Pulihkan Kenyamanan Warga, Pemerintah Perlu Perkuat Rasa Aman di Ruang Publik

SURABAYA, KOMPAS – Salah satu upaya untuk memulihkan kenyamanan warga, agar kembali beraktivitas, pemerintah perlu memperkuat rasa aman di ruang publik. Kehadiran aparat keamanan dan pemerintah daerah di ruang publik, diyakini bisa mendongkrak perekenomian yang kian melambat

Pengamatan setelah demonstrasi pekan lalu, aktivitas warga Kota Surabaya, Jawa Timur, yang menjadi salah satu lokasi kerusuhan, pada Senin (1/9/2025), terutama di pasar, mal, serta pusat keramaian cenderung sepi.

”Sudah hampir sebulan terakhir pembeli berkurang drastis, dan dampak demonstrasi pekan lalu, tidak hanya pembeli yang sepi, pedagang pun banyak yang memilih tak berjualan,” kata Sulaiman (55), pedagang sayur mayur di Gunung Anyar Surabaya.

Dengan situasi yang serba tak menentu seperti ini, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim Adik Dwi Putranto mengingatkan bahwa demonstrasi yang meluas dan berpotensi anarkis bisa memengaruhi stabilitas ekonomi nasional maupun daerah.

Semua pihak, baik pemerintah, DPR, maupun aparat penegak hukum, kata Adik, perlu melakukan introspeksi agar gejolak serupa tidak terulang. ”Saluran aspirasi seakan terputus sehingga terjadi hal seperti ini. Semua harus berbenah diri, termasuk pejabat pusat agar berhati-hati dalam membuat pernyataan yang bisa melukai masyarakat,” ujarnya.

Adik menekankan, demonstrasi yang berlangsung empat hari berturut-turut sebaiknya dihentikan. ”Stop, sudah cukup aksinya. Mari kita kembali bersama-sama membangun daerah,” tegasnya.

Kadin Jatim menilai, instabilitas politik dan aksi massa bisa menurunkan minat investasi serta kunjungan wisatawan. Australia, Amerika Serikat, dan Inggris bahkan telah mengeluarkan travel warning ke Indonesia. Kondisi ini dikhawatirkan dapat mengurangi perolehan devisa pariwisata serta kepercayaan investor.

”Bagi dunia usaha, stabilitas politik dan keamanan adalah syarat mutlak. Aspirasi rakyat harus diterima dan ditindaklanjuti dengan baik oleh pemerintah,” tambah Adik.

Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Jatim Ismed Jauhar menegaskan bahwa demonstrasi sah dalam bingkai demokrasi, tetapi tidak boleh mengganggu distribusi barang dan energi. ”Jangan sampai demo menghambat logistik. Daya beli dan daya saing justru harus kita tingkatkan di tengah kondisi global yang tidak menentu,” ucapnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), imbuh Adik, kontribusi sektor pariwisata dan transportasi terhadap produk domestik bruto (PDB) Jatim lebih dari 5 persen. Kondisi ini  diperparah dengan travel warning dari sejumlah negara, maka potensi kehilangan devisa pariwisata bisa lebih signifikan. Sementara usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bergantung pada kelancaran distribusi juga berisiko merugi.

”Gotong royong menjadi kunci agar aspirasi tersampaikan secara damai tanpa mengganggu pembangunan ekonomi,” ujarnya. 

Berdasarkan laporan BPS Jatim, angka kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke provinsi ini  pada Juli 2025 tercatat sebanyak 34.421 kunjungan atau turun 0,07 persen dibandingkan dengan bulan sama 2024 yang sebanyak 34.446 kunjungan.

Secara kumulatif, hingga Juli 2025, jumlah wisman yang berkunjung ke Indonesia mencapai 183.693 kunjungan, atau naik 202 kunjungan dibandingkan periode serupa tahun sebelumnya. Kunjungan wisman pada bulan Januari-Juli 2025 paling banyak dilakukan oleh wisatawan berkebangsaan China (55.172 kunjungan), Malaysia (49.494 kunjungan), dan Singapura (17.201 kunjungan).

Indikator pariwisata adalah jumlah perjalanan wisatawan Nusantara (wisnus), yang pada Juli 2025 tercatat sebanyak 17,76 juta perjalanan, atau naik 0,62 persen dari Juli 2024. Destinasi utama yang dikunjungi oleh wisnus diantaranya Kota Surabaya, Sidoarjo, Kabupaten Malang, dan Kota Malang.

Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel bintang bulan Juli 2025 sebesar 52,65 persen atau turun 6,90 poin dibandingkan bulan yang sama tahun sebelumnya. Begitu pula dengan TPK hotel non-bintang Juli 2025 juga menurun menjadi 23,01 persen atau turun 0,60 poin dibandingkan Juli 2024.

Sementara dari Lhokseumawe, Aceh dilaporkan, Komandan Korem (Danrem) 011/Lilawangsa Kolonel Inf Ali Imran menginstruksikan kepada TNI dan Polri yang bertugas pada pengamanan demonstrasi oleh sejumlah mahasiswa agar profesional waspada, namun tetap santun dan jangan terprovokasi.

”Waspada harus, namun kita jangan terprovokasi dan utamakan pendekatan, sehingga kegiatan berjalan aman dan terkendali,” ujar Ali Imran dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.id.

Menurut perwira Kopassus itu, adalah wajar dan hal biasa apa yang dilakukan para mahasiswa dan masyarakat yang ingin mendengarkan langsung tanggapan dari pejabat dan wakil rakyat, atas aspirasi mereka.

”Mereka hanya ingin menyampaikan aspirasi dan masukan ke pemerintah, bertujuan untuk kepentingan bersama, kemajuan bangsa. Saya putra Aceh, dan mereka tergabung adik-adik mahasiswa bersama warga adalah masyarakat kita,” ucapnya.