Warga Serbia tumpah ke jalan memprotes penangkapan sejumlah aktivis. Mereka juga menuntut pemilu dipercepat dan pemberantasan korupsi di Serbia.
30 Jun 2025 09:45 WIB · Internasional
Pada 28 Juni 2025, ratusan ribu warga Serbia berkumpul di pusat kota Beograd saat mereka mengeluarkan ”ultimatum” kepada pemerintah untuk mengadakan pemilihan umum lebih cepat setelah pemogokan selama berbulan-bulan yang dipimpin mahasiswa di seluruh negeri.
Selama lebih dari setengah tahun, mahasiswa telah memblokade universitas dan mengorganisasi demonstrasi besar di seluruh negeri, menuntut penyelidikan transparan terhadap korupsi dan tragedi yang terjadi di Serbia.
:quality(80)/https://asset.kgnewsroom.com/photo/pre/2025/06/30/8095bae4-5e9d-4d4c-aff3-8b0dfe8dad1a_jpg.jpg)
Unjuk rasa ini juga dipicu penangkapan puluhan pengunjuk rasa yang menuntut pemilihan umum lebih awal di Serbia pada hari Minggu sebelumnya. Massa memblokade jalan-jalan utama di seantero Serbia. Ribuan warga keluar rumah, turun ke jalan, dan memasang pagar serta tempat sampah di sejumlah lokasi di ibu kota Belgrade.
Jembatan ikonik negeri itu, yang membentang di atas Sungai Sava, tak luput dari sasaran massa yang marah atas penangkapan aktivis oleh polisi. Aksi serupa juga terjadi di kota-kota kecil di negara balkan tersebut.
Menggunakan telur, pengunjuk rasa melempari kantor Partai Progresif Serbia yang mendukung penguasa. Mereka juga menuntut pembebasan puluhan mahasiswa yang dipenjara. Bentrokan pecah di banyak tempat.
Polisi menggunakan pentungan, semprotan merica, dan perisai untuk melawan pengunjuk rasa yang melempar batu, botol, serta benda-benda lain dalam bentrokan.
Seusai bentrokan, sebanyak 48 polisi terluka, 77 pengunjuk rasa ditahan, serta puluhan lainnya belum jelas nasibnya. Pengunjuk rasa yang tertangkap akan menghadapi tuntutan pidana. Sebagian lain dituntut dengan rencana menggulingkan pemerintah yang sah.
Puluhan ribu pengunjuk rasa menyalahkan pemerintahan Presiden Serbia Aleksandar Vucic atas banyaknya kasus kekerasan yang terjadi. Mereka juga menyatakan pemerintahan Vucic ”tidak sah” dan meminta pemilu dipercepat.
Pemilihan umum Serbia untuk memilih presiden direncanakan berlangsung pada 2027 mendatang. Para kritikus berpendapat bahwa Vucic makin otoriter sejak berkuasa lebih dari satu dekade lalu, dan membatasi kebebasan demokrasi sekaligus membiarkan korupsi dan kejahatan terorganisasi merajalela. Namun, ia membantahnya.
Presiden Vucic dalam sebuah konferensi pers mengatakan, ”Akan ada lebih banyak penangkapan, dan identifikasi semua individu sedang berlangsung.”
Ia juga menuduh penyelenggara unjuk rasa memicu kekerasan serta penyerangan terhadap polisi, dan menuntut penuntutan hukum.
Peristiwa runtuhnya atap stasiun kereta api yang sedang direnovasi dan menewaskan 16 orang pada November menjadi awal protes antipemerintah yang memicu unjuk rasa besar-besaran. Pengunjuk rasa menuduh adanya korupsi dalam banyak proyek infrastruktur negara serta meminta pemerintah bertanggung jawab atas kelalaian yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa.
:quality(80)/https://asset.kgnewsroom.com/photo/pre/2025/06/30/4aa90d47-13d7-4ebb-9c61-2409c908dc5a_jpg.jpg)
Selama delapan bulan terakhir, ribuan pengunjuk rasa penentang Presiden Vucic terus-menerus mengadakan unjuk rasa. Mahasiswa menjadi kekuatan utama di balik demonstrasi antikorupsi nasional.
Pemerintah Vucic telah melancarkan tindakan keras terhadap universitas-universitas Serbia yang mogok dan lawan-lawan lainnya, sambil meningkatkan tekanan pada media independen saat mereka mencoba mengekang demonstrasi.
Penulis:
Ignatius Danu KusworoEditor:
Demitrius Wisnu WidiantoroPenyelaras Bahasa:
Galih Rudanto