Program Swasembada Pangan Belum Sentuh Problem Krusial

JAKARTA, KOMPAS — Program Swasembada Pangan, khususnya beras, masih berorientasi pada peningkatan produksi dan pendapatan petani. Program itu belum banyak menyentuh sejumlah problem krusial, seperti buruknya kesehatan tanah, stagnasi produktivitas padi, serta guremisasi petani.

Hal itu menjadi salah satu poin yang mengemuka dalam diskusi ”Satu Tahun Kabinet Merah Putih: Menguji Janji Swasembada Pangan” yang digelar Institute for Development of Economics and Finance (Indef) secara hibrida di Jakarta, Jumat (17/10/2025) siang.

Narasumber diskusi itu adalah Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) Bustanul Arifin dan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian (Kementan) Yudi Sastro. Selain itu, ada juga Direktur Pengadaan Perum Bulog Prihasto Setyanto dan Kepala Pusat Pangan, Energi, dan Pembangunan Berkelanjutan Indef Abra Talattov.

Kalau problem-problem tersebut minim ditangani, pascaswasembada pangan nanti yang terjadi justru bukan peningkatan, melainkan peurunan produksi.

Bustanul mengatakan, swasembada pangan, terutama beras dan jagung, masih berorientasi pada produksi massal dan pendapatan petani. Pengguliran program itu belum menyentuh problem-problem klasik dan krusial di sektor pertanian.

”Beberapa problem itu, antara lain, terkait kesehatan tanah, produktivitas padi, dan guremisasi petani. Kalau problem-problem tersebut minim ditangani, pascaswasembada pangan nanti yang terjadi justru bukan peningkatan, melainkan penurunan produksi,” ujarnya.

Merujuk hasil Survei Ekonomi Pertanian (SEP) 2024 Badan Pusat Statistik (BPS), Bustanul menjelaskan, seluas 66,49 persen lahan pertanian di Indonesia dikategorikan tidak berkelanjutan atau belum menerapkan praktik pertanian berkelanjutan. Di samping itu, sekitar 70 persen lahan pertanian hanya memiliki bahan organik kurang dari 2 persen.

Ini terjadi terutama lantaran penerapan pemupukan yang tidak berimbang dan penanaman padi tanpa jeda atau merehatkan tanah. Di samping itu, produktivitas padi dalam 25 tahun terakhir stagnan di kisaran 5 persen per hektar.

”Bahkan, dalam 10 tahun terakhir, petani di Indonesia justru mengalami guremisasi. Jumlah petani yang memiliki lahan di bawah 0,5 hektar bertambah 2,64 juta orang, yakni dari 14,25 juta petani gurem pada 2013 menjadi 16,89 juta petani gurem pada 2023,” katanya.

Oleh karena itu, lanjut Bustanul, untuk menjaga keberlanjutan swasembada pangan, problem-problem itu perlu dibenahi sejak sekarang. Pertanian regeneratif atau pendekatan pertanian yang fokus pada pemulihan dan peningkatan kesehatan tanah dan ekosistem di sekitarnya perlu dikembangkan.

Teknik-teknik pertanian berkelanjutan berbasis teknologi dan penerapan benih unggul dengan produktivitas tinggi juga perlu diterapkan. Selain itu, perlu fokus pada peningkatan kesejahteraan petani-petani gurem yang dari tahun ke tahun semakin bertambah.

Dalam diskusi itu, Yudi Sastro mengaku optimistis Indonesia bakal mencapai swasembada beras dan jagung pakan pada 2025. Artinya, Indonesia tidak perlu mengimpor lagi beras konsumsi dan jagung pangan kendati masih sedikit mengimpor beras khusus dan jagung pangan.

Ia bahkan menyebutkan, tolok ukur dari swasembada pangan adalah peningkatan produksi. Peningkatan produksi itu dilakukan dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian di Jawa dan luar Jawa.

Intensifikasi lahan pertanian dilakukan dengan cara memanfaatkan lahan tidak produktif yang ditopang dengan bantuan pompa, serta perbaikan dan pembangunan jaringan irigasi. Adapun ekstensifikasi lahan dilakukan dengan mencetak 3 juta hektar sawah hingga empat tahun ke depan.

”Alih fungsi lahan di Jawa memang luar biasa. Selain berupaya mempertahankannya, kami juga mencoba mengatasinya dengan mencetak sawah baru di luar Jawa. Namun, hal itu tidak mudah,” kata Yudi.

Ia menjelaskan, banyak lahan pertanian di Jawa beralih fungsi akibat pembangunan permukiman dan proyek strategis nasional. Untuk mengganti sawah seluas 1 hektar di Jawa, setidaknya dibutuhkan setidaknya 3-5 hektar sawah di luar Jawa.

