Prioritaskan Makan Bergizi Gratis ke 11,3 Juta Warga Miskin (5)

JAKARTA, KOMPAS — Program Makan Bergizi Gratis, yang dimulai Januari 2025, bisa difokuskan bagi 11,3 juta anak sekolah, anak balita, ibu hamil, dan ibu menyusui dari warga miskin. Mereka adalah kelompok warga yang selama ini sulit mengakses makanan bergizi.

Jumlah warga miskin yang termasuk kriteria penerima Makan Bergizi Gratis (MBG) lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah target pemerintah tahun ini sebanyak 19,47 juta warga. Analisis Tim Jurnalisme Data Harian Kompas dari data mikro Survei Sosial Ekonomi Nasional Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022 menunjukkan adanya 11,3 juta orang yang masuk kategori miskin, atau 12 persen dari total 93,8 juta orang kriteria penerima MBG.

Dari total 11,3 juta orang tersebut, 5,5 juta orang atau 48,4 persen merupakan siswa SD hingga SMA sederajat dari keluarga miskin, yang konsumsi kalorinya kurang dari angka kecukupan gizi. Selanjutnya, 3,8 juta orang atau 33,5 persen adalah anak balita dari keluarga miskin. Sisanya 1,9 juta atau 16,6 persen meliputi ibu menyusui dan 168.513 atau 1,5 persen ibu hamil dari keluarga miskin.

Penentuan kategori miskin menggunakan acuan BPS tahun 2024 tentang klasifikasi pengeluaran per kapita setiap bulan. Warga yang masuk kategori keluarga miskin pada 2022 pengeluaran per kapitanya Rp 505.469 per bulan.

Khusus untuk anak sekolah, tim Kompas juga menghitung angka kecukupan gizi dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi untuk Masyarakat Indonesia.

Sofiatun (58), warga Slipi, Jakarta Pusat, adalah salah satu yang merasa terbantu dengan uji coba program ini di sekolah Nando (9), cucunya. Selama sebulan ini, Sofiatun tidak perlu membelikan nasi uduk dan orek tempe seharga Rp 7.000 sebagai bekal cucunya di sekolah.

”Saya senang. Alhamdulillah banget. Kalau dia pulang sekolah, saya menawari makan, katanya kenyang. Kalau ada makanan sisa dari sekolah, kadang dibawa pulang untuk adiknya, dimasukkan tempat bekal,” kata Sofiatun, yang ditemui akhir Desember lalu.

Sofiatun tinggal bertujuh dalam satu rumah, termasuk dengan Nando. Dia dan suaminya sama-sama sudah tidak bekerja. Di rumah itu hanya ibu Nando yang bekerja sebagai petugas kebersihan.

Dari 11,3 juta yang tersebut di atas, tim Kompas menghitung wilayah dengan proporsi jumlah warga miskin yang memenuhi syarat sebagai penerima MBG. Merujuk hitungan ini, Provinsi Sulawesi Barat sebagai wilayah dengan proporsi jumlah warga miskin terbanyak, yakni 150.377 orang atau 26,7 persen.

Urutan berikutnya Provinsi Gorontalo 108.908 orang atau 25,9 persen, Sulawesi Tenggara 288.888 orang (25,6 persen), Nusa Tenggara Timur (NTT) 605.013 orang (25,4 persen), dan Sulawesi Selatan 606.123 orang atau 19,4 persen.

Pada tingkat kabupaten kota, peringkat pertama ada di Kabupaten Dogiyai, Papua Tengah. Sebanyak 73,2 persen atau 13.479 di antaranya dalam kategori miskin. Kemudian Mappi, Papua Selatan, sebanyak 26.763 atau 52 persen, dan juga Rote Ndao, NTT, 41.707 orang atau 49,5 persen.

Di luar hitungan itu, perlu ada intervensi untuk warga miskin yang tinggal di wilayah dengan proporsi warga miskin yang kecil, seperti Sofiatun yang tinggal di Jakarta. Dari hitungan Kompas, di Jakarta ada 41.990 warga miskin atau 1,3 persen sasaran penerima MBG dari keluarga miskin.

Pelaksana Harian Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Pangan Papua Lunanka Daimboa merespons positif program MBG. Menurut Lunanka, masih banyak anak-anak sekolah di Papua yang belum mendapat asupan gizi yang cukup.

