”Program 100 Hari” Donald Trump Sudah Siap Jalan

WASHINGTON, MINGGU — ”Program 100 hari” pemerintahan presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump, sudah siap jalan. Segera setelah menginjakkan kakinya di Gedung Putih, Trump akan mulai mewujudkan janji-janji kampanyenya satu per satu. Sudah ada puluhan perintah eksekutif atau semacam keputusan presiden yang tinggal menunggu dieksekusi.

Trump mengaku tidak akan menjadi diktator kecuali ”pada hari pertama”. Banyak agenda yang sudah disiapkannya pada hari pertama di Gedung Putih. Kebijakan-kebijakan yang ”tinggal tunggu tayang” itu, antara lain, adalah deportasi massal imigran ilegal, mengampuni para perusuh Gedung Capitol pada 6 Januari 2021, dan membuat kasus kriminalnya ”menghilang”.

Trump juga akan mencabut kebijakan pemerintahan Presiden AS Joe Biden tentang pendidikan dan membongkar pemerintah federal dengan memecat ribuan pegawai federal yang dia yakini diam-diam melawannya. ”Saya akan menutup perbatasan dan saya ingin mengebor, mengebor, mengebor,” kata Trump tentang rencana pada hari pertamanya.

Berapa banyak perintah eksekutif yang akan keluar pada minggu pertama Trump berkuasa? ”Akan ada puluhan,” kata Sekretaris Pers Nasional Trump, Karoline Leavitt, kepada Fox News, Minggu (10/11/2024).

Perintah eksekutif adalah kewenangan khusus presiden AS untuk membuat kebijakan tanpa harus melewati proses legislasi yang normal. Biasanya kewenangan itu digunakan untuk keadaan mendesak atau darurat.

Ketika menjabat pada tahun 2017, Trump juga punya daftar panjang agenda yang akan dilakukan. Isinya termasuk merundingkan ulang kesepakatan perdagangan, mendeportasi imigran, dan menerapkan langkah-langkah untuk membasmi korupsi pemerintah. Namun, rencana itu tidak dilakukan sekaligus.

Trump juga pernah mengatakan, ”dalam waktu dua detik” setelah menjabat, dia akan langsung memecat Jack Smith. Dia adalah penasihat khusus yang menuntut dua kasus federal terhadap Trump.

Smith sudah mengevaluasi cara untuk menuntaskan kasus-kasus Trump karena kebijakan Departemen Kehakiman menyatakan presiden yang sedang menjabat tidak dapat dituntut.

Tahun lalu, Smith mendakwa Trump dengan tuduhan berencana membatalkan hasil pemilihan presiden tahun 2020. Trump juga dituding secara ilegal menimbun dokumen rahasia di rumahnya di Mar-a-Lago.

Trump tidak dapat membatalkan hukuman atas kasus uang tutup mulut di Negara Bagian New York. Namun, dia bisa memanfaatkan statusnya sebagai presiden terpilih untuk mengesampingkan atau menghapus hukuman pidananya itu. Jika berhasil, Trump terlepas dari hukuman penjara.

Satu-satunya kasus pidana yang mungkin masih bisa diproses adalah kasus Georgia. Trump didakwa di Georgia dengan sejumlah tuduhan melakukan kejahatan pemilu karena campur tangan dalam pemilu 2020. Kasus ini mungkin akan ditunda setidaknya hingga tahun 2029, pada akhir masa jabatannya.

Lebih dari 1.500 orang telah didakwa sejak segerombolan pendukung Trump menyerang Gedung Capitol. Trump menyebut mereka ”patriot yang luar biasa”. Dia berjanji membantu mereka pada hari pertama bekerja di Gedung Putih.

Sebagai presiden, Trump dapat mengampuni siapa pun yang dihukum di pengadilan federal, Pengadilan Tinggi Distrik Columbia, atau di pengadilan militer. Dia dapat menghentikan kasusnya dengan memerintahkan jaksa agungnya mundur.

