Proposal Trump soal Gaza Hidupkan Lagi Kolonialisme, Raja Jordania Abdullah II Tegas Menolak

WASHINGTON, RABU — Raja Jordania Abdullah II menyatakan penolakannya terhadap rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang akan mengosongkan Jalur Gaza, memindahkan warga Palestina ke wilayah lain, untuk menguasai wilayah tersebut. Puluhan pakar independen Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebut rencana Trump sebagai pelanggaran hukum internasional secara terang-terangan dan membawa dunia ke masa gelap kolonialisme.

Akan tetapi, Trump bergeming. Oleh karena besarnya bantuan yang telah diberikan AS kepada sejumlah negara, termasuk Jordania dan Mesir, Trump merasa di atas angin.

Trump, didampingi Menteri Luar Negeri Marco Rubio, bertemu dengan Raja Abdullah II dan Menlu Jordania Ayman Safidi serta Putra Mahkota Al-Hussein bin Abdullah II selama hampir dua jam di Gedung Putih, Washington DC, AS, Selasa (11/2/2025). Dalam pertemuan itu, seperti dilansir dari kantor berita Petra, Abdullah menegaskan kembali penolakan negaranya dan negara-negara Arab atas rencana Trump mengosongkan Gaza.

”Saya menegaskan kembali posisi teguh Jordania terhadap pemindahan warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat. Ini adalah posisi Arab yang bersatu. Membangun kembali Gaza tanpa memindahkan warga Palestina dan mengatasi situasi kemanusiaan yang mengerikan harus menjadi prioritas bagi semua,” kata Abdullah.

Abdullah menyatakan, perdamaian di Palestina dan Israel serta stabilitas di kawasan secara keseluruhan hanya akan tercapai jika semua pihak memastikan tercapainya solusi dua negara yang adil. Dia sekaligus mengingatkan pentingnya de-eskalasi dan bukan tindakan sebaliknya yang kontraproduktif, termasuk di Tepi Barat.

”Saya juga menekankan pentingnya bekerja menuju de-eskalasi di Tepi Barat dan mencegah memburuknya situasi di sana yang dapat berdampak luas bagi seluruh kawasan,” kata Abdullah.

Walau demikian, atas alasan kemanusiaan, Pemerintah Jordania akan membuka pintu bagi setidaknya 2.000 anak Palestina yang membutuhkan perawatan medis, khususnya kanker atau penyakit kronis lainnya. Selain itu, seperti dilansir Petra, Abdullah juga menyebutkan bahwa negaranya dan sejumlah negara Arab akan mengajukan rencana jangka panjang soal Gaza yang diyakini akan mengakomodasi semua pihak.

Keinginan Trump mengosongkan Gaza, yang kini dalam kondisi sangat hancur setelah pembumihangusan wilayah itu oleh Israel, ditolak banyak pihak. Puluhan pakar independen yang bekerja untuk PBB, Senin, menyatakan, pengosongan dan pengambilalihan dengan cara membeli lahan milik Palestina di Gaza akan membawa dunia mundur, memasuki era pelanggaran hukum yang kejam dan kolonialisme baru.

”Pelanggaran terang-terangan seperti itu oleh negara adidaya akan mematahkan tabu global tentang agresi militer dan membuat negara-negara predator lainnya berani merebut wilayah asing. Konsekuensi ini akan menghancurkan perdamaian dan hak asasi manusia secara global,” kata para pakar dalam pernyataan bersama, dilansir media Arab Saudi, Arab News.

Sejumlah ahli yang turut mengeluarkan pernyataan antara lain adalah Ben Saul, pelapor khusus untuk hak asasi manusia sekaligus perlawanan terorisme; Francesca Albanese, pelapor khusus untuk situasi hak asasi manusia di wilayah pendudukan Palestina; dan George Katrougalos, pakar independen untuk tatanan internasional yang demokratis dan adil.

Mereka menambahkan, pemaksaan pelaksanaan usulan Trump akan menghancurkan aturan paling mendasar dari tatanan internasional dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak 1945, yang dibuat oleh AS unuk memulihkan perdamaian setelah Perang Dunia II dan Holocaust. ”Hal itu akan mengembalikan dunia ke hari-hari gelap penaklukan kolonial,” sebut mereka.

