Respons Demonstrasi ”Indonesia Gelap”, Pemerintah Minta Mahasiswa Lebih Jeli

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah menilai aksi demonstrasi mahasiswa bertajuk ”Indonesia Gelap” sebagai hal yang wajar dalam penyampaian pendapat. Namun, mahasiswa diminta lebih jeli, terutama terkait tuntutan soal efisiensi anggaran yang menjadi kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Sebab, efisiensi tak berdampak pada anggaran pendidikan.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/2/2025), mengatakan, pemerintah tidak masalah dengan aksi demonstrasi mahasiswa. Penyampaian pendapat adalah sesuatu yang wajar dan biasa.

”Pemerintah akan terus menerima masukan. Sebab, bagi kami, masukan-masukan itu adalah koreksi juga kepada kami. Yang penting adalah semangatnya. Semangatnya harus konstruktif. Kita sangat perlu itu. Jangan kritik yang, misalnya, cenderung tendensinya negatif, cenderung tendensinya membentur-benturkan, energinya negatif, bukan untuk perbaikan,” ujar Prasetyo.

Pada Senin (17/2/2025), ribuan mahasiswa menggelar demonstrasi di depan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, dan berbagai daerah lain. Mereka mengajukan 13 tuntutan kepada pemerintah, di antaranya membatalkan pemangkasan anggaran pendidikan, menghapuskan multifungsi ABRI (sekarang TNI/Polri), evaluasi total program bergizi gratis, menolak revisi Tata Tertib DPR, hingga efisiensi dan perombakan Kabinet Merah Putih.

Aksi ini merupakan respons terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan rakyat dan mengancam masa depan generasi muda. Jika tuntutan tidak dipenuhi, mereka akan kembali menggelar aksi serupa di berbagai daerah.

Prasetyo mengimbau para mahasiswa untuk lebih jeli memahami kebijakan efisiensi anggaran. Sebagaimana jumpa pers bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani dan pimpinan DPR pada Jumat (14/2/2025), tidak ada sama sekali efisiensi yang menyasar anggaran pendidikan.

”Bahwa tidak betul, tidak ada (efisiensi anggaran) yang berdampak terhadap pendidikan, terutama untuk adik-adik mahasiswa. Masalah KIP (Kartu Indonesia Pintar), kemudian beasiswa IPI (Institut Pendidikan Indonesia) itu tetap semua jalan. LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) tetap semua jalan,” tegasnya.

Ia menegaskan kembali bahwa semangat dari kebijakan efisiensi ini adalah menyasar pos-pos anggaran yang kurang produktif serta tidak menumbuhkan produktivitas. Misalnya, kegiatan yang bersifat seremoni dan seminar. Menurut dia, tak perlu lagi ada kegiatan seminar karena sekarang rakyat membutuhkan aksi nyata pemerintah.

Kemudian, tidak dibutuhkan pula anggaran untuk konsultan. Sebab, Indonesia tidak kekurangan orang-orang hebat. Ada berbagai profesor dari universitas-universitas terkemuka yang bisa senantiasa dimintai pendapat. ”Itu sebenarnya efisiensinya. Jadi, jangan digeser ke ’wah, efisiensi ini seolah-olah akan mengganggu kinerja, seolah-olah memberatkan masyarakat’. Tidak begitu semangatnya,” ucap Prasetyo.

Terlepas dari itu, ia menghargai aksi demonstrasi mahasiswa. Itu disebutnya sebagai kebebasan berekspresi.

”Tetapi, tolong sekali lagi, ya, jangan membelokkan apa yang sebenarnya tidak seperti itu. Mana, enggak ada Indonesia gelap gitu loh. Kita akan menyongsong Indonesia bangkit. Kita sebagai bangsa harus optimistis. Kita dalam satu perahu yang sama, dalam satu kapal yang sama, kan, gitu,” katanya.

Untuk itu, Prasetyo berharap, publik bisa memberikan kesempatan kepada pemerintahan yang dipimpin oleh Prabowo Subianto. Lagi pula, pemerintah juga baru berjalan 100 hari.

”Banyak sekali masalah, tetapi Anda perhatikan bahwa kita terus-menerus mencari cara, mencari solusi, kan begitu. Bahwa itu belum bisa menyenangkan semua pihak, mungkin ada pihak-pihak yang masih belum bisa menerima, bagi kami, pemerintah, itu biasa,” ucapnya.

Prasetyo juga menanggapi tuntutan mahasiswa untuk mengevaluasi program makan bergizi gratis yang menjadi janji kampanye Prabowo. Ia menegaskan bahwa makan bergizi gratis ini kelak akan berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Dengan gizi yang baik, ditambah akses pendidikan yang merata, SDM Indonesia ke depan akan semakin berkualitas.

”Kita harus menyadari betul bahwa posisi kita hari ini, kita sedang mengejar ketertinggalan, terutama dalam hal pemenuhan gizi kita,” kata Prasetyo.

Di sisi lain, ia meminta publik memahami bahwa ruang fiskal pemerintah masih terbatas. Karena itu, pemerintah bekerja keras untuk mencoba merealokasi anggaran, termasuk melakukan efisiensi anggaran.

”Jadi, bukan (anggaran diefisienkan lalu) tidak dibelanjakan. Tetapi, alokasi belanjanya dialihkan kepada hal-hal yang untuk kita mengejar ketertinggalan,” tegasnya.

Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Golkar Adies Kadir sepakat bahwa aksi demonstrasi merupakan hal yang wajar di negara demokrasi. ”Kan, cara-cara berdemokrasi yang baik menyalurkan aspirasi melalui demo-demo seperti itu memang ciri khas mahasiswa seperti itu,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan, semua yang dilakukan oleh Prabowo sekarang ini barulah tahap awal sehingga menimbulkan kekagetan dan sering kali reaksinya berlebihan dan kontraproduktif. ”Tetapi, sebagai sebuah reaksi, saya kira itu boleh-boleh saja,” ucapnya.

Reaksi itu, lanjut Muzani, terjadi bukan hanya di masyarakat, melainkan juga di internal birokrasi dan pemerintahan. Misalnya, masalah penghematan. Sekian lama birokrasi bergerak dengan pengetatan anggaran yang relatif longgar. Kemudian, ketika saat ini ada pengetatan anggaran, itu menimbulkan kekagetan.

”Nah, kekagetan itulah yang sering kali menimbulkan sikap-sikap kontraproduktif, bahkan salah dipahami atas apa yang dimaksudkan oleh pemerintah, dalam hal ini oleh Presiden Prabowo. Itu yang terjadi sehingga sering kali ini disalahpahami. Tetapi, sebagai sebuah reaksi, kami dengar, kami perhatikan,” tegasnya.

Prinsipnya, pemerintah tetap bertekad dengan rencana awal. Sebagaimana pernah disampaikan oleh Prabowo, rencana ini, efisiensi anggaran untuk program prioritas seperti program Makan Bergizi Gratis, adalah rencana jangka panjang bagi Indonesia.

Sementara itu, pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, mengatakan, gerakan mahasiswa dengan tema ”Indonesia Gelap” itu sebagai kritik yang tajam terhadap kondisi saat ini.

Dalam tiga bulan pemerintahan, banyak kebijakan yang dinilai semakin menyengsarakan masyarakat. Tak hanya terkait pemotongan anggaran yang dinilai berdampak pada biaya pendidikan bagi mahasiswa, tetapi juga kebijakan lainnya seperti kasus elpiji 3 kilogram serta pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.

”Banyak kebijakan yang ngaco-ngaco, mulai dari gas melon sampai Makan Bergizi Gratis yang kacau sekali pelaksanaannya dan seterusnya hingga efisiensi anggaran yang memunculkan kegaduhan di publik,” kata Bivitri.

Bivitri melihat unjuk rasa mahasiswa itu juga muncul tidak terlepas karena kinerja DPR sebagai penyeimbang kekuasaan pemerintah tidak berjalan.

Ia mengingatkan DPR hingga pemerintah agar tidak sewenang-wenang dengan kekuasaan yang dimilikinya karena publik, terutama mahasiswa, tidak akan diam ketika kebijakan yang diambil justru merugikan mereka. 

”Mahasiswa sering kali dikatakan sebagai salah satu penjaga demokrasi yang sangat penting karena mereka masih punya banyak idealisme dan lebih ekspresif dalam menumpahkan apa pun yang mereka pikirkan,” kata Bivitri.

Ia juga mengingatkan pemerintah agar tidak melakukan tindakan represif kepada mahasiswa. Seharusnya pemerintah mendengarkan mereka dan memenuhi semua tuntutan mahasiswa. ”Harusnya pemerintah dengarkan mereka, jauhi cara-cara represif dengan gas air mata, mahasiswa digebuki, dan sebagainya. Justru dengarkan dan ubah kebijakan, penuhi tuntutan-tuntutan mahasiswa itu,” katanya.

Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari, pun meminta pemerintah mampu menahan diri dalam merespons berbagai kritik publik, termasuk kritik mahasiswa. Respons pemerintah harus lebih produktif atau pro-publik, bukan tendensius yang mengarah kepada respons emosional. 

”Tidak ada lagi kata-kata yang berlebihan, seperti ’ndasmu’ dan lain-lain, yang menurut saya tidak sepatutnya diucapkan oleh seorang pimpinan tertinggi republik ini dan ini juga pertanda penting bagi oposisi untuk kemudian betul-betul berbaris bersama rakyat,” kata Feri.

Feri mengingatkan bahwa unjuk rasa mahasiswa ini seharusnya menjadi pertanda agar ada ruang oposisi di dalam pemerintahan. Ia juga mengingatkan DPR agar betul-betul bekerja demi kepentingan publik dan menciptakan titik seimbang dalam pemerintahan. 

Sebab, ketika kebijakan yang lahir justru jauh dari kepentingan publik, pasti akan langsung direspons dengan aksi parlemen jalanan seperti unjuk rasa mahasiswa tersebut. Hal itu juga merupakan sebuah hak publik dalam menyuarakan aspirasinya. 

”Demo ini, kan, mengindikasikan bahwa pemerintah dalam 100 hari pemerintahannya tidak betul-betul maksimal bekerja. Itu sebabnya. Kritik publik itu, kan, berbasis kepada kekacauan yang diciptakan oleh pemerintah sendiri. Bahkan, untuk hal-hal sederhana saja pemerintah mengeluarkan kebijakan justru bantah-membantah di depan publik,” ujar Feri.