Rapor Kemiskinan Kita

Per Maret 2025, jumlah penduduk miskin tercatat 23,85 juta atau 8,47 persen dari total 285 juta populasi. Sebagai perbandingan, pada periode sama 2024, angkanya 25,22 juta orang atau 9,03 persen dari penduduk, sementara penduduk miskin ekstrem tercatat 0,85 persen atau turun 0,41 persen poin dibandingkan Maret 2024 yang 1,26 persen. Angka kemiskinan per Maret 2025 itu bahkan disebut terendah sejak era 1970-an.

Di tengah ancaman stagnasi ekonomi, data BPS ini menjadi kabar menggembirakan meskipun kontras dengan kondisi di lapangan, seperti maraknya gelombang PHK, stagnasi pendapatan, turunnya daya beli, terus meningkatnya biaya hidup, kian menyusutnya jumlah kelompok kelas menengah, dan juga kehidupan yang semakin sulit yang dirasakan masyarakat.

Angka kemiskinan dan pengangguran biasanya mengikuti konjungtur ekonomi nasional. Namun, hal yang tak bisa dibantah dari statistik BPS, dua dekade terakhir, meski kemiskinan diklaim terus menurun, laju penurunannya kian melambat. Angka kemiskinan hampir bergeming kendati anggaran subsidi dan perlindungan sosal terus membengkak dari tahun ke tahun.

Gambaran kemiskinan lebih memprihatinkan lagi jika dilihat dari indeks kedalaman dan keparahannya. Banyak dari mereka yang terangkat dari garis kemiskinan, bergerombol di posisi sedikit di atas garis kemiskinan. Begitu ada guncangan sedikit saja, sontak terperosok ke bawah garis kemiskinan.

Bahkan, jika menggunakan garis kemiskinan terbaru global Bank Dunia, yakni 3,65 dollar AS/hari/kapita berdasar paritas daya beli 2021 (bukan 1,90 dollar AS seperti dipakai BPS), kemiskinan kita lebih mencengangkan lagi: 68 persen. Ini menempatkan kita di urutan keempat negara berpenduduk miskin terbanyak, hanya kalah dari Afsel, Namibia, dan Botswana.

Karena itu, mungkin terlalu dini untuk menepuk dada dan berpuas diri. Apalagi, kemiskinan sering kali juga dibarengi meningkatnya ketimpangan rasio gini tak banyak bergerak, dari 0,363 (2005) ke 0,375 (2025), bahkan tak banyak berubah sejak era Sukarno. Target menghapus kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada 2026 bukan pekerjaan mudah karena sifatnya struktural, sistemis, dan multidimensi, kecuali ada terobosan-terobosan luar biasa yang ditempuh.

Hal sama berlaku untuk membawa Indonesia keluar dari perangkap negara berpendapatan menengah, apalagi tak banyak inovasi program untuk mengatasi kemiskinan. Pemerintah masih banyak mengandalkan program jangka pendek dan karitatif, itu pun banyak yang tak tepat sasaran, dan belum ke pemberdayaan dan perluasan lapangan kerja berkualitas.

Selama lapangan kerja layak, pemberdayaan ekonomi rakyat dan akses ke perbaikan kualitas hidup masih tertutup bagi sebagian besar rakyat, sulit keluar dari kemiskinan. Untuk membebaskan Indonesia dari kemiskinan, pertumbuhan ekonomi tak hanya harus tinggi dan inklusif, tapi juga berkualitas.

Keluar dari perangkap pertumbuhan ekonomi rendah dan mencegah bonus demografi jadi bencana demografi adalah tantangan di depan mata. Orientasi kebijakan ekonomi dan sosial—terutama ketenagakerjaan, pangan, pendidikan, kesehatan, dan perumahan—menjadi penting di sini.