Kabinet Prabowo Kian Gemuk, Sejumlah Risiko Membayangi

JAKARTA, KOMPAS — Memasuki setahun masa pemerintahan, Presiden Prabowo Subianto kembali merombak kabinet untuk yang keempat kali. Perombakan dilakukan dengan menambah dua wakil menteri serta membentuk dua badan dan dua posisi baru yang membuat kabinet kian gemuk. Kabinet yang terus membesar ini dinilai akan menimbulkan risiko bagi kinerja pemerintah, termasuk dinamika pembagian tugas untuk wakil presiden.  

Presiden Prabowo Subianto melantik dua wakil menteri (wamen) di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (8/10/2025) sore. Mereka adalah Ahmad Wiyagus yang diangkat sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) dan Benjamin Paulus Octavianus sebagai Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes). Pelantikan kedua wakil menteri itu didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 32 M Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Menteri Merah Putih Masa Jabatan 2024-2029.

Dengan pelantikan Ahmad Wiyagus, jumlah wamendagri bertambah menjadi tiga orang. Dua wamendagri lainnya, Bima Arya Sugiarto dan Ribka Haluk, sudah dilantik lebih dulu.

Ahmad Wiyagus merupakan purnawirawan polisi yang terakhir menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri. Ia juga pernah duduk sebagai Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Barat.

Dari ketiga wamendagri itu, satu di antaranya merangkap jabatan, yakni Ribka Haluk. Bersamaan dengan pelantikan dua wamen di Istana, Ribka juga dilantik sebagai anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.

Sama halnya dengan wamendagri, jumlah wamenkes juga bertambah. Setelah perombakan kabinet jilid IV, posisi yang semula hanya diduduki oleh Dante Saksono Harbuwono kini juga dijabat oleh Benjamin Paulus Octavianus. Benjamin Octavianus Paulus adalah seorang dokter ahli penyakit paru yang juga Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra.

Pada awal pembentukan Kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo sudah memiliki 56 wakil menteri. Selama hampir satu tahun pemerintahan, Presiden Prabowo menambah tiga wakil menteri. Selain Dante dan Benjamin, sebelumnya Presiden juga mengangkat Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah.

Selain itu, ada pula beberapa wakil menteri yang berpindah posisi. Salah satunya Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu. Pada kesempatan yang sama, Rabu sore, Anggito dilantik Presiden menjadi Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Anggito mengisi jabatan yang sebelumnya dijabat oleh Purbaya, yang diangkat menjadi Menteri Keuangan pada reshuffle kabinet, 8 September 2025.

Ditemui seusai pelantikan, Menteri Keuangan Purbaya membenarkan, kini posisi wamenkeu tersisa dua orang. Namun, belum ada perintah dari Presiden untuk meniadakan atau mengisi posisi yang kosong setelah Anggito diangkat menjadi Ketua Dewan Komisioner LPS.

”Untuk sementara saya yang handle (tangani), kelihatannya akan seperti ini terus, dua wamen cukup, irit gaji juga,” kata Purbaya sambil berkelakar.

Tak hanya melantik dua wamen dan Ketua Dewan Komisioner LPS, kali ini Presiden juga melantik Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengatur Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN). BP BUMN itu merupakan hasil perubahan dari Kementerian BUMN. Badan baru ini dibentuk sebagai konsekuensi dari perubahan status Kementerian BUMN yang diatur dalam revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Perubahan itu telah disepakati pemerintah dan DPR, awal Oktober.

Presiden mengangkat Dony Oskaria sebagai Kepala BP BUMN. Sementara Aminuddin Ma’ruf dan Tedi Baratha dilantik sebagai Wakil Kepala BP BUMN. Dony dan Aminuddin sebelumnya merupakan Wakil Menteri BUMN.

Selain itu, Presiden juga melantik ketua dan sejumlah anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Velix Wanggai ditugaskan untuk menjdi ketua komite tersebut. Sementara John Wempi Wetipo, Ignatius Yoko Triyono, Paulus Waterpauw, Ribka Haluk, Ali Hamdan Bogra, Gracia Josaphat Jobel Mambrasar Yani, John Gluba Gepze, dan Johnson Estrella Sihasale, dilantik sebagai anggota.