”Saya cenderung mengampuni banyak dari mereka, tetapi tidak untuk semuanya, karena ada beberapa dari mereka yang sudah lepas kendali,” tulis Trump di akun media sosialnya.

Untuk memuluskan upayanya itu, Trump dapat memulai proses pencabutan perlindungan pegawai negeri sipil dari puluhan ribu pegawai karier. Mereka dapat dipecat dengan mudah dan diganti dengan orang-orang yang loyal kepada Trump.

Akan ada 50.000 dari 2,2 juta pegawai federal sipil. Trump berencana mengurangi tenaga kerja federal yang sejak dulu dianggapnya sebagai pemborosan yang tidak perlu. Upaya ini juga untuk mengendalikan negara bagian.

Di dalam pemerintahan, ada ratusan tenaga profesional yang ditunjuk secara politik yang datang dan pergi bersama pemerintahan. Ada juga puluhan ribu pejabat karier yang bekerja di bawah presiden.

Mereka dianggap sebagai pekerja apolitik yang keahlian dan pengalamannya membantu menjaga agar pemerintahan tetap berjalan. Biden mencabut perintah eksekutif tentang PNS itu pada Januari 2021. Namun, kongres gagal meloloskan undang-undang yang melindungi pegawai federal.

Rencana-rencana Trump yang dikhawatirkan banyak orang adalah rencana deportasi massal imigran ilegal. Ada 11 juta imigran tak berdokumen yang kemungkinan akan dideportasi. Trump mengatakan, pada hari pertama bekerja dia akan memulai program deportasi terbesar dalam sejarah AS.

”Saya akan menyelamatkan setiap kota dan desa yang sudah diserbu dan ditaklukkan. Kami akan memenjarakan para penjahat yang kejam dan haus darah ini, lalu mengusir mereka dari negara kita secepatnya,” ujarnya.

Upaya ini tidak akan mudah karena jumlah yang besar. Ini membutuhkan aparat penegak hukum yang banyak dan terlatih. Perlu juga fasilitas penahanan yang besar, pesawat terbang untuk memindahkan orang, dan negara-negara yang bersedia menerima mereka.

Untuk melaksanakan rencananya ini, Trump melandaskannya pada UU Musuh Asing tahun 1798. UU ini jarang digunakan untuk memungkinkan presiden mendeportasi siapa pun yang bukan warga negara AS dan berasal dari negara yang sedang berperang atau terancam. Garda Nasional akan dikerahkan atas perintah gubernur.

Penasihat utama Trump, Stephen Miller, mengatakan, gubernur dari Republik yang bersimpati dapat mengirim pasukan ke negara-negara bagian terdekat yang tidak mau berpartisipasi. Ketika ditanya tentang pembiayaan deportasi massal ini, Trump mengatakan, AS tidak punya pilihan. Ini bukan masalah biaya semata.

”Kita sedang diserbu Meksiko. Saya akan memberi tahu Claudia Sheinbaum (presiden baru Meksiko), jika mereka tidak menghentikan penjahat dan narkoba yang masuk ke negara kita, saya akan segera mengenakan tarif 25 persen pada semua yang mereka kirim ke Amerika,” kata Trump.

Sepanjang kampanye, Trump berjanji mengenakan tarif pada barang impor, khususnya barang dari China. Dia berpendapat, pajak impor itu akan mempertahankan lapangan kerja manufaktur di AS, mengurangi defisit federal, dan membantu menurunkan harga pangan.

Dia juga menganggap pajak impor sebagai hal yang penting dalam agenda keamanan nasionalnya. Besarnya tarif yang dijanjikannya bervariasi. Trump mengusulkan setidaknya tarif menyeluruh sebesar 10 persen untuk barang impor, pajak impor sebesar 60 persen untuk barang dari China, dan tarif 25 persen untuk semua barang dari Meksiko. (AFP/AP)