Sederet PR Menko Polkam Djamari Chaniago, Mitigasi Disinformasi hingga Konflik di Papua

JAKARTA, KOMPAS — Setelah dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam, Djamari Chaniago langsung dihadapkan pada sederet pekerjaan rumah yang harus diprioritaskan untuk dituntaskan. Tak menunggu waktu lama, ia pun langsung konsolidasi di kementeriannya, dan bakal mengevaluasi efektivitas dari tujuh desk yang dibentuk mantan Menko Polkam Budi Gunawan.

Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melantik Djamari Chaniago sebagai Menko Polkam di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/9/2025). Djamari menggantikan Budi Gunawan.

Seusai dilantik di Istana, Djamari langsung datang ke kantor Kemenko Polkam di Jalan Merdeka Barat, Jakarta. Ia bertemu dengan Wakil Menko Polkam Lodewijk Freidrich Paulus dan jajaran deputi.

”Titik berat yang kami bicarakan adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan internal walaupun itu juga ada sedikit-sedikit yang saya dapatkan dan akan saya bicarakan pada hari berikutnya dengan para pejabat di Kemenko ini,” ujar Djamari melalui keterangan resmi, Kamis (18/9/2025).

Mantan Panglima Kostrad itu mengaku tidak akan lepas dari program-program yang sudah dibuat menteri sebelumnya. Salah satunya adalah tujuh desk yang dibentuk Budi Gunawan untuk 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming.

Ketujuh desk itu ialah desk pilkada, desk pencegahan penyelundupan, desk pemberantasan narkoba, desk penanganan judi daring, desk koordinasi peningkatan penerimaan devisa negara, desk pencegahan tindak pidana korupsi dan perbaikan tata kelola, dan desk keamanan siber serta perlindungan data pribadi. 

”Itu salah satunya yang akan kami bicarakan. Ada tujuh desk itu kami coba bicarakan, terutama yang akan dibicarakan apakah sudah efektif atau kurang efektif sehingga perlu diperkuat,” ujarnya.

Sebagai menteri koordinator, ia pun bakal berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mengoordinasikan kementerian yang berada di bawah koordinasinya. Ia juga berjanji akan menuntaskan program yang sudah ada sebelumnya.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, Kemenko Polkam mengoordinasikan delapan kementerian dan lembaga di bawahnya, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kejaksaan Agung, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan instansi lain yang dianggap perlu.

”Tugas kami memang mengoordinasikan antarkementerian tersebut dan kami padukan untuk melihat apakah ada bottleneck atau hambatan di sana atau tidak,” ungkapnya.

Peneliti pertahanan dan keamanan Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi berpandangan sosok Djamari adalah senior purnawirawan militer yang tidak memiliki agenda politik pribadi. Oleh karena itu, ia diharapkan bisa berfokus pada manajemen isu-isu strategis tanpa terbebani pada kalkulasi elektoral.

Jika melihat dinamika isu pertahanan dan keamanan nasional, sejumlah prioritas utama itu antara lain adalah koordinasi stabilitas keamanan nasional dengan memastikan TNI, Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), bekerja secara terintegrasi. Hal ini terutama untuk menghadapi ancaman hibrida, seperti aksi radikal, disinformasi, dan konflik sosial lokal.

Djamari juga diharapkan mumpuni dalam menangani isu nasional sensitif, misalnya konflik bersenjata di Papua, keamanan perbatasan, dan mitigasi potensi gangguan keamanan nasional.

Dari sisi birokrasi, ia juga dituntut menerapkan efisiensi birokrasi di Kemenko Polkam dengan menata ulang desk dan unit kerja yang dibuat di era menteri sebelumnya. Fokus utamanya pada output nyata, seperti koordinasi lintas kementerian dan lembaga, penguatan sistem kewaspadaan (early warning system), dan penanganan cepat isu kritis.

”Dengan latar belakang militer, Pak Djamari bisa menekankan disiplin, prosedur, dan monitoring tanpa masuk ke ranah politik, menjadikan Kemenko Polkam sebagai command center teknis untuk stabilitas,” kata Khairul.

Terkait dengan tujuh desk yang sebelumnya dibentuk di era Budi Gunawan, menurut Khairul, hal itu sebenarnya berfungsi sebagai perantara untuk sinkronisasi antarkementerian dan lembaga terkait isu strategis, seperti keamanan, ketahanan sosial, penanganan konflik, dan mitigasi risiko nasional. Tujuannya agar koordinasi menjadi lebih cepat, tindak lanjutnya terukur, dan bisa mengurangi potensi tumpang tindih antarkementerian dan lembaga.

Sebagai pendatang baru, Khairul melihat ada kemungkinan besar Djamari akan mengevaluasi beberapa hal. Misalnya, output yang jelas dan terukur dari desk tersebut. Jika desk dinilai tidak dapat mendukung upaya antisipasi risiko nasional secara cepat, bisa jadi desk tersebut akan dihentikan. Opsinya adalah membentuk struktur baru yang lebih efisien.

”Pasti ada upaya memastikan fungsi koordinasi tetap hidup dan efektif. Dalam hal ini, Pak Djamari bisa menekankan profesionalisme dan efektivitas setiap desk, tanpa harus ada muatan agenda lain,” ucapnya.