Dalam jawaban tertulis, Lunanka menginginkan, program ini benar-benar terwujud. Dengan demikian, dapat memenuhi angka kecukupan gizi anak. Harapannya, pengetahuan orangtua pada makanan bergizi semakin baik.

Jika program MBG diberikan kepada 11,3 juta warga miskin, alokasi harga makanan per porsi makanan lebih besar, yakni Rp 21.545, di atas patokan pemerintah, yaitu Rp 10.000 per porsi. Angka Rp 21.545 per porsi diperoleh Kompas dari alokasi dana pemenuhan gizi nasional pada 2025, yakni Rp 63,36 triliun dibagi 260 hari untuk 11,3 juta penerima.

Adapun 260 hari merupakan asumsi pelaksanaan program selama lima hari dalam sepekan. Jika dalam satu tahun ada 52 pekan, pelaksanaan program diasumsikan berjalan selama 5 kali 52 pekan. Hitungan ini belum memasukkan hari libur sekolah.

Anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk program MBG tahun 2025 sebesar Rp 71 triliun. Rinciannya, Rp 63,36 triliun untuk pemenuhan gizi nasional. Anggaran sisanya, untuk dukungan manajemen operasional.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyampaikan, program ini tidak menggunakan prioritas.

Paling lambat lima tahun, semuanya akan mendapat. Ini, kan, bukan dipilih, tapi program universal.

Pada 2025, menurut Hasan, akan dilaksanakan lebih dulu di daerah yang memiliki fasilitas dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dengan standar yang ditentukan. ”Daerah yang paling siap, tersedia lahannya, ada bangunan yang bisa dipakai atau bangunan yang bisa dibangun di situ. Kemudian dalam radius 1-2 kilometer ada 3.000 anak sekolah, ibu hamil, dan balita,” kata Hasan.

Hasan menambahkan, program ini akan terealisasi dalam waktu paling lambat lima tahun, menyasar 82 juta penerima manfaat dari program MBG. Hingga Desember 2024, menurut Hasan, ada sekitar 150 dapur yang melakukan uji coba MBG.

Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen Wahyu Yudhayana memaparkan, terdapat 100 Unit Pelayanan Makan Bergizi (UPMB) mitra Badan Gizi Nasional (BGN) yang dibangun di tanah aset TNI AD dari Aceh hingga Papua. Pembangunan UPMB dimulai sejak pekan pertama Juni 2024.

Wahyu mencontohkan, terdapat satu dapur UPMB di Komando Daerah Militer Iskandar Muda, Aceh, yang pembangunannya rampung 100 persen. Artinya, alat-alat untuk memasak sudah bisa dimasukkan ke dapur tersebut.

Melalui laman resminya, BGN mengajak masyarakat menjadi mitra program MBG. Menurut Guru Besar Departemen Gizi Universitas Indonesia Sandra Fikawati, pola kemitraan itu sebaiknya berdekatan dengan dapur penyedia MBG dengan sekolah-sekolah, khususnya di daerah kepulauan ataupun jarak antarsekolah dan permukimannya berjauhan.

Di daerah-daerah tersebut, lanjut dia, titik-titik dapur pelayanan perlu lebih banyak. ”Dengan demikian, jaraknya lebih terjangkau,” kata Fikawati.

Dosen Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Padjadjaran, Deni Kurniadi Sunjaya, belum melihat pemerintah punya target sasaran yang jelas. Dengan demikian, kata Deni, program ini cenderung bersifat politis untuk memenuhi janji kampanye. Dampaknya, program diwujudkan dengan skema pukul rata. 

Apabila program MBG diterapkan pukul rata, dia khawatir, anak-anak yang status gizinya normal dapat menjadi berlebihan dan berujung pada obesitas.

Jika ada keterbatasan dalam hal biaya, seharusnya bisa ditujukan ke anak-anak kurang gizi, seperti kelompok warga miskin atau rentan miskin. 

Karena itu, dia berharap program MBG dijalankan lebih rasional ke depannya, terutama dalam menentukan penerima program sehingga dapat mencegah malanutrisi.

=======================

Untuk mengikuti liputan tema ini selengkapnya, kami mengajak Anda bergabung dalam Whatsapp Group Pembaca Kompas, ”Investigasi & Jurnalisme Data”, dengan mengeklik tautan ini. Kami juga ingin mendengarkan pandangan Anda tentang artikel ini melalui survei berikut ini