Trump: Saya Serius Membeli dan Memiliki Gaza

WASHINGTON, SENIN — Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan keseriusannya untuk membeli dan memiliki Jalur Gaza, tempat tinggal lebih dari 2 juta jiwa rakyat Palestina. Setelah itu, dengan latar belakangnya sebagai pengusaha real estat, dia akan mengizinkan sebagian kawasan di Gaza dibangun kembali oleh negara-negara di Timur Tengah.

Rencana tersebut sudah ditolak mentah-mentah oleh banyak negara, khususnya negara-negara Timur Tengah.

Keseriusannya itu disampaikan kembali oleh Trump dalam perjalanan menuju New Orleans untuk menghadiri pertandingan Super Bowl, Minggu (9/2/2025).

”Saya berkomitmen untuk membeli dan memiliki Gaza. Soal pembangunan kembali, kami bisa memberikannya kepada negara-negara lain di Timur Tengah untuk membangun sebagiannya. Orang lain dapat melakukannya di bawah naungan kami. Akan tetapi, kami berkomitmen untuk memilikinya, mengambilnya dan memastikan Hamas tidak bisa memilikinya kembali,” kata Trump.

Dia beralasan bahwa wilayah Gaza tidak bisa dihuni lagi. Tidak ada lokasi yang bisa ditinggali lagi oleh warga Palestina di Gaza. ”Tempat itu adalah lokasi penghancuran. Yang masih tersisa akan dihancurkan. Semuanya akan dihancurkan,” kata Trump.

Trump juga mengatakan bahwa ia terbuka pada kemungkinan mengizinkan beberapa pengungsi Palestina masuk ke AS. Akan tetapi, hal itu akan dipertimbangkan kasus per kasus. Sejauh ini belum ada parameter yang jelas.

Pernyataan tersebut adalah pernyataan ke sekian kalinya tentang Gaza oleh Trump di tengah proses negosiasi gencatan senjata tahap kedua yang tengah berlangsung antara Hamas dan Israel. Beberapa hari lalu, Trump menyebut, kekuatan militer Israel cukup mendorong keluarnya warga Palestina di Gaza sehingga Amerika Serikat tidak perlu lagi mengirimkan pasukannya untuk mengosongkan Gaza. Setelah pengosongan selesai dilaksanakan, Israel akan menyerahkan wilayah itu ke Pemerintah AS.

Untuk mendorong idenya diterima oleh negara-negara yang berbatasan langsung dengan Palestina, menurut Presiden Israel Isaac Herzog, Trump direncanakan akan bertemu dengan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi, Raja Jordania Abdullah II, dan bahkan Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman (MBS). Sejak awal mencetuskan ide ini, Trump sudah menyinggung Mesir dan Jordania untuk menerima keberadaan warga Palestina yang dijanjikannya mengungsi sementara waktu, selama proses pembangunan kembali Gaza berjalan.

”Mereka adalah mitra yang harus didengarkan, mereka harus diajak berdiskusi. Kita juga harus menghargai perasaan mereka dan melihat bagaimana kita membangun rencana yang berkelanjutan untuk masa depan,” kata Herzog, Minggu (9/2/2025), saat berbicara dengan stasiun televisi AS, Fox.

Herzog tidak mengatakan kapan atau di mana pertemuan tersebut akan berlangsung, dan ia juga tidak membahas substansi pembahasan. Ia hanya menyebut bahwa Trump akan bertemu dengan Raja Abdullah dalam beberapa hari mendatang. Kantor berita resmi Jordania, Petra, melaporkan, Raja Abdullah II direncanakan akan bertemu Trump di Washington DC, Selasa (11/2/2025), setelah bertemu dengan Menteri Luar Negeri Marco Rubio dan Menteri Pertahanan Pete Hegseth.

Usulan Trump untuk memindahkan warga Gaza dari wilayah Palestina oleh AS dan Israel tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Tidak jelas juga di bawah otoritas apa Trump dan AS akan mengklaim Gaza.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan yang akan memulai lawatannya ke wilayah Asia Tenggara, Minggu, mengatakan, tidak ada yang memiliki kewenangan untuk mengusir warga Gaza dari tanah air abadi mereka yang telah didiami selama ribuan tahun. Dalam pandangannya, wilayah Gaza, Tepi Barat, dan Jerusalem Timur adalah hak milik bangsa Palestina.

”Proposal-proposal tentang Gaza yang diajukan oleh pemerintahan baru AS di bawah tekanan para pemimpin Zionis tidak ada yang layak dibahas dari sudut pandang kami,” katanya.

Bersamaan dengan pernyataan Trump, sejumlah negara Timur Tengah mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang mengisyaratkan bahwa negara Palestina bisa didirikan di wilayah Kerajaan Arab Saudi. Tak hanya soal potensi pendirian negara Palestina di wilayah Arab Saudi, Netanyahu juga mengeluarkan pernyataan bahwa Pemerintah Mesir mencegah warga Gaza meninggalkan wilayah itu.