Ini mengingat produksi dan produktivitas padi di luar Jawa lebih rendah ketimbang di Jawa. Selain itu, butuh waktu yang cukup lama untuk membuka sawah serta meningkatkan produksi dan produktivitas padi di luar Jawa.

”Namun, kami akan berupaya merealisasikan cetak sawah baru itu sembari meningkatkan produksi dan produktivitas pangan di Jawa melalui intensifikasi,” ujar Yudi.

Diskusi tersebut juga menyinggung perihal kualitas beras Bulog. Selain itu, terungkap pula harga beras masih tinggi meskipun produksi beras nasional meningkat dan cadangan beras pemerintah (CBP) di Bulog berlimpah.

Menurut Abra, saat ini harga beras masih di atas harga eceran tertinggi (HET) meskipun Bulog telah mengguyur pasar dengan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP). Hal ini setidaknya disebabkan oleh tiga hal.

Pertama, berkembangnya praktik oligopoli dalam struktur pasar perberasan nasional. Penggilingan padi besar yang jumlahnya sedikit menguasai sebagian besar produksi gabah nasional dan jaringan ritel modern.

”Mereka menjadi penentu harga beras di pasar dan yang paling besar menikmati keuntungan dari kenaikan harga beras. Tidak mengherankan jika Menteri Pertanian berkali-kali menyebut mereka turut menikmati subsidi pupuk lantaran menguasai mayoritas produksi gabah nasional,” katanya.

Merujuk data Kementan, saat ini penggilingan padi kecil dan menengah di Indonesia berjumlah 124.506 unit. Sementara penggilingan besar sebanyak 1.056 unit. Penggilingan besar menguasai sekitar 60 persen produksi gabah nasional per tahun (Kompas, 29/8/2025).

Mereka menjadi penentu harga beras di pasar dan yang paling besar menikmati keuntungan dari kenaikan harga beras.

Penyebab kedua, lanjut Abra, tingkat kepercayaan konsumen terhadap mutu beras SPHP rendah sehingga enggan membeli beras itu. Ini mengingat beras Bulog berasal dari serapan gabah any quality (segala kualitas) dan beras impor tahun 2024.

Pada 16 Oktober 2025, Badan Pangan Nasional mengaku telah mengecek mutu CBP di Bulog. Hasilnya, sebanyak 29.990 ton dari 3,84 juta ton CBP turun mutu.

Beras yang kualitasnya turun itu terdiri dari 3.100 ton beras hasil pengadaan dalam negeri dan 26.890 ton beras impor atau pengadaan dari luar negeri. Bapanas juga mendapati 1,45 juta ton beras impor atau 37,95 persen dari total CBP sudah berusia simpan lebih dari enam bulan.

Adapun penyebab ketiganya, menurut Abra, telah terjadi keterlambatan dan kekurangtepatan penyaluran beras SPHP. Salah satunya akibat problem klasik, yakni lemahnya koordinasi di antara kementerian atau lembaga terkait.

”Bahkan, sampai muncul perdebatan, kenapa Bulog sulit sekali melepas atau menyalurkan beras yang menumpuk di gudang,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Prihasto mengemukakan, Bulog memang ditugaskan pemerintah untuk menyerap gabah any quality petani. Per 15 Oktober 2025, realisasi serapannya sudah mencapai 3,1 juta ton setara beras atau melebihi target serapan 3 juta ton setara beras.

Namun, meskipun menyerap gabah any quality, beras yang dihasilkan Bulog bukan beras any quality. Bulog memproses gabah itu menjadi beras yang mengikuti standar mutu, seperti derajat sosoh minimum 95 persen, kadar air 14 persen, butir patah 25 persen, dan butir menir 2 persen.

”Kalau tidak memenuhi kriteria itu, beras tersebut tidak akan dijadikan sebagai CBP yang disimpan di gudang Bulog. Gabah dengan kualitas yang tidak baik hanya memengaruhi penurunan rendemen gabah kering giling, bukan kualitas beras,” katanya.

Meskipun menyerap gabah ’any quality’, beras yang dihasilkan Bulog bukan beras ’any quality’.

Selain itu, Prihasto juga mengungkapkan, Bulog selalu menjaga transparansi mutu atau kualitas beras yang disimpan di gudang. Salah satunya adalah dengan bekerja sama dengan perusahaan inspeksi dan pengujian mutu, yakni PT Sucofindo.

”Perusahaan itu selalu memonitor dan menguji kualitas beras yang masuk dan disimpan di gudang Bulog secara berkala,” ungkapnya.