”Reshuffle Kabinet” Dinilai Belum Menjawab Tuntutan Publik

JAKARTA, KOMPAS — Pergantian personel di Kabinet Merah Putih lebih tampak untuk mengukuhkan otoritas Presiden Prabowo Subianto. Reshuffle kabinet belum bisa menjawab tuntutan publik.

Pengajar Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya, Airlangga Pribadi, menilai dua reshuffle terakhir menunjukkan Presiden Prabowo ingin meneguhkan otoritasnya sebagai Presiden. Karena itu, Prabowo menempatkan orang-orang yang benar-benar dipilih dan mencoba mengurangi menteri yang dipilih sebagai bagian dari konsesi politik, terutama dengan kekuatan lama.

”Proses tersebut dijalankan secara bertahap,” tutur Airlangga, Kamis (18/9/2025), saat dihubungi dari Jakarta.

Dari dua kali pergantian personel itu, beberapa nama memang berasal dari Partai Gerindra, seperti Ferry Juliantono yang menggantikan Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Koperasi, Mochamad Irfan Yusuf dan Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Menteri dan Wakil Menteri Haji dan Umrah, Angga Raka Prabowo Kepala Badan Komunikasi Pemerintah yang menggantikan Hasan Nasbi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, serta Rohmat Marzuki Wakil Menteri Kehutanan yang menggantikan Sulaiman Umar Shiddiq.

Nanik S Deyang yang menjadi Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) pun bukan orang baru bagi Prabowo. Dia adalah Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional Koalisi Adil Makmur yang mengusung Prabowo-Sandiaga Uno dalam Pemilihan Presiden 2019. Dia juga wakil ketua yayasan yang didirikan Prabowo yang fokus pada anak, perempuan, dan masyarakat miskin, Gerakan Solidaritas Nasional (GSN).

Adapun Wakil Kepala BGN Sonny Sanjaya merupakan lulusan Akademi Kepolisian 1991 dan pernah menjadi Kepala Polres Majalengka pada 2011 dan setelahnya menjadi Kapolres Bandung. Dia terakhir berpangkat Brigadir Jenderal saat bekerja sebagai perwira tinggi Badan Reserse Kriminal Polri. Setelahnya Sonny mengisi jabatan Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah II BGN sejak Januari 2025.

Pengisian personel dengan ”orang-orang Presiden” ini menunjukkan Prabowo berusaha meminimalkan tokoh-tokoh yang dipandang memiliki persoalan dengan publik. Selain itu, kata Airlangga, Presiden mencoba mendapatkan persepsi publik bahwa ini adalah langkahnya untuk ”bersih-bersih”.

Kendati demikian, Direktur Eksekutif The Indonesian Institute Center for Public Policy Research Adinda Tenriangke Muchtar menilai reshuffle ini terlambat. Sebab, kritik masyarakat terhadap beberapa menteri yang ditengarai bermasalah dengan kasus korupsi sudah lama disampaikan.

Namun, ada dinamika seperti unjuk rasa oleh pelajar dan mahasiswa di akhir Agustus ini. Unjuk rasa yang berujung kerusuhan dan penjarahan rumah beberapa anggota DPR dan seorang menteri membuat pemerintah menghitung ulang langkah untuk meredakan gejolak.

Adinda pun menilai reshuffle belum menjawab semua desakan serius masyarakat sipil. Reformasi birokrasi, masalah komunikasi publik, kinerja yang lemah dan bermasalah, serta lemahnya meritokrasi tampak masih menjadi pekerjaan rumah Kabinet Merah Putih. Efisiensi anggaran masih kerap salah kaprah dan menyisakan persoalan. Para pejabat yang dinilai bermasalah pun belum diganti.

Semestinya, lanjut Adinda, ada evaluasi atas kinerja kabinet secara menyeluruh. Prioritas kerja kabinet juga harus disusun secara jelas. Semua harus menjawab tuntutan masyarakat, termasuk tuntutan 17+8 yang diusung pada unjuk rasa, akhir Agustus lalu.

”Soal apakah reshuffle ditujukan untuk pemerintahan yang lebih baik, tergantung perjalanan dan buktinya ke depan dengan pilihan Presiden kemarin,” tutur Adinda.

Kendati ada banyak kritik mengiringi serta ada masalah seperti kabinet gemuk dan inefisiensi, Airlangga sepakat kabinet yang baru mengalami pergantian ”pemain” ini perlu mendapatkan kesempatan bekerja. ”Kita tunggu ke depan, setidaknya selama enam bulan ke depan,” ujarnya.

Hampir setahun masa pemerintahannya, sudah tiga kali Presiden Prabowo me-reshuffle kabinetnya. Presiden pernah mengganti Satryo Brodjonegoro dengan Brian Yuliarto pada posisi Menteri Pendidikan Tinggi Sains Teknologi, 19 Februari 2025.

Kemudian pada reshuffle jilid kedua, 8 September lalu, Presiden memberhentikan Budi Gunawan dari posisi Menteri Koordinator Bidang Politik Keamanan, Ario Bimo Nandito Ariotedjo dari posisi Menteri Pemuda dan Olahraga, Budi Arie Setiadi Menteri Koperasi, Abdul Kadir Karding Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Sri Mulyani Indrawati dari posisi Menteri Keuangan, dan Ferry Juliantono dari posisi Wakil Menteri Koperasi.

Saat itu, Presiden sekaligus melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan, Mukhtarudin menjadi Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Ferry Joko Yuliantono sebagai Menteri Koperasi, serta Mochamad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umrah, dan Dahnil Anzar Simanjuntak menjadi Wakil Menteri Haji dan Umrah.

Adapun pada reshuffle ketiga, 17 September, kemarin, Presiden Prabowo memberhentikan AM Putranto dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan, M Qodari dari Wakil Kepala Staf Kepresidenan, Hasan Nasbi dari Kepala Komunikasi Kepresidenan, dan Sulaiman Umar dari jabatan Wakil Menteri Kehutanan.

Di reshuffle jilid ketiga ini, Presiden mengangkat Djamari Chaniago untuk mengisi jabatan Menko Polkam, Erick Thohir Menteri Pemuda dan Olahraga, Muhammad Qodari sebagai Kepala Staf Kepresidenan, Ahmad Dofiri sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian, dan Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah.

Selain itu, Presiden melantik Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Farida Farichah Wakil Menteri Koperasi, dan Rohmat Marzuki Wakil Menteri Kehutanan.

Di Badan Gizi Nasional, Presiden juga menambahkan struktur organisasi baru, Wakil Kepala BGN. Dua orang yang dilantik sebagai Wakil Kepala BGN adalah Nanik Sudaryati Deyang dan Sonny Sanjaya.

Dari dua reshuffle ini, jumlah pembantu Presiden pun semakin banyak. Jumlah menteri, tak lagi 48, melainkan 49 orang dengan Menteri Haji dan Umrah. Demikian pula, jumlah wakil menteri kini bertambah satu menjadi 56 orang dengan Wakil Menteri Haji dan Umrah.

Ini belum termasuk lembaga nonstruktural, seperti badan-badan yang baru dibentuk pada 25 Agustus lalu. Dua badan yang baru dibentuk itu adalah Badan Otoritas Pengelola Pantura Jawa/Badan Otorita Pengelola Tanggul Laut Pantura Jawa dan Badan Industri Mineral.