RI Masih Jauh dari Target Pertumbuhan 5,2 Persen

JAKARTA, KOMPAS — Pertumbuhan ekonomi perlu diperkuat. Untuk mencapai target pertumbuhan pada 2025, setidaknya dibutuhkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8 persen pada triwulan IV-2025. Penguatan konsumsi domestik, peningkatan produktivitas, serta perbaikan efisiensi investasi menjadi kunci utama.

Pada triwulan III-2025, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,04 persen secara tahunan. Bila dihitung secara kumulatif selama triwulan I hingga triwulan III-2025, pertumbuhan ekonomi nasional baru mencapai 5,01 persen.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Riza Annisa, mengatakan, pemerintah, sebagaimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,2 persen untuk seluruh 2025.

”Untuk mencapai target 5,2 persen, butuh minimal, pada triwulan IV-2025 itu, kita harus mencapai pertumbuhan ekonomi 5,8 persen,” ujarnya dalam diskusi publik bertajuk ”Tanggapan atas Pertumbuhan Ekonomi Triwulan III-2025” yang diadakan Indef, secara daring, Kamis (6/11/2025).

Padahal, berkaca dari data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV-2025 selama 12 tahun terakhir rata-rata sebesar 4,49 persen atau tidak pernah mencapai 5,8 persen. Namun, jika mundur setahun lagi ke belakang, pertumbuhan ekonomi mencapai 6,11 persen pada triwulan IV-2012.

Oleh sebab itu, penting bagi pemerintah untuk memperhatikan komponen yang dapat meningkatkan pertumbuhan sehingga target 5,2 persen dapat tercapai. Komponen tersebut antara lain konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor.

Pada triwulan III-2025, konsumsi rumah tangga masih menjadi mesin utama pertumbuhan ekonomi pada triwulan III-2025 dengan porsi 53,14 persen. Namun, laju pertumbuhannya cenderung melemah hingga ke level 4,89 persen atau terendah dalam 14 tahun terakhir.

Sementara itu, pembentukan modal domestik bruto (PMTB) dengan kontribusi 29,09 persen tumbuh setara dengan produk domestik bruto (PDB). Di sisi lain, komponen ekspor tumbuh lebih kencang dibandingkan PDB mencapai 9,91 persen sehingga kontribusinya turut meningkat menjadi 23,64 persen.

Dalam kesempatan yang sama, peneliti Center of Industry, Trade, and Investment Indef, Ahmad Heri Firdaus, berpendapat, di tengah tantangan ketidakpastian global, ekonomi domestik memiliki potensi yang besar untuk menyokong pertumbuhan.

Maka, fungsi stimulus fiskal yang berdampak langsung terhadap konsumsi, seperti Paket Kebijakan Ekonomi 8+4+5, mesti diperkuat. Selain itu, pemerintah juga sebaiknya berfokus pada pengembangan sektor-sektor yang dapat memberikan efek berganda bagi perekonomian, seperti industri pengolahan.

”Pertumbuhan sektor industri pengolahan perlu menjadi fokus jika ingin mengakselerasi pertumbuhan ekonomi,” ujar Ahmad.

Di sisi lain, upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masih menghadapi tantangan, antara lain terkait efektivitas investasi. Ini tecermin dari Incremental Capital Output Ratio (ICOR), besaran investasi tambahan yang dibutuhkan untuk menghasilkan tambahan output pertumbuhan ekonomi.

Selama 2016-2023, ICOR Indonesia tercatat sekitar 6,3. Artinya, untuk menghasilkan satu unit output atau produksi, dibutuhkan enam unit investasi, sedangkan ICOR negara lain berkisar 3-4.

Menurut Ahmad, dengan besaran ICOR yang tinggi tersebut, akan sulit bagi investasi di Indonesia untuk mendorong perekonomian. Selama infrastruktur, sumber daya manusia (SDM), serta kepastian hukum belum mendukung, sulit untuk meningkatkan pertumbuhan melalui investasi.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menambahkan, investasi fisik atau komponen PMTB harus menjadi mesin utama produktivitas. Ini membutuhkan percepatan belanja modal pemerintah, sembari memastikan penguatan investasi bangunan dan infrastruktur.

”Sederhanakan perizinan dan percepat proyek bernilai tambah tinggi agar investasi tidak sekadar menambah kapasitas, tetapi juga menaikkan efisiensi logistik dan energi. Data triwulan ini menunjukkan mesin dan perlengkapan sudah berlari, tinggal bangunan dan struktur yang perlu digenjot,” ujarnya.

Jadi, kualitasnya membaik, tetapi belum cukup untuk melompat ke 8 persen, tanpa lonjakan produktivitas, investasi fisik yang lebih merata, dan perbaikan mutu belanja.