Netanyahu, dalam wawancara dengan stasiun televisi Channel-14 yang pro-pemerintahan sayap kanan Israel, menyebut tentang negara Palestina di wilayah Arab Saudi. Saat itu Netanyahu tengah menjawab pertanyaan Yaakov Bardugo tentang sikap Pemerintah Arab Saudi dan prospek normalisasi hubungan diplomatik kedua negara. Dia mengaitkan sikap Riyadh yang menyatakan bahwa tidak akan ada kemajuan ”tanpa negara Saudi”.

Saat itu juga dia menyadari kesalahannya. ”(Yang dimaksud adalah) negara Palestina,” kata Netanyahu.

”Kecuali jika Anda ingin negara Palestina berada di Arab Saudi,” kata Netanyahu. ”Mereka (Saudi) punya banyak wilayah.”

Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menolak pernyataan Netanyahu. Dalam pernyataannya, Kemenlu Arab Saudi menyebut pernyataan itu adalah upaya pengalihan kejahatan kemanusiaan yang terus-menerus telah dilakukan Pemerintah Israel terhadap bangsa Palestina di Gaza. Riyadh menyebut bangsa Palestina sebagai saudara rakyat Arab Saudi.

Dalam pernyataannya, Arab Saudi menyatakan, mentalitas pendudukan ekstremis ini tidak memahami apa arti tanah Palestina bagi bangsa Palestina. Pola pikir seperti itu, tambah pernyataan Riyadh, tidak menganggap bahwa warga Palestina layak untuk hidup sejak awal karena telah menghancurkan Jalur Gaza sepenuhnya dan menewaskan puluhan ribu orang ”tanpa sedikit pun rasa kemanusiaan atau tanggung jawab moral”.

Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Aboul Gheit menyatakan, pemikiran di balik pernyataan Netanyahu sebagai hal yang tidak dapat diterima dan mencerminkan keterpisahan total dari kenyataan.

Kemenlu Jordania mengecam keras rencana tersebut sebagai hasutan dan pelanggaran hukum internasional yang jelas. Amman menekankan bahwa rakyat Palestina memiliki hak untuk mendirikan negara yang merdeka dan berdaulat.

Sementara Kemenlu Uni Emirat Arab mengecam komentar Netanyahu sebagai tercela dan provokatif. Pemerintah Qatar, salah satu mediator negosiasi gencatan senjata Hamas dan Israel, juga menyebut pernyataan Netanyahu ”provokatif”.

Rencana Trump dan pernyataan Netanyahu dinilai tak hanya akan membahayakan upaya normalisasi hubungan diplomatik Arab Saudi-Israel, tetapi juga memicu sentimen anti-Amerika di negara tersebut.

”Jika ini akan menjadi kebijakannya, dia menutup pintu bagi pengakuan Saudi terhadap Israel,” kata James Dorsey, peneliti di Institut Timur Tengah, Universitas Nasional Singapura.

Rencana Trump untuk memindahkan warga Gaza ke Mesir dan Jordania atau bahkan Arab Saudi memiliki risiko bagi pemerintahan Arab Saudi. Peneliti Arab Saudi, Aziz Alghasian, mengatakan, jika warga Gaza dipindahkan ke Jordania dan Mesir, hal itu akan melemahkan dua negara yang selama ini menjadi penopang stabilitas keamanan kawasan, khususnya Arab Saudi. ”Rencana Trump, ditambah dengan pendekatan Netanyahu, menimbulkan risiko besar bagi Arab Saudi,” kata Alghasian.

Dia menambahkan, sikap transaksional Trump dan khususnya Netanyahu adalah bukti bagi Arab Saudi bahwa mereka bukan mitra sejati untuk mewujudkan perdamaian di Palestina.

Anna Jacobs, peneliti Arab Gulf States Institute di Washington, mengatakan, pernyataan Trump semakin memperkeruh situasi di kawasan dan memicu sentimen anti-Amerika. ”Dia malah mempersulit, bukannya mempermudah, normalisasi hubungan Saudi-Israel.”

Pandangan senada disampaikan Andreas Krieg dari King’s College London. Arab Saudi tidak akan begitu saja menyetujui normalisasi dengan Israel saat diminta oleh Washington.

Sebelum perang Gaza, Arab Saudi bernegosiasi untuk mendapatkan jaminan keamanan dan bantuan pembangunan program nuklir sipil sebagai imbalan atas hubungan dengan Israel.

”Mereka bukan negara bawahan AS, jadi mereka tidak hanya menerima perintah dari Trump,” kata Krieg.

”Dan saya pikir mereka akan tetap teguh pada posisi mereka, bersedia berunding di sana-sini. Namun, garis merah utama tetap ada,” tambah Krieg.

Ia menambahkan, posisi Arab Saudi sekarang menjadi sangat krusial bagi Riyadh karena hal ini menjadi legitimasi negara tersebut tidak hanya di kalangan dunia Arab, tetapi juga negara-negara yang memiliki penduduk Muslim.

”Tidak ada seorang pun di Arab Saudi yang berkepentingan menjual negara Palestina,” kata Krieg. (AFP/Reuters)