Trump: Israel Akan Serahkan Gaza ke AS Setelah Perang

WASHINGTON, JUMAT — Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan keberadaan militer AS tidak lagi diperlukan di Jalur Gaza. Israel, disebut Trump, akan menyerahkan wilayah tersebut kepada AS setelah pertempuran berakhir dan penduduk Palestina dipindahkan ke tempat lain.

”Jalur Gaza akan diserahkan kepada AS oleh Israel setelah pertempuran berakhir,” kata Trump di Truth Social, Kamis (6/2/2025). ”Warga Palestina akan dipindahkan ke komunitas yang jauh lebih aman dan lebih indah dengan rumah baru dan modern di wilayah tersebut,” tambahnya.

Rencana itu disambut Pemerintah Israel dan sejumlah politisi sayap kanan negara tersebut, termasuk Itamar Ben-Gvir, mantan menteri di kabinet Netanyahu. ”Donald, ini terlihat seperti permulaan persahabatan yang indah,” kata Ben-Gvir di platform X.

Menteri Pertahanan Israel Israel Katz, seperti halnya Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, menyambut baik rencana tersebut dan bergerak cepat. Dia menyatakan telah memerintahkan tentara Israel menyiapkan rencana untuk mengizinkan penduduk Gaza yang ingin meninggalkan wilayah tersebut.

”Saya menyambut baik rencana berani Presiden Trump. Penduduk Gaza harus diberi kebebasan untuk meninggalkan dan beremigrasi, sebagaimana norma di seluruh dunia,” kata Katz di X.

Ia mengatakan, rencana yang tengah disusunnya mencakup opsi keluar melalui penyeberangan darat serta pengaturan khusus untuk keberangkatan melalui laut dan udara.

Rencana Donald Trump, pengembang real estat yang beralih menjadi politisi, memicu kemarahan, tidak hanya di Timur Tengah, tetapi juga di seluruh dunia.  Wacana, yang menurut Trump hanya pemindahan sementara, diungkap Trump tepat saat Israel dan kelompok perjuangan pembebasan Palestina, Hamas, memulai kembali perundingan gencatan senjata tahap kedua.

Perundingan itu diharapkan akan membuka jalan bagi penarikan penuh militer Israel dari Jalur Gaza, pembebasan sandera berikutnya untuk ditukar dengan tahanan Palestina, dan berakhirnya perang yang telah berlangsung hampir 16 bulan.

Arab Saudi, sekutu utama AS di Timur Tengah, menolak mentah-mentah usulan tersebut. Arab Saudi, yang pada masa pemerintahan pertama Trump menjadi target utama normalisasi hubungan dengan Israel, menolak tindakan itu karena menilai tindakan tersebut adalah upaya pencaplokan tanah serta pengusiran warga Palestina. Hal ini akan mengubur mimpi rakyat Palestina memiliki negara dan tanah air sendiri.

”Kami tidak akan menjual tanah kami untuk Anda, pengembang real estat. Kami lapar, tunawisma, dan putus asa, tetapi kami bukan kolaborator,” kata Abdel Ghani, warga Gaza. ”Jika (Trump) ingin membantu, biarkan dia datang dan membangun kembali untuk kami di sini,” tambah ayah empat anak ini.

Trump dan pejabat Israel belum mengatakan bagaimana mereka akan bertindak jika warga Palestina menolak untuk pergi. Namun, lembaga Human Rights Watch dan kelompok advokasi hak rakyat Palestina lainnya menyatakan bahwa jika dilaksanakan, tindakan itu akan menjadi ”pembersihan etnis”, pemindahan paksa penduduk sipil suatu kelompok etnis dari suatu wilayah geografis.

Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi belum menanggapi secara terbuka mengenai rencana Trump itu. Akan tetapi, dalam sebuah pernyataan, Kamis (6/2/2025), Pemerintah Mesir menolak upaya untuk memindahkan warga Palestina dari Gaza sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional yang dapat melemahkan perundingan gencatan senjata dan mengancam Timur Tengah.