Mereka juga menggarisbawahi pelanggaran hukum terang-terangan untuk menyerbu dan merampas tanah asing dengan paksa; mengusir penduduk secara paksa; dan menolak hak fundamental rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri, yang mencakup menjadikan Gaza sebagai bagian dari negara Palestina yang berdaulat.

”Pelanggaran semacam itu akan menggantikan aturan hukum internasional dan stabilitas yang dibawanya dengan ’yang terkuat adalah (individu atau kelompok) yang tidak menghormati hukum’,” sebut para pakar.

Albanese dan para ahli itu mengingatkan, deportasi massal warga sipil dari wilayah pendudukan diklasifikasikan sebagai kejahatan perang berdasarkan Konvensi Geneva 1949. ”Usulan AS akan mempercepat pemindahan paksa warga Palestina dari tanah mereka, yang dimulai pada Nakba 1947-48, dan sejak itu mencakup penghancuran rumah, pengusiran, perusakan dan pencurian sumber daya alam, serta pembangunan kriminal permukiman kolonial Israel yang ilegal,” kata mereka.

Terlepas dari sikap dan pandangan Abdullah serta negara-negara Arab, Trump mengatakan, Jordania serta Mesir pada akhirnya kelak akan setuju untuk menampung penduduk Gaza yang mengungsi. Kedua negara bergantung pada Washington untuk bantuan ekonomi dan militer. Trump merasa berada di atas angin.

”Saya yakin kita akan memiliki sebidang tanah di Jordania. Saya yakin kita akan memiliki sebidang tanah di Mesir,” kata Trump. ”Kita mungkin punya tempat lain, tetapi saya pikir ketika kita menyelesaikan pembicaraan kita, kita akan punya tempat di mana mereka akan hidup dengan sangat bahagia dan sangat aman.”

Dalam pertemuan itu, kedua pemimpin bersikap ramah satu sama lain. Akan tetapi, pernyataan Trump tentang Gaza dan bantuan ekonomi bagi Jordania telah menempatkan Abdullah dalam posisi yang canggung.

Sejumlah pejabat Pemerintah Jordania sebelum pertemuan mengatakan, mereka ingin menghindari pernyataan publik yang akan dimanfaatkan Trump untuk menyudutkan Abdullah. Pernyataan di dalam Ruang Oval seusai pertemuan juga disebut tidak direncanakan sebelumnya.

Trump tidak memedulikannya. Dia menyatakan rencana pembangunan kembali Gaza akan membawa perekonomian baru tidak hanya di Palestina dan Israel, tetapi juga di Timur Tengah. Menurut perkiraan, dibutuhkan dana sekitar 53 miliar dollar AS untuk membangun kembali Gaza.

”Kami akan mengambilnya. Kami akan mempertahankannya, kami akan menghargainya. Pada akhirnya, kami akan mewujudkannya di mana banyak pekerjaan akan tercipta bagi orang-orang di Timur Tengah,” kata Trump di Ruang Oval.

Posisi Jordania kini terjepit antara Arab Saudi, Suriah, Israel dan wilayah pendudukan Tepi Barat. Saat ini, setengah dari populasi Jordania yang berjumlah 11 juta jiwa berasal dari Palestina. Sejak peristiwa Nakba 1948, banyak warga Palestina mencari perlindungan di Jordania.

Pada tahun 1970, dalam peristiwa yang kemudian dikenal sebagai "September Hitam," bentrokan meletus antara tentara Jordania dan kelompok perjuangan Palestina yang digalang oleh Organisasi Pembebasan Palestina (PLO). Akibat peristiwa itu, kelompok-kelompok perjuangan Palestina diusir dari Jordania.

Amman juga terhuyung-huyung akibat penghentian bantuan Trump selama 90 hari. Israel dan Mesir telah diberikan keringanan. Akan tetapi, nasib bantuan AS senilai 1,45 miliar dollar AS yang diterima Jordania setiap tahun tetap dibekukan sambil menunggu tinjauan administrasi Trump atas semua bantuan asing. (AP/AFP/Reuters)