Gaza berlangsung.

Di sisi lain, serangan Israel ke Gaza telah menyebabkan hampir 50.000 warga Palestina di wilayah itu tewas dan jutaan lainnya mengungsi. ”Kami lelah berulang kali mengungsi,” kata Ramadan Houdoud di sebuah tenda pengungsi di Al Zawayda di pusat Gaza setelah meninggalkan Gaza City.

Perempuan pengungsi lainnya, Umm Khaled, meratapi keadaan mereka. ”Tidak ada air, tidak ada makanan, dan kami tidak bisa beristirahat. Ke mana kami harus pergi. Harus ada jalan keluar. Apakah tidak ada sesama Muslim yang akan menolong kami,” kata Khaled.

Adapun Hamas, Sabtu (22/3/2025), menuding Amerika Serikat memutar balik fakta dengan menyebut mereka sengaja memperpanjang perang dengan menolak membebaskan sandera Israel.

”Klaim bahwa Hamas memilih perang dan menolak membebaskan sandera adalah pembelokan fakta,” kata Hamas dalam keterangan tertulis membantah tudingan Juru Bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat Brian Hughes, Selasa (18/3/2025). Sebelumnya, Hughes mengatakan, Hamas bisa membebaskan sandera Israel, tetapi malah memilih berperang.

Kelompok Hamas menambahkan, PM Israel Benjamin Netanyahu sengaja menolak berunding lebih lanjut dengan Hamas demi menyelamatkan kekuasaan Netanyahu dan kubu ekstrem kanan Israel. Padahal, di Israel banyak pihak menentang Netanyahu dan sayap kanan. Di antara kelompok yang menentang terdapat keluarga para sandera. Mereka menolak perang demi keselamatan para sandera.

”Pernyataan AS sekali lagi membuktikan keterlibatan mereka dalam agresi Israel terhadap bangsa Palestina, termasuk mendukung pendudukan, genosida, membuat kami kelaparan dan mengepung lebih dari 2 juta warga Palestina di Gaza,” demikian keterangan Hamas.

Terakhir, sejak Selasa lalu, Israel justru melanjutkan serangan atas sejumlah sasaran di Jalur Gaza. Serangan itu menyebabkan lebih dari 700 orang tewas, sebagian besar adalah perempuan dan anak–anak.

Tentara Israel juga kembali menguasai Koridor Netzarim yang membelah wilayah utara dan selatan Jalur Gaza. (AFP/AP)