Namun, idealnya, konsumsi rumah tangga dan ekspor diharapkan turut menggerakkan ekonomi. Konsumsi rumah tangga perlu diangkat lagi di atas 5 persen, melalui stabilisasi harga pangan dan transportasi, percepatan program peningkatan daya beli yang tepat sasaran, serta penguatan pasar kerja formal.

Di sisi lain, kinerja ekspor idealnya dapat menjadi pengungkit tambahan yang konsisten, antara lain dengan memperdalam hilirisasi, memperluas pasar, dan menutup celah biaya logistik. Dalam jangka pendek, diversifikasi produk ekspor manufaktur, logam dasar, dan mesin listrik perlu dipacu, seraya menjaga kelancaran impor barang modal dan bahan baku.

BPS mencatat, tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2025 mencapai 4,85 persen, diikuti dengan kenaikan porsi pekerja formal menjadi 42,20 persen dan upah buruh rata-rata menjadi sebesar Rp 3,33 juta. Di sisi lain, indeks pembangunan manusia (IPM) turut meningkat ke level 75,90.

Menurut Josua, struktur pertumbuhan ekonomi pada triwulan III-2025 memang menunjukkan sedikit perbaikan, tetapi masih belum kokoh. Ini, antara lain, tampak dari masih tingginya jumlah pekerja paruh waktu dan upah riil yang tumbuh terbatas sehingga rentan terhadap daya beli masyarakat.

Meski demikian, kualitas belanja pemerintah juga perlu dibenahi mengingat belanja modal APBN serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) justru turun. Di sisi lain, investasi swasta cenderung ditopang oleh mesin dan perlengkapan alih-alih bangunan dan struktur.

”Jadi, kualitasnya membaik, tetapi belum cukup untuk melompat ke 8 persen, tanpa lonjakan produktivitas, investasi fisik yang lebih merata, dan perbaikan mutu belanja,” kata Josua.

Sementara itu, Kepala Ekonom PT Bank Permata David Sumual mengatakan, Indonesia membutuhkan dua syarat untuk mengejar target pertumbuhan, yakni investasi yang kuat serta dorongan dari harga komoditas, seperti pada era lonjakan harga komoditas (commodity boom) setelah krisis finansial global.

Menurut dia, tidak ada pergeseran ke arah investasi secara struktural dalam pertumbuhan ekonomi selama setahun terakhir. Sebaliknya, konsumsi masyarakat justru melambat sehingga belanja pemerintah, khususnya terkait belanja modal, diarahkan untuk menjaga perekonomian.

”Khusus untuk triwulan III, mungkin menyebutnya bukan pertumbuhan berkualitas, melainkan lebih ke pertumbuhan terjaga. Kita diuntungkan di sisi net ekspor yang kuat, sementara belanja pemerintah juga membantu menjaga pertumbuhan,” ujar David.

Dukungan fiskal juga diberikan melalui penempatan Rp 200 triliun kas negara secara prudent untuk memastikan likuiditas ekonomi memadai, termasuk dukungan nonfiskal untuk debottlenecking (solusi) demi realisasi investasi lebih tinggi secara berkelanjutan.

Maka dari itu, investasi di sektor swasta perlu diperkuat mengingat salah satu komponen yang paling penting untuk membuat lompatan pertumbuhan ekonomi ialah produktivitas. Salah satunya di sektor manufaktur yang memiliki nilai tambah tinggi.

Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi pada 2025 dapat sesuai target. Ini didukung oleh perkembangan aktivitas ekonomi pada awal triwulan IV-2025 yang masih ekspansif serta strategi kebijakan pada triwulan terakhir tahun ini.

Menurut dia, realisasi triwulan III-2025 menunjukkan APBN dikelola secara efektif, diperkuat koordinasi erat dengan otoritas moneter dan sektor keuangan. APBN turut berperan dalam menjaga daya beli masyarakat dan mendukung kinerja dunia usaha agar lebih berdaya saing, terutama di tingkat global.

”Dukungan fiskal juga diberikan melalui penempatan Rp 200 triliun kas negara secara prudent untuk memastikan likuiditas ekonomi memadai, termasuk dukungan nonfiskal untuk debottlenecking (solusi) demi realisasi investasi lebih tinggi secara berkelanjutan,” kata Purbaya dalam siaran pers.

Ke depan, pemerintah akan terus mendorong mesin pertumbuhan ekonomi berjalan lebih cepat. Kebijakan fiskal, sektor keuangan, dan iklim investasi yang sehat akan terus disinergikan untuk menciptakan tidak hanya pertumbuhan tinggi, tetapi juga stabil dan dapat menciptakan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.