”Perilaku ini memicu kembalinya permusuhan dan menimbulkan risiko bagi seluruh kawasan dan fondasi perdamaian,” demikian pernyataan Kairo.

Sejumlah pejabat Mesir, yang tak mau disebut namanya, mengatakan, Kairo telah menjelaskan kepada pemerintahan Trump dan Israel bahwa mereka akan menolak usulan semacam itu. Bila tindakan itu tetap dilaksanakan, kesepakatan Mesir dan Israel yang telah berlangsung hampir setengah abad akan terancam.

Seorang diplomat Barat di Kairo, yang juga tak ingin diungkap identitasnya, mengonfirmasi telah menerima pesan penolakan Pemerintah Mesir. Diplomat itu mengatakan, Mesir sangat serius dan memandang rencana itu sebagai ancaman bagi keamanan nasionalnya.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan, penduduk Gaza harus dipindahkan karena wilayah itu akan dibangun kembali. Ia tidak menyatakan apakah ada jaminan warga yang dipindahkan akan dapat kembali dan mendapatkan haknya atau tidak .

Media Axios melaporkan, Rubio berencana untuk mengunjungi Timur Tengah pada pertengahan Februari 2025 dengan rencana perjalanan yang mencakup Israel, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi.

Dampak usulan Trump terhadap perundingan gencatan senjata masih belum jelas. Sejauh ini, baru 13 dari 33 sandera Israel yang akan dibebaskan pada tahap pertama yang telah dipulangkan. Tiga sandera lagi, menurut rencana, akan dibebaskan pada Sabtu (8/2/2025).

Hamas berulang kali mengecam usulan Trump. Dalam pernyataan, Kamis (6/2/2025), Hamas menyatakan bahwa setiap pengambilalihan Gaza oleh AS akan dianggap sebagai pendudukan wilayah. Ini menyiratkan bahwa Hamas dapat menanggapinya dengan perlawanan bersenjata.

Pejabat Hamas Basem Naim menuduh rencana Katz memulai persiapan pemindahan sebagai upaya menutup-nutupi kegagalan militer Israel mencapai tujuan perangnya. Naim juga menyatakan, warga Palestina terlalu terikat dengan tanah mereka untuk pergi.

Pengungsian warga Palestina telah menjadi salah satu isu paling sensitif di Timur Tengah selama beberapa dekade. Pengungsian paksa atau paksaan terhadap penduduk di bawah pendudukan militer merupakan kejahatan perang, yang dilarang berdasarkan Konvensi Geneva 1949.

Seperti halnya Trump dan Katz, Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar mengatakan bahwa perlu ide berbeda untuk membangun Gaza. Dia menyebut setiap kepergian harus dilakukan secara sukarela dan negara lain harus bersedia menerimanya.

”Kami belum punya rinciannya, tetapi kami dapat berbicara tentang prinsip-prinsip,” kata Saar dalam konferensi pers bersama mitranya dari Italia, Antonio Tajani. ”Semuanya harus berdasarkan pada keinginan bebas individu dan, di sisi lain, keinginan negara yang siap menyerap.”

Katz mengatakan, negara-negara yang menentang operasi militer Israel di Gaza harus menerima warga Palestina. ”Negara-negara, seperti Spanyol, Irlandia, Norwegia, dan lainnya, yang telah melontarkan tuduhan dan klaim palsu terhadap Israel atas tindakannya di Gaza, secara hukum, berkewajiban untuk mengizinkan penduduk Gaza memasuki wilayah mereka,” katanya.

Di Israel, ide ini mendapatkan dukungan kuat, terutama dari kelompok sayap kanan yang sejak awal mendesak pengusiran warga Gaza dan mendorong pengembangan pemukim Yahudi di sana.

(AP/Reuters)