Di luar dua wakil menteri dan pimpinan badan, Presiden membuat dua posisi baru dan melantik pejabat terkait. Kedua posisi dimaksud adalah Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan yang dijabat Dirgayuza Setiawan, dan Asisten Khusus Bidang Analisa Data Strategis yang dijabat oleh Agung Gumilar Saputra.

Banyaknya kementerian dan anggota kabinet membuat prioritas evaluasi hanya akan terjadi pada kementerian-kementerian utama saja.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, penambahan wamendagri dibutuhkan untuk mengurus Indonesia yang luas, terdiri atas 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota. 

”Tentunya dalam rangka pembinaan dan memastikan pembangunan di setiap daerah, baik provinsi maupun kabupaten kita dapat berjalan dengan baik dan lancar, maka Bapak Presiden merasa perlu memberikan tambahan kekuatan di Kementerian Dalam Negeri dengan mengangkat satu wakil menteri dalam negeri,” katanya.

Di Kementerian Kesehatan, lanjut Prasetyo, tambahan wakil menteri diperlukan untuk membantu menyelesaikan masalah yang terjadi di Badan Gizi Nasional (BGN). BGN merupakan badan yang dibentuk sejak awal pemerintahan Prabowo untuk melaksanakan program prioritas Makan Bergizi Gratis.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, Benjamin yang merupakan ahli penyakit paru akan diberi tugas khusus untuk memberantas tuberkolosis. Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, kehadiran tiga wamendagri bakal memperkuat kinerja Kemendagri dalam menjangkau daerah-daerah. 

Sementara mengenai posisi baru, yakni asisten khusus presiden, Prasetyo mengatakan, tidak ada pertimbangan khusus dari Presiden. Sejak Prabowo dilantik pada 20 Oktober 2024 pun Dirgayuza Setiawan dan Agung Gumilar Saputra disebut sudah membantu kerja Presiden. Kerja dimaksud mulai dari menyiapkan data dan menyusun pidato Presiden.

Dihubungi terpisah, Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes mengatakan, penambahan anggota kabinet akan menimbulkan risiko bagi jalannya pemerintahan dalam jangka menengah dan jangka panjang. Hal tersebut salah satunya karena dengan banyaknya kementerian dan anggota kabinet, dapat membuat Presiden kehilangan kendali atas pemerintahan.

”Bukan karena Presiden tidak punya kendali, melainkan banyaknya kementerian dan anggota kabinet membuat prioritas evaluasi hanya akan terjadi pada kementerian-kementerian utama saja atau kementerian yang mengurusi bidang-bidang strategis,” katanya.

Banyaknya anggota kabinet dengan latar belakang yang sebagian besar berasal dari partai politik, menurut Arya, juga bakal mempersulit Presiden untuk merombak kabinet. Itu terlihat dari empat reshuffle yang sudah dilakukan, Presiden harus bernegosiasi dengan banyak partai untuk mengambil keputusan penggeseran menteri atau wakil menteri. Lebih dari itu, posisi Presiden juga kian sulit karena harus mencari sosok yang tidak hanya memiliki kompetensi tetapi juga bisa diterima oleh partai.

Dalam ranah aggaran, penambahan anggota kabinet juga akan memperbesar alokasi anggaran untuk operasional menteri dan wakil menteri. Padahal, di saat bersamaan pemerintah juga mengurangi transfer keuangan daerah dan memangkas berbagai alokasi anggaran untuk membantu program strategis.

Lebih dari itu, Arya juga mengingatkan bahwa penambahan anggota kabinet serta badan dan komite juga akan memengaruhi dinamika dengan wakil presiden. ”(Dengan keberadaan anggota kabinet dan badan yang semakin rigid) peran wakil presiden akan semakin mengecil,” ujarnya.