Presiden Prabowo: Pemerintah Harus Mau Dikritik

BOGOR, KOMPAS — Kolaborasi partai dalam membangun bangsa tidak berarti bahwa semua partai politik harus menjadi bagian dari koalisi pemerintah. Kontribusi dalam berbagai bentuk bisa diberikan dari luar pemerintahan, tidak terkecuali dalam bentuk kritik dan pengawasan. Presiden Prabowo Subianto pun berjanji, pemerintah tidak akan antikritik.

Kesediaan pemerintah untuk menerima kritik disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya pada acara puncak perayaan Hari Ulang Tahun Ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025). Prabowo yang juga menjabat sebagai Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra berpidato di hadapan para kader Gerindra, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, serta ketua umum dan pimpinan semua partai politik (parpol) yang ada di Indonesia. 

Tidak hanya parpol anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus, koalisi pendukung pemerintah, acara itu juga dihadiri perwakilan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), satu-satunya partai parlemen yang berada di luar pemerintahan. PDI-P diwakili oleh Bendahara Umum PDI-P Olly Dondokambey dan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P Said Abdullah. Selain itu, acara juga dihadiri Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla, serta Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno.

Prabowo melanjutkan, baik Gerindra maupun partai-partai politik lain memiliki cita-cita yang sama, yakni berjuang untuk kepentingan bangsa dan negara. Oleh karena itu, sejak lama ia menolak konsep ”lawan politik” dalam demokrasi Indonesia. Menurut dia, dalam konteks kesamaan tujuan itu, parpol semestinya tidak bermusuhan, tetapi menjadi kawan seperjuangan yang bersaing untuk mengabdi kepada rakyat.

Dalam proses demokrasi elektoral, Prabowo mengakui, memang harus ada pihak yang menang dan kalah. Namun, setelah proses elektoral berakhir semua pihak semestinya bersatu kembali untuk bekerja sama dalam porsinya masing-masing. ”Bersatu tidak berarti semua masuk pemerintahan, tidak. Kalau perlu, iya. Kalau perlu. (Tetapi) kalau tidak, juga tidak apa-apa,” ujarnya.

Bagi Prabowo, tidak ada perbedaan status antara partai yang berada di dalam ataupun di luar pemerintahan karena mereka adalah sesama patriot bangsa. Dengan mengambil posisi di luar pemerintah, parpol justru bisa berkontribusi dengan memberikan koreksi dan pengawasan. Itu merupakan sumbangan yang penting untuk memperbaiki kinerja pemerintah.

”Kita (partai koalisi pemerintah) harus mau diawasi. Kita harus mau dikoreksi. Kita harus mau dikritik. Tetapi, kritiknya yang benar, jangan kritik berdasarkan dendam,” tuturnya.

Sejak dilantik pada 20 Oktober 2024, pemerintahan Prabowo-Gibran mendapatkan dukungan politik dari mayoritas parpol parlemen. Dari delapan parpol yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), hanya satu partai yang tidak menjadi bagian dari pemerintah, yakni PDI-P, partai pemenang Pemilu 2024 yang pada Pilpres 2024 mengusung pasangan calonnya sendiri. Selain PDI-P, ada pula Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang tidak mengusung Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 tetapi kemudian menjadi bagian dari pemerintahan.

Kendati berada di luar pemerintahan, sejumlah elite PDI-P mengungkapkan akan tetap mendukung Prabowo. Sebab, PDI-P tidak memiliki hambatan apa pun baik dengan sosok Presiden ke-8 RI itu maupun partai yang dipimpinnya. Dalam beberapa waktu terakhir, santer pula dikabarkan bahwa Prabowo akan bertemu dengan Ketua Umum PDI-P yang juga Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.

Ditemui seusai acara HUT Ke-17 Gerindra, Said Abdullah tidak menampik bahwa peluang pertemuan antara Prabowo dan Megawati tetap ada. Bahkan, dengan hadirnya PDI-P di acara Gerindra, peluang pertemuan itu semakin terbuka. Adapun saat ini Megawati tengah berada dalam lawatan ke Uni Emirat Arab setelah dari Italia dan beribadah umrah di Arab Saudi.

”Insya Allah akan semakin dekat (pertemuan Prabowo dengan Megawati),” katanya.

Ia melanjutkan, PDI-P memang tidak harus masuk ke pemerintahan. Namun, partainya tetap akan mendukung pihak-pihak yang sama-sama memiliki keberpihakan kepada rakyat. ”(Kami) tidak harus masuk dalam pemerintahan, yang penting visi dan orientasi kerakyatannya sama,” ujar Said.

Selain bicara soal hubungan pemerintah dengan parpol, Prabowo juga menyinggung tentang aspirasi para kader Gerindra untuk mencalonkannya kembali sebagai kandidat presiden pada Pilpres 2029. Aspirasi itu disampaikan dalam Kongres Luar Biasa (KLB) Gerindra di kompleks kediaman Prabowo, Hambalang, Jawa Barat, Kamis (13/2/2025). Dalam KLB itu, para pengurus pusat, daerah, dan cabang Gerindra juga menetapkan kembali Prabowo sebagai Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina Gerindra periode 2025-2030.

”Memang sebetulnya aneh, baru 100 hari bekerja sudah dipaksa untuk mencalonkan lagi di tahun 2029,” kata Prabowo.

Ia mengaku telah mengingatkan kepada para kader Gerindra untuk mengawal dirinya dalam menjalankan program-program pemerintahan selama lima tahun ke depan. Jika ia gagal mengeksekusi itu semua, ia pun meminta untuk tidak dicalonkan. ”Kalau mengecewakan kepercayaan rakyat, saya malu untuk maju lagi,” tutur Prabowo.

Menanggapi wacana itu, sebagian parpol anggota KIM Plus pun tidak mempermasalahkan. Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto, salah satunya. ”PAN, kan, sekutu sejatinya Gerindra. Yang paling setia dengan Gerindra, kan, PAN. Tiga sampai empat kali, mungkin lima kali, tapi yang paling setia dengan Gerindra dan Pak Prabowo adalah PAN,” kata Yandri yang kini menjabat sebagai Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, saat ditemui di sela-sela HUT Ke-17 Gerindra. 

Ketua Umum PKB sekaligus Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar pun mengaku tidak mempermasalahkan jika Prabowo maju sebagai capres 2029. Sebab, sosok itu dinilai sejalan dengan kebutuhan bangsa. Lebih dari itu, PKB pun tidak keberatan jika diajak untuk bergabung menjadi parpol pengusung Prabowo. ”Dengan senang hati,” ujarnya.

Sementara bagi PDI-P, kata Said, keputusan Gerindra untuk mengusung Prabowo pada Pilpres 2029 merupakan keputusan yang realistis. Sebagai parpol yang didirikan dan dipimpin Presiden itu, sudah semestinya mereka kembali untuk mencalonkan Prabowo. 

Namun, ia belum bisa menegaskan seperti apa PDI-P melihat keputusan tersebut. Hanya saja, ia memastikan bahwa partainya selalu berada bersama semua parpol yang memiliki kesamaan orientasi kerakyatan. ”Kami akan selalu bersama dengan semua partai, khususnya Gerindra, (karena) orientasinya PDI-P dengan Gerindra (itu) sama,” ucap Said.