Donald Trump langsung mengebut. Setelah diambil sumpah, ia tancap gas mengeluarkan 200 perintah eksekutif.
21 Jan 2025 21:00 WIB · Internasional
WASHINGTON, SELASA — Begitu dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat pada Senin (20/1/2025) waktu setempat atau Selasa (21/1/2025) dini hari waktu Indonesia, Donald Trump langsung sibuk. Waktu di antara upacara pelantikan usai dan menjelang pesta perayaan pelantikan ia manfaatkan untuk mengumumkan 200 perintah eksekutif.
Perintah eksekutif adalah hak prerogatif presiden. Perintah ini tidak sepenuhnya bisa terwujud apabila tidak disetujui DPR. Meskipun demikian, Trump mengumumkan ada 200 perintah eksekutif yang sejatinya adalah janji-janji selama kampanye pemilihan presiden. Perintah eksekutif ini terbagi antara yang menyasar di dalam negeri AS dan yang berkaitan dengan kebijakan luar negeri.
Perintah pertama yang langsung ia keluarkan ialah mendeportasi imigran. Trump menyatakan keadaan darurat di perbatasan selatan, yaitu perbatasan AS dengan Meksiko. Di sana telah mengantre puluhan ribu orang dari negara-negara di Amerika Latin dan Karibia yang berharap bisa mendapat suaka politik di AS.
”Saya akan melanjutkan pembangunan tembok di sepanjang perbatasan. Saya juga akan mengerahkan pasukan ke selatan untuk mencegah invasi dari para imigran gelap,” ujar Trump.
Bagian dari aturan anti-imigran Trump ialah menghentikan pemberian kewarganegaraan kepada anak-anak imigran gelap yang lahir di AS. ”Negara Paman Sam” secara konstitusional menganut asas jus soli dan jus sanguini. Oleh sebab itu, aturan kewarganegaraan itu kemungkinan besar akan dipermasalahkan di DPR.
Masih perintah untuk aspek dalam negeri, Trump menyatakan semua kartel narkoba sebagai organisasi teroris yang mengancam keamanan nasional. Ia mengacu kepada Undang-Undang Musuh Asing 1789. Aparat penegak hukum di tingkat federal dan negara bagian akan diturunkan untuk membasmi kartel narkoba dan geng-geng bersenjata.
:quality(80)/https://kompasmedia.site/images/2025/01/21/85760f5befe3a4b8abecc039c65dae8e-AFP_36UX2RT.jpg)
Trump juga menandatangani perintah eksekutif untuk menggali Bumi demi mencari bahan bakar fosil, antara lain minyak bumi, batubara, dan gas alam. Dalam hal ini, ia terkenal dengan motonya, ”drill, baby drill” atau secara lepas bisa diartikan ”gali terus, Sayang”. Ia memercayai, keputusan ini bermuara pada kedaulatan energi AS yang membantu menurunkan inflasi.
Pada aspek politik, Trump mengampuni 1.600 orang yang ditangkap aparat penegak hukum akibat menyerang Gedung Capitol di Washington DC pada 20 Januari 2020. Ketika itu, Trump tidak menerima dirinya kalah pemilu dari Joe Biden. Penyelidikan DPR kemudian menyatakan Trump menghasut pendukungnya untuk menyerbu Capitol guna mencegah DPR mengumumkan hasil pemilu.
Trump juga meringankan hukuman untuk anggota kelompok ultrakanan Oath Keepers dan Proud Boys. Mereka ditahan karena menyebar ujaran kebencian, menghasut masyarakat, dan terlibat di dalam penyerangan Gedung Capitol pada 6 Januari 2020.
Salah satu kebijakan yang ditunggu-tunggu oleh warga AS ialah mengenai nasib pelantar media sosial Tiktok. Trump mengumumkan, ia memberi Tiktok waktu 75 hari untuk menjual sahamnya jika tidak ingin dilarang permanen. Walaupun mengaku sebagai pengguna dan penggemar Tiktok, Trump tetap mensyaratkan agar Tiktok menjual 75 persen saham yang dimiliki oleh China.
Sebagai gambaran, saham Tiktok dimiliki berbagai pihak. Sebanyak 20 persen dimiliki para pengusaha dari China, 20 persen dimiliki karyawan, dan 60 persen dimiliki para penanam modal dari luar negeri yang mencakup sejumlah pengusaha di AS. Persyaratan Trump ialah Tiktok harus menjual 20 persen saham yang dimiliki pengusaha-pengusaha China.
Sejumlah perintah eksekutif Trump yang tekait kebijakan luar negeri AS, antara lain, secara resmi menarik diri dari Perjanjian Paris 2015. Keputusan ini berhubungan dengan membuka kembali perizinan mengebor wilayah AS untuk mengeksplorasi bahan bakar fosil. Pemerintahan Biden yang progresif berusaha membalikkan keputusan Trump yang dikeluarkan pada pemerintahan jilid I (2017-2021) tersebut.
Perjanjian Paris 2015 berisi komitmen negara-negara untuk niremisi per 2030. Alasannya, dunia mengalami krisis iklim yang berbahaya. Apabila suhu Bumi tidak diturunkan 1,5 derajat celsius, pemanasan global mencapai titik kerusakan yang tidak bisa diperbaiki. Akan tetapi, Trump tidak memercayai hal tersebut dan mengatakan ekonomi AS lebih penting.
Hal lain yang ditinggalkan Trump ialah Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Sejak pandemi Covid-19 terjadi, Trump selalu berlawanan dengan WHO yang mengeluarkan imbauan agar dunia menerapkan pembatasan sosial.
Kini, Trump mengeluarkan AS dari WHO dengan salah satu alasan AS menyumbang terlalu banyak untuk lembaga tersebut. Bahkan, dana yang dikucurkan AS terlampau besar jika dibandingkan dengan sumbangan negara-negara lain. Hal ini, bagi Trump, tidak adil.
:quality(80)/https://kompasmedia.site/images/2025/01/21/e45202ef55f35e297ae0cfe39fac354d-2194979796.jpg)
Berkaitan dengan geografi, Trump memerintahkan untuk mengganti nama Teluk Meksiko menjadi Teluk Amerika. Akan tetapi, perintah ini tidak berlaku untuk seluruh wilayah perairan tersebut. Istilah Teluk Amerika dipakai untuk menyebut bagian yang berada di dalam wilayah AS.
Meskipun demikian, ada janji kampanye Trump yang belum terpenuhi melalui perintah eksekutif. Janji itu ialah menghentikan perang antara Rusia dan Ukraina dalam waktu semalam. Hal itu ia gembar-gemborkan ketika berkampanye dengan dalih memiliki hubungan dekat dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.
Penulis:
Laraswati Ariadne AnwarEditor:
Fransisca Romana Ninik W