RI Perkuat Industri Pertahanan Tanpa Gabung Aliansi Militer

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat industri pertahanan. Sebab, kekuatan pertahanan merupakan salah satu penjamin kesejahteraan bangsa. Kendati penguatan pertahanan membutuhkan kerja sama antarnegara, Indonesia tetap konsisten untuk tidak bergabung ataupun membangun aliansi militer dengan kekuatan mana pun.

Komitmen untuk memperkuat pertahanan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato pembukaan Indo Defence 2024 Expo and Forum di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Rabu (11/6/2025). Pameran industri pertahanan dua tahunan itu berlangsung pada 11-14 Juni 2025. Selain dihadiri Presiden, pembukaan acara juga dihadiri Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Selain itu, hadir pula Menteri Pertahanan dan Panglima Angkatan Bersenjata dari sejumlah negara. Mereka antara lain Menteri Pertahanan Brunei Darussalam, Korea Selatan, Bosnia, Papua Niugini, dan Timor Leste. Ada pula Panglima Angkatan Bersenjata Brunei Darussalam, Seychelles, Vietnam, serta Ketua Gabungan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Arab Saudi.

Presiden mengatakan, keselamatan suatu bangsa harus dijamin oleh pertahanan. Meski tidak ada satu pun negara yang menghendaki perang, sejarah membuktikan bahwa bangsa yang enggan berinvestasi pada sektor tersebut rentan mengalami perampasan kedaulatan. Lebih dari itu, suatu bangsa pun bisa menjadi bangsa budak.

Sebelum meraih kemerdekaan, lanjut Prabowo, Indonesia juga pernah menjadi bangsa yang terjajah. Mengacu hasil riset terkini, selama penjajahan Belanda berlangsung, jumlah kekayaan negara yang diambil bangsa lain mencapai 31 triliun dollar AS. Jumlah itu setara dengan 18 kali lipat produk domestik bruto (PDB) Indonesia yang besarnya 1,5 triliun dollar AS atau sekitar 144 tahun anggaran negara. 

Dengan bekal kekayaan tersebut, kata Presiden, Belanda pernah mencapai PDB per kapita tertinggi di dunia. Oleh karena itu, jika Indonesia berhasil menjaga kekayaan nasional dengan memiliki pertahanan yang kuat, Prabowo meyakini, PDB Indonesia bisa menjadi salah satu yang tertinggi di dunia.

”Oleh karena itu, pertahanan adalah kebutuhan. Pertahanan adalah salah satu jaminan terhadap kemerdekaan. Pertahanan adalah salah satu jaminan terhadap kesejahteraan,” ujar Presiden.

Di tengah konteks tersebut, Indonesia berkomitmen untuk membangun pertahanan yang didasarkan pada wawasan pertahanan dan wawasan Nusantara. Dalam membangun pertahanan nasional, Indonesia tidak memiliki kepentingan eksternal dan tidak mewakili kepentingan kekuatan militer mana pun. Seluruh postur pertahanan nasional difokuskan untuk membangun kekuatan di teritori Indonesia.

Prabowo mengakui, kekuatan Indonesia untuk membangun pertahanan tidak sebesar kekuatan-kekuatan besar dunia. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama yang baik dengan semua negara. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah pun membuat kebijakan luar negeri yang netral dan nonblok.

”Kami menghormati seluruh kekuatan, seluruh negara. Kami ingin merawat hubungan baik dengan seluruh negara. Itu kenapa saya memperkenalkan kebijakan luar negeri yang disebut the policy of the good neighbour. Kami ingin menjadi tetangga yang baik bagi negara terdekat bahkan hingga yang terjauh,” kata Prabowo.

Berlandaskan prinsip nonblok itu, Indonesia juga berkomitmen untuk tidak bergabung dengan aliansi militer mana pun. ”Kami memutuskan untuk tidak bergabung dengan blok militer mana pun. Kami tidak bisa. Itu bukan keinginan dari rakyat Indonesia karena kami ingin membangun hubungan terbaik dengan seluruh kekuatan di dunia,” tutur Prabowo.

Pertahanan adalah kebutuhan. Pertahanan adalah salah satu jaminan terhadap kemerdekaan. Pertahanan adalah salah satu jaminan terhadap kesejahteraan.

Meskipun tidak bergabung dengan kekuatan mana pun, Presiden menegaskan bahwa Indonesia menghormati semua negara sahabat. Indonesia pun menghormati kedaulatan dan teritori semua negara. Sebab, tidak ada satu pun negara yang mau diintimidasi sekecil dan selemah apa pun negara itu.

Sejalan dengan kebijakan Presiden, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menjelaskan, Indo Defence 2024 mengambil tema ”Defense Partnership for Global Peace and Stability” atau ”Kemitraan Pertahanan untuk Perdamaian dan Stabilitas Global”. Pameran industri pertahanan itu diikuti oleh 1.180 peserta dari 42 negara sahabat. Dari total peserta itu, terdapat 659 perusahaan asing dang 521 produsen dalam negeri. 

Dari industri pertahanan nasional, hasil produksi yang dipamerkan antara lain Maung MV3 EV, Ranpur Harimau, dan senjata SS3 dari PT Pindad. Ada pula Fregat Merah Putih, kapal bantu rumah sakit dari PT PAL. Selain itu, ada pula modernisasi jet tempur F-15 PT Dirgantara Indonesia.

”Adapun industri pertahanan dari luar negeri yang akan memamerkan di Indo Defence antara lain Sukhoi 57 dari Rusia, sistem radar Aselsan ALP-300G dari Turki, dan pesawat tempur Rafale dari Perancis. Selain itu, Indo Defence juga memamerkan produksi nonalutsista seperti peralatan penanggulangan bencana alam dan kebutuhan kedaruratan lainnya,” kata Sjafrie.

Selain itu, pada hari pertama penyelenggaraan Indo Defence 2024, Presiden juga menyaksikan penandatanganan kontrak kerja sama industri pertahanan dan perbaikan 20 rumah sakit TNI yang nilainya mencapai Rp 33 triliun. Hal itu menambah jumlah kerja sama industri pertahanan yang sudah terbangun selama ini.

Catatan Kementerian Pertahanan, sepanjang periode 2020 hingga Juni 2025, total ada 792 kontrak kerja sama dari berbagai pihak dengan industri pertahanan dalam negeri dengan total nilai Rp 230 triliun.